Lewat B50, Pemerintah Sediakan Energi Nasional dan Tingkatkan Nilai Tambah Pekebun

KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya melakukan upaya menjamin ketersediaan energi dan kemudahan akses masyarakat terhadap energi dengan harga terjangkau tapi tetap memperhatikan kesejahteraan pekebun.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Working Group B50 Andi Nur Alam Syah, Jumat (6/9/2024).

"Pemerintah sudah melakukan soft launching B50 di Batulicin pada 18 Agustus 2024, sebagai upaya mendorong ketahanan energi nasional. Selain itu, bagaimana ketahanan energi nasional melalui B50 ini juga dapat  meningkatkan kesejahteraan petani," ungkap Andi Nur melalui siaran persnya, Sabtu (7/9/2024).

Menurutnya, tantangan pengembangan biodiesel B50 ke depan bukan sekadar menyoal pemenuhan ketersediaan B50 saja, tetapi juga menjaga bahan baku dari CPO serta program yang membawa keuntungan dan kesejahteraan bagi pekebun.

Baca juga: Dewas KPK Sebut Nurul Ghufron Tak Dapat Untung Campuri Mutasi di Kementan

Ia menilai, produksi CPO Indonesia harus meningkat. Sebab, saat ini produksi CPO hanya berkisar di angka 46 juta ton saja.

"Perkebunan kelapa sawit, baik swasta, negara, dan rakyat, masih berpotensi ditingkatkan produktivitasnya menjadi di atas 50 juta ton tanpa harus menambah luasan areal,: ucapnya.

Dengan demikian, sebut dia, program peremajaan, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangam SDM pekebun, tetap harus dijalankan.

"Harus ada juga penguatan pada hilirisasi kelapa sawit seperti B50. BPDPKS juga berperan dalam pengembangan B50," ungkapnya.

Menurutnya, BPDPKS tetap berperan sebagai lembaga BLU yang mendukung program perkebunan rakyat.

Baca juga: Kementan Proyeksikan Impor Sapi 1 Juta Ekor dalam 5 Tahun Pemerintahan Prabowo

"Untuk B50, tentu ada stimulan dari APBN. Pemerintah yang akan datang sudah mempersiapkan anggaran stimulan untuk program B50, tidak dari BPDPKS semua. Program di hulu harus tetap diperkuat untuk peremajaan sawit, sarana dan prasarana, serta penguatan SDM pekebun," imbuhnya.

Oleh karena itu, semangat kolaboratif dari semua pemangku kepentingan menjadi kunci pengembangan implementasi B50 yang melibatkan kementerian/lembaga teknis, baik di level pusat maupun daerah.

"Apresiasi juga disampaikan Andi Nur untuk APROBI dan GAPKI yang telah mendukung pemerintah menuju implementasi B50," ungkapnya.

Dia pun menekankan pentingnya pendekatan kebersamaan dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelapa sawit.

DOK. Kementan Mentan Andi Amran Sulaiman dan Ketua Working Group B50 Andi Nur Alam Syah saat launching B50 di Batulicin, Tanah Bumbu, Minggu (18/9/2024).

Baca juga: Kementan Ingin Kembangkan Champion Cabai untuk Jaga Stabilitas Harga

"Devisa untuk negara dari CPO tetap harus dijaga bahkan harus mampu ditingkatkan. Namun, hilirisasi dari produk kelapa sawit lainnya, seperti produksi biodiesel, harus juga meningkat dan tembus ekspor," ujarnya.

Di beberapa kesempatan, Menteri Pertanian ( Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa saat ini kekuatan pangan dan biodiesel ada di Indonesia.

Ia mengingatkan agar potensi ini dikelola dengan baik. Pasalnya, Indonesia menguasai 58 persen CPO di dunia.

Dengan begitu, lanjutnya, B-50 akan memberikan dampak ekonomi, dampak politik, dan seluruhnya, sebagai contoh negara di benua Eropa, membutuhkan 2,6 juta KL per tahun.

“Jadi sudah jelas target kita adalah bersiap untuk implementasi penggunaan biodiesel B50. Melalui kegiatan soft launching ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri sebagai pelopor implementasi B50 di tanah air,” tutup Mentan Amran.

Baca juga: Kementan Sebut Komoditas Cabai dan Bawang Merah Langganan Sumbang Inflasi