KOMPAS.com ? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan lima (5) MPP yang berada di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sampang, dan Kota Pasuruan secara serentak, Selasa (18/7/2023).
Atas resmi hadirnya MPP tersebut, Menteri Anas pun memberikan selamat dan apresiasi. Namun, dirinya mengingatkan bahwa kehadiran MPP hanyalah simbolis dari adanya ruang bagi pelayanan.
"Good will dari pelayanan yang baik ada di Bapak/Ibu Bupati, wali kota, sekretaris daerah (sekda), dan kepala dinas, sehingga layanan harus diperbaiki dan disatukan. Mudah-mudahan kehadiran MPP akan berdampak bagi rakyat," ujar Menteri Azwar Anas saat Peresmian Bersama MPP di Jawa Timur yang dilangsungkan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Menteri Anas menjelaskan bahwa kehadiran MPP itu merupakan prioritas kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi, yakni penyederhanaan birokrasi. MPP menyatukan berbagai layanan yang tadinya terdapat di banyak kantor, menjadi satu pintu, satu gedung, dan terintegrasi.
“MPP mengintegrasikan layanan. Dulu kalau mau urus sesuatu, kadang harus wira-wiri ke dinas A, lalu ke dinas B. Nah, sekarang cukup di satu tempat. Bahkan sebagian sudah online. Kita sedang terus kerjakan ke depan semua bisa diurus dari mana pun lewat handphone,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.
Baca juga: Implementasikan Reformasi Birokrasi Tematik di Daerah, Menpan-RB Sebut Butuh Dukungan Polri
Selain itu, kata dia, MPP juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi terkait reformasi birokrasi agar birokrasi fokus memberikan dampak.
Mantan Kepala LKPP ini berharap kehadiran MPP di lima daerah ini memberikan dampak perbaikan kualitas pelayanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk diketahui, kehadiran lima MPP ini menambah jumlah MPP di Jawa Timur menjadi 22. Secara nasional, saat ini jumlah MPP telah ada 139.
MPP di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sampang ke-138, dan Kota Pasuruan ke-139 berturut-turut menjadi MPP ke-135, ke-136, ke-137, ke-138, dan ke-139.
Saat ini, Kementerian PAN-RB juga tengah mendorong pemerintah daerah (pemda) menghadirkan MPP Digital.
Adapun MPP Digital adalah ruang dari berbagai layanan yang disatukan dalam rumah virtual. Saat ini MPP Digital telah jalan di 21 kabupaten dan kota yang menjadi pilot project.
Dalam menyiapkan MPP Digital, Menteri Anas berpesan agar pemda menyiapkan akses internet, SDM digital, serta menumbuhkan budaya digital.
"MPP Digital menjadi ekosistem pelayanan terintegrasi dimana pelayanan dapat diakses melalui face recognition. Ini yang menjadi amanat Presiden (Jokowi) untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan," ujarnya.
MPP memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan akan administrasi kependudukan, perizinan, dan non-perizinan.
Saat ini, MPP Kabupaten Tulungagung menyediakan 125 jenis layanan dari 37 instansi, sedangkan MPP Kabupaten Malang hadir dengan 188 jenis layanan dari 21 instansi.
Lalu MPP Kabupaten Pacitan melayani 124 layanan dari 26 instansi, MPP Kabupaten Sampang memberikan 92 layanan dari 25 instansi. Kemudian, MPP Kota Pasuruan menghadirkan 125 layanan dari 23 instansi.
"Mudah-mudahan dengan diresmikannya kehadiran MPP di lima kabupaten dan kota kali ini akan membawa manfaat buat masyarakat,” ujar Menteri Anas.
Baca juga: Menpan-RB Ajak Polri Bantu Akselerasi Reformasi Birokrasi Tematik
Hadir baik daring maupun luring dalam peresmian tersebut adalah Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Bupati Malang Sanusi, Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji, Bupati Sampang Slamet Junaidi, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang Majid Syamroni, dan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Rudyanto.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo yang mewakili kepala daerah yang MPP-nya diresmikan menyampaikan bahwa kehadiran MPP menjadi semangat mengintegrasikan inovasi dalam pelayanan.
Dengan demikian, kata dia, MPP berguna bagi kecepatan dan ketepatan ASN dalam memberikan pelayanan yang serba cepat dan diprioritaskan bagi masyarakat.
"Semuanya kini dapat terlayani secara cepat dalam satu gedung dengan layanan terintegrasi. Sehingga kehadiran MPP di lima kabupaten dan kota pada hari ini akan berdampak pada investasi pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.