KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mendorong reindustrialisasi serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia pada masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/4/2025).
Pada kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa sejumlah tantangan ketenagakerjaan nasional harus segera diatasi.
Tantangan tersebut, antara lain rendahnya Indeks Modal Manusia (IMM) atau Human Capital Index Indonesia yang masih berada di angka 0,540, di bawah rata-rata ASEAN dan ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan industri.
Baca juga: Soal Rencana Relaksasi TKDN, Gapensi Ingatkan Industri Dalam Negeri Bisa Kalah Saing
“Kita tidak bisa bicara industri masa depan dengan SDM yang masih hidup di masa lalu. Transformasi total dibutuhkan sekarang juga,” tegas Yassierli melalui siaran persnya, Senin (14/4/2025).
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengusung tiga strategi utama.
Pertama, revitalisasi balai latihan kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan modern berbasis project-based learning.
Fokusnya adalah pada keterampilan digital dan teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), dan big data.
“Kami ingin lulusan BLK punya pengalaman nyata, bukan hanya teori,” ujar Yassierli.
Baca juga: BLK 2025 Jangkau 10.000 Peserta, Perkuat Literasi Kripto di Indonesia
Kedua, peluncuran program Gerakan Nasional Produktivitas. Program ini melibatkan dunia industri dan asosiasi profesional untuk mempercepat penciptaan SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global.
Ketiga, pengembangan sistem employment outlook. Sistem ini merupakan proyeksi kebutuhan tenaga kerja masa depan dan akan menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum pendidikan nasional.
“Acuan ini digunakan agar lulusan tidak sekadar pintar, tapi juga relevan dan siap kerja,” ucap Yassierli.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan dalam mewujudkan reindustrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca juga: DPR Bahas Omnibus Law UU tentang Pendidikan
“ Reindustrialisasi adalah kerja bersama. Pemerintah hanya bisa menjadi orkestrator. Keberhasilannya bergantung pada harmoni semua pihak,” tutur Yassierli, yang disambut antusias oleh para peserta.