Prabowo Siap Tindak Tegas Pelaku Kecurangan Pangan, Ingatkan Denda Rp 50 Miliar

KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melindungi rakyat kecil dari praktik kecurangan di sektor pangan dengan mengawasi ketat serta menindak tegas segala bentuk manipulasi, penipuan, penimbunan, dan penahanan distribusi.

“Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan, mempersulit kehidupan rakyat, dan mencari keuntungan di atas penderitaan orang kecil,” tegasnya dalam siaran pers.

Dia mengatakan itu dalam pidato kenegaraan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-MPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menegaskan, pemerintah akan menggunakan seluruh kewenangan yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang (UUD) 1945 dan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk menindak tegas pelanggaran di sektor pangan. 

Baca juga: Prabowo Titip Pesan ke Pedagang Pasar, Soal Apa?

Berdasarkan Pasal 107 juncto Pasal 29 Ayat 1, pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu saat terjadi kelangkaan, gejolak harga, atau hambatan distribusi dapat dipidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp 50 miliar.

Prabowo memastikan bahwa perusahaan yang melakukan manipulasi atau melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan, termasuk penyitaan aset untuk dikembalikan manfaatnya kepada rakyat.

Hal itu dilakukan demi mencegah rakyat Indonesia menjadi korban keserakahan dan penipuan yang merugikan negara.

“Jangan pernah ada yang berpikir, yang besar, yang kaya, bisa bertindak seenaknya. Kekayaan itu berasal dari rakyat Indonesia. Pemerintah akan membela dan melindungi hak-hak rakyat,” serunya.

Baca juga: Prabowo ke Penggiling Padi Besar yang Ogah Izin: Silakan Pindah Bidang Lain

Terkait produksi pertanian, Prabowo mengambil langkah tegas dengan mewajibkan penggilingan beras skala besar memperoleh izin khusus untuk tetap beroperasi.

“Usaha penggilingan-penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari Pemerintah kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini,” katanya.

Langkah itu bertujuan melindungi hak rakyat mendapatkan beras dengan takaran, mutu, dan harga yang terjangkau, sekaligus mencegah praktik usaha yang merugikan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau tidak, yang besar silakanlah pindah ke bidang lain, jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Perkuat kemandirian pangan

Selain penegakan hukum, Prabowo juga memaparkan langkah pemerintah memperkuat kemandirian pangan. 

Dalam 10 bulan terakhir, jutaan hektar sawah baru telah dibuka di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat, Sumatera, Papua, dan wilayah lainnya. 

Baca juga: MBG Layani 20 Juta Orang Per Hari dalam 8 Bulan, Prabowo Bandingkan dengan Brasil

Ekstensifikasi lahan diiringi intensifikasi melalui distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani, bantuan alat mesin pertanian, dan kenaikan harga pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg) agar petani memperoleh keuntungan layak.

Upaya tersebut telah membuahkan hasil signifikan. Indonesia kini mencatat surplus produksi beras dengan stok cadangan nasional lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah NKRI.

“Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung,” tegas Prabowo.

Menutup pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi holistik Kabinet Merah Putih untuk memerangi kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan menjamin akses pangan yang layak dan terjangkau bagi seluruh warga negara.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah melindungi sektor pertanian, khususnya penggilingan gabah rakyat atau skala kecil.

Baca juga: Prabowo Pamer Ragam Kebijakan Pangan: Buka 2 Juta Hektar Sawah hingga Naikkan Harga Gabah

“Saat ini terjadi pergeseran struktur pasar beras di Indonesia. Konsumen kini cenderung beralih dari pasar modern ke pasar tradisional dan eceran,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Amran menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga keberlangsungan usaha penggilingan kecil demi mendukung ekonomi rakyat.