Gelar Media Briefing “No One Left Behind”, Kemenaker Tegaskan Komitmen Ketenagakerjaan yang Inklusi
KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Biro Humas menyelenggarakan media briefing bertema “No One Left Behind: Inklusi untuk Semua” di Ruang Karirhub, Pasar Kerja Kemenaker, Jakarta, Jumat (26/09/2025)
Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga menegaskan, media briefing ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi publik yang strategis untuk memperkuat komitmen Kemenaker dalam mendorong ketenagakerjaan yang inklusif.
Ia menyatakan, media briefing ini akan sering dilakukan karena isu ketenagakerjaan sangat dinamis dan publik perlu mengetahui setiap peluang hingga tantangan dunia ketenagakerjaan yang sangat cepat perubahannya.
"Dengan dukungan media massa dan seluruh pemangku kepentingan, cita-cita mewujudkan pasar kerja yang ramah, adil, dan tanpa diskriminasi dapat tercapai sesuai prinsip No One Left Behind," ujar Sunardi dalam siaran persnya, Senin (29/9/2025).
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Sunardi Manampiar Sinaga, Kepala Pusat Pasar Kerja Surya Lukita Warman, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Anggun Sintana, Direktur Bina Pengujian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Muhammad Yusuf saat menghadiri media briefing bertema No One Left Behind: Inklusi untuk Semua di Ruang Karirhub, Pasar Kerja Kemenaker, Jakarta, Jumat (26/09/2025)Dalam paparannya, Kepala Pusat Pasar Kerja Surya Lukita Warman mengatakan bahwa seluruh pemberi kerja wajib melaporkan lowongan kerja ke kanal KarirHub.
“Harapannya, para pencari kerja di seluruh Indonesia dapat mengakses lowongan secara online dan gratis. Kami minta dukungan media untuk menyampaikan hal ini secara luas,” ujarnya
Sementara itu, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Anggun Sintana menekankan, pentingnya pemenuhan kuota pekerja penyandang disabilitas sesuai regulasi.
“Pemerintah daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen, sedangkan swasta minimal 1 persen. Untuk mendorong hal ini, kami menyiapkan insentif berupa penghargaan, " katanya.
Sedangkan Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muhammad Yusuf menyoroti, tantangan inklusi tenaga kerja, mulai dari terbatasnya data, rendahnya respons perusahaan, hingga minimnya aksesibilitas.
"Karena itu, pengawasan ketenagakerjaan penting untuk menjamin hak, pelatihan, dan lingkungan kerja yang aman serta bebas diskriminasi, " ujarnya.
Para jurnalis dari media cetak, online, radio dan TV saat menghadiri media briefing bertema No One Left Behind: Inklusi untuk Semua di Ruang Karirhub, Pasar Kerja Kemnaker, Jakarta, Jumat (26/9/2025)Melalui forum ini, Kemenaker berharap kolaborasi dengan media dapat memperkuat penyebaran pesan kesetaraan, sehingga prinsip “No One Left Behind” benar-benar terwujud dalam dunia kerja di Indonesia.
