Menaker Yassierli Tegaskan Komitmen Bangun Layanan Ketenagakerjaan Bebas KKN

KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun layanan ketenagakerjaan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN).

Penegasan tersebut ia sampaikan dalam acara penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan 127 penanggung jawab Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) serta Lembaga Audit Sistem Manajemen K3 dari wilayah Jabodetabek. 

Acara itu berlangsung di Ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Yassierli menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pelayanan publik. 

Baca juga: Peras ASN Selingkuh, Tiga Oknum Wartawan di Madiun Ditangkap Polisi

Ia meminta aparatur sipil negara (ASN) dan penyedia layanan K3 menjadi pelopor dalam mewujudkan layanan yang profesional.

"Integritas adalah kunci. Tanpa itu, layanan publik akan kehilangan kepercayaan. Pakta ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral yang wajib dijaga dan dijalankan," tegas Yassierli melalui siaran persnya, Kamis.

Lebih lanjut, Yassierli menyatakan bahwa Pakta Integritas bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengikat secara hukum. Pelaksanaannya akan dipantau dan dievaluasi secara rutin.

"Penandatanganan ini harus ditindaklanjuti dengan pengawasan yang konsisten. Setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai integritas akan ditindak tegas sesuai aturan," ujarnya.

Baca juga: Bupati Reynaldy Bangun Subang dengan Integritas: Lawan Korupsi dan Birokrasi Lamban

Ia berharap langkah tersebut menjadi awal dari pembangunan budaya kerja yang etis dan bebas dari intervensi kepentingan.

"Kami ingin menanamkan budaya kerja yang menolak gratifikasi, suap, dan praktik-praktik tak sehat lainnya,” ucap Yassierli.

Senada dengan Yassierli, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Herda Helmijaya menyatakan dukungannya terhadap upaya menciptakan lingkungan usaha dan pelayanan publik yang bersih, transparan, serta akuntabel.

“KPK tentu saja mendukung upaya tersebut. Ini merupakan langkah awal yang baik dan harus diikuti dengan perbaikan sistem pelayanan publik itu sendiri,” imbuhnya.

Baca juga: Impian Jembatan Karanganyar: Saat Rakit Jadi Jalan Satu-satunya Pilihan Menuju Sekolah dan Pelayanan Publik

Herda juga menekankan pentingnya komitmen dari para pelaku usaha. 

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan sendiri dan harus melibatkan semua pihak secara aktif.

“Dengan adanya komitmen, diharapkan para pelaku usaha dapat saling mengingatkan dan tidak menoleransi praktik-praktik yang menyimpang dalam menjalankan kegiatan usahanya,” katanya.