Implementasikan Reformasi Birokrasi Tematik di Daerah, Menpan-RB Sebut Butuh Dukungan Polri

KOMPAS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) fokus menggaungkan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik agar secepatnya dapat diimplementasikan di berbagai daerah.

Sebagai langkah lebih lanjut, Kemenpan-RB menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus mengakselerasi RB Tematik agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat.

“Layaknya sebuah ‘lidi,’ tentu tidak berpengaruh besar untuk membuat suatu gebrakan. Namun ketika seluruh instansi pemerintah bergabung menjadi ‘sapu lidi,’ tentu perubahan yang dihasilkan juga semakin besar,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri 2023 di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/7/2023).

Ungkapkan tersebut, lanjut dia, sama halnya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan investasi harus ditopang oleh berbagai instansi, termasuk Polri.

Baca juga: Taruna Pelayaran di Semarang Mengaku Dianiaya Senior, Ombudsman: Kekerasan di Instansi Pendidikan Tak Bisa Ditoleransi

Agar kontribusi berbagai pihak dapat berjalan dengan baik, maka perlu pemetaan yang jelas untuk membumikan RB Tematik.  

Terkait hal itu, Menpan-RB Anas kembali mencontohkan pengentasan kemiskinan. Menurutnya dalam pengentasan kemiskinan Polri berperan mengawal penyaluran bantuan sosial maupun subsidi barang kebutuhan pokok secara tepat sasaran dan tepat waktu.

"Selain mengawal, Polri juga perlu tegas dalam menindaklanjuti penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tersebut," kata Menpan-RB Anas dalam siaran persnya, Kamis.

Adapun terhadap peningkatan investasi, ia berharap, Polri responsif dalam penindakan pelanggaran hukum terkait dunia usaha.

Baca juga: [POPULER TREN] Tanda-tanda Kucing Terkena Rabies | Pencairan Bansos PKH Tahap 2

Utamanya, penindakan tegas terhadap kasus korupsi, pemberantasan mafia tanah, aksi premanisme, dan pungutan liar (pungli) dalam berbagai proyek investasi.

“Bayangkan jika Polri tidak berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi tersebut, tentu target-target pembangunan akan semakin jauh tidak tercapai dan tidak tepat sasaran,” imbuh Anas.

Masukan untuk perkuat rencana kerja Polri

Untuk diketahui, Musrenbang Polri 2023 sendiri mengangkat tema “Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Suksesnya Pengamanan Pemilu 2024.”

Terkait itu, Menpan-RB Anas memberikan sejumlah masukan guna memperkuat rencana kerja Polri ke depan.

Pertama, kata dia, Polri perlu melakukan scaling up inovasi pelayanan publik untuk memperluas manfaat dari inovasi yang telah dihasilkan.

“(Polri harus melakukan hal itu, meski) dalam hal pelayanan publik, Polri telah secara aktif dan konsisten berpartisipasi di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik hingga mendapat apresiasi dalam ajang tersebut,” ucap Anas.

Baca juga: Dosen ITB Inovasi Perangkat untuk Penjagaan Lansia

Kedua, lanjut dia, Polri harus mulai mengintegrasikan pelayanan yang sudah ada ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dan Portal Pelayanan Publik Nasional.

Ketiga, Polri perlu menetapkan sasaran orientasi pada hasil serta kerangka logis untuk mendapatkan program kegiatan yang tepat dan berdampak.

“(Selain itu) juga perlu dilakukan penataan organisasi berdasarkan road map yang jelas dan mempertimbangkan skala prioritas,” jelasnya.

Tak lupa, Anas mengapresiasi Polri yang telah berperan aktif menghadirkan terobosan baru dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Baca juga: Penuhi Nutrisi Masyarakat, PP Presisi Bagikan Daging Kurban

“Kami sangat mengapresiasi berbagai inovasi dan gebrakan baru yang diinisiasi Polri selama ini. Ke depan, kami berharap Polri terus berada di garda terdepan dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat, serta mendukung penuh reformasi birokrasi berdampak,” tuturnya.