Menuju Indonesia Emas 2045, Menteri PANRB: Birokrasi Indonesia Harus Terus Adaptasi terhadap Tren
KOMPAS.com – Perjalanan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 akan dihadapkan dengan megatren global yang membentuk wajah dunia, seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, urbanisasi global, pemanfaatan luar angkasa, dan disrupsi teknologi.
Dalam menghadapi tantangan ini, birokrasi Indonesia harus terus menyesuaikan diri terhadap tren dan dinamika global.
“ Birokrasi Indonesia harus lincah, berpikir jauh ke depan, tapi juga siap untuk meninjau ulang kebijakannya. Tidak hanya itu, aparatur sipil negara (ASN) ke depan juga harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, dan bekerja dengan dukungan big data yang terintegrasi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (19/11/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama pengampu sasaran dan agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029 di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Baca juga: Komisi III Sepakat Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan
Saat ini, Indonesia memasuki fase baru Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045, fase yang akan menentukan keberhasilan Indonesia menjadi negara maju, inovatif, dan berdaya saing global.
Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 akan menjadi instrumen strategis pembangunan nasional yang menentukan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan secara cepat, responsif, dan berdampak bagi masyarakat.
Selama dua dekade terakhir, perjalanan reformasi birokrasi telah memberikan fondasi penting, seperti penyederhanaan struktur organisasi, transformasi jabatan fungsional, penguatan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), konsolidasi pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini telah diimplementasikan dengan baik di 91 persen kementerian/lembaga.
Menurut Rini, capaian tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, melainkan investasi strategis yang memberikan manfaat nyata.
Baca juga: Laporan LPEM UI: Investasi INA Ubah Infrastruktur Jadi Nilai Ekonomi dan Sosial
“Namun, memasuki fase Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045, kita harus bergerak dari business as usual menuju transformative governance yang berorientasi pada integrasi lintas sektor, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat,” ungkapnya.
Penandatanganan kesepakatan bersama pengampu sasaran dan agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025?2029 di Jakarta, Selasa (18/11/2025).Mengakhiri arahannya, Rini mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen, berkolaborasi, dan terlibat aktif dalam upaya reformasi birokrasi Indonesia ke depan.
“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyampaikan bahwa Kementerian PANRB bersama seluruh kementerian/lembaga pengampu sasaran dan agenda reformasi birokrasi tingkat meso telah menyusun dan menyepakati lima dokumen kesepakatan bersama yang mencerminkan lima arah besar reformasi birokrasi yang akan dicapai pada periode 2025–2029.
Baca juga: Susun Desain Besar Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB Pastikan Berdampak bagi Masyarakat
Dokumen-dokumen ini menjadi wujud konkret bagaimana reformasi birokrasi tidak hanya ditopang oleh kebijakan, tetapi juga oleh tata kelola kolaboratif yang melibatkan para pengampu sasaran dan agenda di tingkat meso.
Erwan menyebut lima dokumen kesepakatan tersebut sebagai simbol komitmen kolektif untuk bekerja dalam satu orkestrasi transformasi.
Kesepakatan itu tidak hanya menunjukkan soliditas antarkementerian/lembaga, tetapi juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah gerakan bersama yang turut melibatkan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemerintah daerah sebagai mitra strategis.
“Melalui penandatanganan ini, kami meneguhkan bahwa Reformasi Birokrasi Nasional bukan lagi agenda sektoral, melainkan agenda nasional bersama yang memadukan kekuatan lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang lincah, berintegritas, dan melayani menuju Indonesia Emas 2045,” tandas Erwan.
