Sejalan dengan Prabowoisme, Wamentan Dukung Tani Merdeka Indonesia

KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian ( Wamentan) Sudaryono mendukung gerakan organisasi Tani Merdeka Indonesia, sebuah organisasi yang lahir dari semangat kerakyatan dan perjuangan petani demi kemakmuran bangsa. 

Wamentan yang akrab disapa Mas Dar itu mengatakan, Tani Merdeka Indonesia adalah representasi dari semangat petani Indonesia yang ingin mandiri, kuat, dan sejahtera. 

Dia menegaskan, organisasi tersebut terbentuk dan bergerak berlandaskan pada nilai-nilai Prabowoisme, yakni paham kebangsaan yang berpihak pada rakyat, kedaulatan pangan, dan keadilan sosial.

“Organisasi ini menganut paham Prabowoisme, yang berpijak pada nasionalisme kerakyatan dan keberpihakan terhadap kaum tani," ujar Mas Dar dalam siaran persnya, Jumat (29/8/2025).

Baca juga: Wamentan Klaim Pendapatan Anggota Brigade Pangan Capai Rp 20 Juta Per Orang

Dia mengatakan itu dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tani Merdeka Indonesia di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian ( Kementan), Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Mas Dar juga menyampaikan, Kementan mendukung setiap gerakan yang memperjuangkan kedaulatan pangan dan keberlanjutan hidup petani. 

Ia berharap, Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem pertanian nasional yang adil dan berdaulat.

"Kami ingin petani Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Tidak tergantung pada impor, tidak dikendalikan oleh pasar global,” ujar Mas Dar. 

Ia menegaskan, kedaulatan pangan harus dimulai dari desa, dari sawah, dan dari petani itu sendiri.

Baca juga: Wamentan Targetkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP Tersalur hingga Akhir 2025

Lebih lanjut, wamentan yang didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia itu juga menekankan, perjuangan organisasi ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Lebih khusus lagi dalam hal penguasaan cabang-cabang produksi penting oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menegaskan, Pasal 33 UUD 1945 adalah roh dari ekonomi kerakyatan. 

“ Petani harus menjadi subjek, bukan objek. Negara harus hadir dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sektor pertanian, agar hasilnya benar-benar kembali kepada rakyat," tegas Mas Dar. 

Penegasan itu pun disambut gemuruh tepuk tangan ribuan petani dari berbagai daerah yang hadir.

Baca juga: Penyaluran Beras SPHP Baru 1 Persen, Wamentan: Target Capaian Harian Terus Naik

Mengawal program pertanian

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan, organisasinya telah memiliki basis di 23.000 desa dan ke depan menargetkan perluasan hingga 60.000 desa. 

Selain menjalankan program penguatan kelembagaan, Tani Merdeka Indonesia juga melakukan pelatihan kepada petani, seperti pelatihan pupuk organik, kemitraan dengan pelaku usaha, dan penghubung antara petani dengan pasar.

Don menegaskan, Tani Merdeka Indonesia akan terus mengawal program pembangunan pertanian yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Selain itu, organisasi itu juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan harapan petani Indonesia agar lebih sejahtera.

Don berharap, setelah panen, petani bisa menjual dengan harga baik, menghidupi keluarganya, menyekolahkan anak, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

Baca juga: Wamentan Lapor 4 Persoalan Petani ke Prabowo, Apa Saja?

“Itu tujuan utama perjuangan Tani Merdeka. Kami yakin, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kesejahteraan petani dan swasembada pangan akan terwujud,” tuturnya.