Kepada Pelaku Industri Pariwisata, Menaker Jelaskan Kebijakan Realokasi Anggaran Terkait Covid-19

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merealokasikan anggaran dalam penanganan penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) atau virus corona.

Dia menjelaskan, realokasi tersebut akan berfokus pada tiga hal, pertama adalah anggaran kesehatan, terutama untuk penanganan Covid-19.

Kedua, jaringan pengaman sosial (safety net) seperti program bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah.

Ketiga, insentif ekonomi bagi pelaku usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK.

Baca juga: Hindari Potensi PHK, Pemerintah Indonesia Siapkan Stimulus Ekonomi untuk Pelaku Pariwisata

Ida mengatakan itu dalam audiensi bersama para pelaku industri pariwisata guna mencari solusi dalam menghadapi pandemi Covid-19, mengingat industri pariwisata merupakan sektor yang paling terampil.

Audiensi tersebut dilakukan melalui video teleconference bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) di Jakarta, Senin (23/3/2020).

“Terkait kebijakan moneter dan fiskal, Presiden Jokowi telah meminta seluruh kementerian atau lembaga negara untuk merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya,” ujarnya seperti keterangan tertulisnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga melakukan relaksasi, restrukturisasi kredit, dan membebaskan Pajak Penghasilan (Pph) serta mempercepat program PKH, raskin, dana desa dan Kartu Prakerja.

Baca juga: Devisa Pariwisata Indonesia Diperkirakan Hilang 1,5 Miliar Dollar AS karena Virus Corona

Ida menambahkan, pihaknya juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/3.HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Dia menuturkan, garis besar surat ini mengatur dua hal, pertama mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja.

Kedua, melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemik Covid-19.

"Kita dalam situasi tidak mudah. Semoga kita bisa melewati masa sulit ini apabila kita saling bahu membahu melawan Corona," tegasnya.

Keluh kesah pelaku industri pariwisata

Adapun, selama hampir 90 menit tersebut, Ida beraudiensi bersama Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri Husni Mubarok, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum ( Ketum) Federasi Makanan, Minuman, Pariwisata, Restauran, Hotel dan Tembakau Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Sulastri.

Baca juga: Menaker: Pimpinan Perusahaan Segera Buat Rencana Kesiapsiagaan Hadapi Covid-19

Selain itu, hadir pula Ketum FPPPIKT Sarbumisi Baetul Koeri, Ketum FSP Par REF Sofyan Abdul Latief, Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Yorrys Raweyai, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, dan Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia PHRI, Rudi Santoso.

Pada kesempatan ini, Maulana mengungkapkan, sektor pariwisata khususnya hotel dan restoran paling terdampak sejak Januari lalu atas pandemi Covid-19.

"Kalau okupansi di bawah 40 persen tentu operational cost kami tidak bisa tertutupi,” ungkapnya.

Dia menuturkan, dari hasil pendataan seluruh PHRI wilayah Indonesia, dampak corona bukan hanya tersentral di beberapa daerah saja, melainkan juga seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Menaker Pastikan Pekerja yang Jadi Suspek dan ODP Covid-19 Mendapat Upah

“Kita butuh bantuan pemerintah untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan ini,”kata Maulana.

Sementara itu, Yorrys merespon positif langkah Menaker menanggapi dinamika yang berkembang atas wabah Corona.

Apalagi, lanjutnya, saat ini tenaga kerja baik tenaga tetap, pekerja harian maupun outsourcing yang sangat terdampak dengan situasi pandemi Convid-19 sudah resah.

"Tenaga kerja pariwisata di Bali dan daerah lainnya sudah resah. Kalau ada way out (pemerintah), kami siap menjelaskan kepada pekerja pariwisata,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Yorrys, serikat buruh membutuhkan kepastian langkah-langkah pemerintah menghadapi situasi ini.

"Kami siap bantu menjelaskannya," kata Yorrys.

Baca juga: Cegah Corona, Menaker Wajibkan Perusahaan Sediakan Masker bagi Pekerja