Mentan SYL: Kami Sepakat Tidak Main-main dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian

KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, pihaknya secara tegas menolak alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di berbagai daerah.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) terus memperkuat sinergi dan komitmen lintas kementerian atau lembaga hingga aparat hukum guna mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Aparat hukum yang dimaksud, yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Saya sangat bahagia, karena hari ini, Selasa (7/3/2023) kami sepakat, satu hati untuk tidak main-main dengan alih fungsi lahan," ujar SYL dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (8/3/2023).

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian se-Sulawesi, Hotel Claro Makassar, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

SYL mengungkapkan bahwa dunia saat ini dihadapkan dengan ancaman krisis pangan global dan climate change atau perubahan iklim.

Ia berharap, Indonesia tidak mengalami krisis pangan. Sementara untuk mengatasi perubahan iklim, akan diatasi dengan sebuah strategi.

Sebagai upaya mencegah krisis pangan, SYL mengungkapkan bahwa akselerasi pertanian perlu dijaga agar berjalan baik dan stabil.

Adapun beberapa hal penting dalam menjalankan akselerasi pertanian adalah menjaga lahan strategis pertanian, lahan produktif pertanian, dan lahan yang sudah memiliki irigasi pertanian hingga lahan yang masuk dalam peraturan daerah.

“Untuk itu, tentu saja bersama aparat pengamanan dan aparat hukum, kami berharap penegakan aturan-aturan yang diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bisa kami terus dorong," imbuh SYL.

Baca juga: Banjir Landa 3 Kecamatan di Bima, 1 Rumah Hanyut, Puluhan Hektar Lahan Pertanian Terendam

Minta pelaku alih fungsi lahan ditindak tegas

Pada kesempatan yang sama, SYL meminta agar pelaku alih fungsi lahan pertanian atau pelanggar UU perlindungan lahan pertanian ditindak tegas.

Dengan begitu, kata dia, luas lahan pertanian di Indonesia tidak lagi semakin tergerus. Sebab, kalau lahan pertanian dibiarkan alih fungsi menjadi lahan industri atau perumahan, generasi muda tidak bisa tanam pangan. Hal ini pun akan dapat memicu persoalan pangan.

"Hari ini, Selasa (7/3/2023), Itjen Kementan turun tangan membuat koordinasi per pulau dan kami mulai dari Sulawesi,” ucap SYL.

“Mudah-mudahan Pak Kejaksaan Negeri (Kejari), Pak Kejaksaan Tinggi (Kajati), Panglima, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), ini bahu-membahu antara aparat pemerintah dan aparat hukum bisa menjaga kelestarian lahan lahan strategis pertanian," tambahnya.

Baca juga: Hilirisasi Pertanian di Lampung Belum Maksimal, Petani Masih Dominan Petik-Jual

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Jan Samuel Maringka mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawalan terhadap program pembangunan pertanian.

Salah satu langkah yang diambil, kata dia, dengan melakukan kolaborasi melalui program Jaga Pangan, Jaga Masa Depan.

"Rakorwas yang dilakukan ini juga untuk membangun sinergi antara APIP dan APH dalam melakukan pengawasan internal pemerintah, sekaligus mewujudkan program menjaga pangan," imbuh Jan Maringka.

Menurutnya, kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kementan dengan beberapa pihak cukup efektif untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Beberapa pihak yang dimaksud, yaitu APIP dengan pemerintah daerah (pemda), serta unsur APH di daerah.

Komitmen bersama tersebut, kata Jan Maringka, bertujuan untuk menjaga pertanian sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan dalam rangka ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan.

Baca juga: Datangi Kementan karena Harga Jagung Anjlok, Petani Jember: Bukan Kedaulatan Pangan tapi Kehancuran Pangan

"(Khususnya) Sulawesi menjadi perhatian khusus, mengingat wilayah ini merupakan lumbung pangan nasional terutama di wilayah Indonesia Timur. Dengan begitu, perlu dilakukan pengawalan yang memadai agar tidak mengganggu stabilitas pangan nasional," jelasnya.

Dalam acara tersebut, dihadiri oleh Panglima Kodam (Pangdam) XIV/Hasanuddin Mayor Jenderal (Mayjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Totok Imam Santoso, dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kemudian, hadir juga Kemal Redindo Syahrul Putra mewakili Gubernur Sulsel, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Deputi Bidang Pengawasan Instansi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, hadir pula jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, Kajati se-wilayah Sulawesi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pertanian se-Sulawesi.