Harga Beras Turun di 13 Provinsi, Mentan Amran Yakin Stabilitas Berlanjut

KOMPAS.com – Harga beras di Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan di 13 provinsi. Perkembangan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Berdasarkan data panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 20 Agustus 2025, harga beras medium dan premium berangsur turun secara nasional. Penurunan ini menjadi sinyal positif bahwa upaya pemerintah dalam menstabilkan harga pangan mulai membuahkan hasil.

Adapun 13 provinsi yang mencatat penurunan harga antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Meski begitu, harga beras di sejumlah wilayah masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 12.500 per kilogram (kg) untuk beras medium dan Rp 14.900 per kg untuk beras premium di Zona 1. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan distribusi dan pengawasan di lapangan.

Baca juga: Beras SPHP Dibatasi 2 Pack, Berlaku di Seluruh Jaringan Distribusi Bulog

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut baik tren penurunan harga tersebut.

Ia optimistis harga beras akan terus melandai dalam waktu dekat.

“Premium kan sudah turun Rp 1.500 untuk kemasan 5 kg. Ini laporan dari Ketua Aprindo. Saya optimistis dalam beberapa hari ke depan harga akan semakin stabil seiring penguatan distribusi beras SPHP,” kata Amran dalam siaran persnya, Kamis (21/8/2025).

Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog untuk mengendalikan fluktuasi harga.

Hingga akhir tahun, pemerintah menargetkan distribusi beras SPHP mencapai 1,3 juta ton.

Baca juga: Tinjau Penyaluran Beras SPHP di Serang, Mendagri Apresiasi Langkah Bulog dan Bapanas Menstabilkan Harga Beras

“Stok beras nasional saat ini mencapai 3,9 juta ton, sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan) juga memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik oplosan beras yang merugikan konsumen.

Pada Juni 2025, Kementan menemukan sejumlah beras tidak sesuai standar dan telah melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Dengan stok yang melimpah, distribusi SPHP yang masif, dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap harga beras dapat terus turun sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Stabilitas harga beras adalah kunci menjaga daya beli rakyat. Pemerintah bersama masyarakat harus mengawal distribusi agar SPHP tepat sasaran,” tutur Amran.