KOMPAS.com – Kinerja Kementerian Pertanian ( Kementan) di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi tinggi dari Komisi IV DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Mentan Amran dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, para anggota dewan menilai peningkatan produksi pangan nasional telah berdampak nyata pada serapan beras oleh Perum Bulog, yang kini tembus 4 juta ton. Kondisi ini membuat stok beras nasional berada di posisi aman.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Khalid, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (21/8/2025), menyampaikan rasa terima kasih atas capaian tersebut. Menurutnya, produksi yang tinggi memberi ruang besar bagi Bulog untuk menyerap gabah dan beras petani, sekaligus menjamin ketersediaan pangan nasional.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi luar biasa kepada Menteri Pertanian Produksi yang meningkat membuat penyerapan Bulog juga luar biasa hingga mencapai 4 juta ton beras. Kami dari Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bahkan Pak Presiden menyampaikan bahwa stok pangan kini sudah mencapai 4 juta ton,” ujar Khalid Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Dapat Anggaran Rp 22,38 Triliun di 2026, Kementan Janji Genjot Perkebunan dan Hortikultura
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri, menekankan bahwa isu pangan merupakan urusan mendasar bagi masa depan bangsa. Ia mengutip penelitian FAO pada 2000 yang menyebutkan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa mustahil bisa berkembang dan sejahtera jika urusan pangan tidak dikelola dengan baik.
“Kalau urusan pangan tidak beres, it’s impossible to be developed and prosperous. Jadi kami sangat serius. Atas dasar itu, kami sangat apresiasi atas prestasi capaian produksi dan stok pangan,” ujar Rokhmin.
Apresiasi yang diberikan oleh anggota Komisi IV DPR RI tersebut semakin memperkuat optimisme bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Keberhasilan menjaga stok beras di atas 4 juta ton menjadi bukti nyata bahwa kerja kolaboratif antar lembaga pemerintah mampu memberikan hasil signifikan bagi rakyat.
Dalam rapat tersebut, Mentan Amran menyampaikan bahwa potensi produksi beras Januari - September 2025 diproyeksikan mencapai 28,24 juta ton, naik 12,76 persen dari 2024 sebesar 25,04 juta ton. Dengan konsumsi beras nasional pada periode yang sama sebesar 23,38 juta ton, maka surplus beras diperkirakan mencapai 4,86 juta ton.
Baca juga: Berkat Dukungan Kementan, Panen Padi Gadu di Lampung Timur Menguntungkan Petani
Optimisme tersebut sejalan dengan proyeksi FAO, yang memperkirakan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2025/2026 dapat mencapai 35,6 juta ton, atau tumbuh 4,5 persen dari musim sebelumnya. Sementara itu, laporan USDA Rice Outlook 2025 juga memperkirakan produksi beras Indonesia akan menyentuh angka 34,6 juta ton, tumbuh 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain capaian produksi, Mentan Amran juga menyoroti kondisi tata kelola beras, khususnya terkait peran penggilingan padi. Saat ini terdapat 161.401 unit penggilingan kecil dengan kapasitas 116,2 juta ton/tahun. Namun kapasitas tersebut belum sepenuhnya terpakai karena produksi gabah sekitar 65 juta ton gabah kering panen (GKP) per tahun.
“Yang kecil saja kapasitasnya sudah lebih dari cukup, apalagi ditambah dengan adanya penggilingan besar dan menengah dengan kapasitas 50 juta ton per tahun,” jelas Mentan Amran.
Di lapangan, lanjut Mentan Amran, ketika panen raya penggilingan kecil masih bisa bertahan. Namun pada masa panen paceklik, di mana produksi hanya tersisa 30 persen dari total, penggilingan kecil sering tertekan harga.
“Kalau penggilingan kecil menjual Rp 6.700 per kg gabah sementara penggilingan besar membeli Rp 7.000 per kg, kalau konsepnya adalah pasar bebas tanpa intervensi akan membuat penggilingan kecil menunggu waktu habis. Pada saatnya nanti yang besar akan monopoli,” tegasnya.
“Kalau ini dibiarkan, bisa ada 1 juta orang kehilangan pekerjaannya,” tambahnya.
Dengan capaian dan tantangan tersebut, Kementerian Pertanian akan terus memperkuat produksi, memperbaiki tata kelola, dan melindungi petani, pelaku usaha kecil serta konsumen agar ketahanan pangan nasional tidak hanya terjaga, tetapi juga berkeadilan.