Wamentan Targetkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP Tersalur hingga Akhir 2025

KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian ( Wamentan) Sudaryono mengatakan, pemerintah menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan ( SPHP) hingga akhir Desember 2025 dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500 per kilogram (kg).

“Intinya, beras SPHP itu dari gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) harganya Rp 11.000, kemudian pedagang dijual maksimal Rp 12.500 sesuai HET. Yang jelas, saya pastikan dengan situasi ini, cadangan pangan kita cukup,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (14/8/2025).

Sudaryono mengatakan itu usai menjadi pembicara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Brawijaya 2025, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (13/8/2025).

Optimisme tersebut, kata Sudaryono, didukung ketersediaan beras nasional yang saat ini berada dalam kondisi aman. 

Wamentan yang akrab disapa Mas Dar itu mengungkapkan, pemerintah saat ini memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) yang kuat di gudang-gudang Bulog dan siap didistribusikan untuk SPHP.

Baca juga: Kementan dan Komisi IV DPR Dorong Maros Jadi Lokomotif Pertanian Sulsel, Siap Perjuangkan Bantuan Alsintan

“Cadangan pangan kita cukup. Saat ini distribusi harian sekitar 3.000 ton dan akan terus ditingkatkan. Sebisa mungkin segera mencapai 7.000 ton setiap hari yang terdistribusi melalui operasi pasar dan banyak saluran,” katanya.

Mas Dar mengungkapkan, operasi pasar dan pendistribusian beras SPHP melibatkan berbagai pihak untuk menjangkau masyarakat luas. 

“Ini melibatkan semua unsur baik perdagang pasar kemudian retail modern, bahkan melibatkan TNI, Polri, dan semua badan usaha milik negara (BUMN) dan seterusnya. Insyaallah ini aman,” ujarnya.

Lulusan National Defense Academy (NDA) Jepang itu menambahkan, periode saat ini adalah masa standing crop sehingga tidak ada panen maupun penanaman baru. 

Untuk itu, stok hasil panen raya sebelumnya dimanfaatkan secara optimal guna menjaga pasokan. 

Baca juga: Perwakilan Kementan dan Bulog Dimintai Keterangan di Kejagung soal Korupsi Subsidi Beras

Lebih lanjut, Mas Dar meluruskan isu impor pangan yang beredar belakangan ini. Ia menegaskan, kebijakan impor hanya dilakukan untuk komoditas yang belum bisa diproduksi optimal di dalam negeri, seperti gandum dan kedelai. 

“Semangat kita adalah mengurangi volume impor dari tahun ke tahun sambil meningkatkan produksi domestik,” ungkapnya. 

Mas Dar menegaskan, pemerintah saat ini sudah tidak mengimpor beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi. 

“Tahun depan (2026), selain impornya dikurangi, kami mesti tingkatkan ekspor produk-produk seperti perkebunan,” terangnya. 

Dengan langkah-langkah tersebut, Mas Dar optimistis harga pangan pokok, khususnya beras, dapat dikendalikan.

Baca juga: Kasus Beras Oplosan, Kejagung Bakal Periksa Kementan hingga Bulog

Sementara itu, keberlanjutan produksi dalam negeri terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional.