Indonesia dan ILO Sepakat Ciptakan Dunia Kerja Inklusif hingga Berkelanjutan

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) sepakat untuk terus memperkuat kerja sama strategis menciptakan dunia kerja yang inklusif, adil, aman, dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia (RI) Yassierli, dengan Direktur Jenderal (Dirjen) ILO, Gilbert F. Houngbo, di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, Senin (9/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Menaker Yassierli menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap para pekerja.

Menurut Menaker, Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperkuat kerja layak, meningkatkan kesejahteraan pekerja, melindungi hak-hak buruh, serta membangun sistem ketenagakerjaan inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada pekerja yang tertinggal. Setiap kelompok, termasuk penyandang disabilitas, pekerja informal, dan pekerja sektor digital, harus mendapatkan perlindungan dan akses yang setara terhadap pekerjaan yang layak,” ujar Menaker Yassierli usai melakukan pertemuan bilateral dengan Dirjen Houngbo.

Baca juga: Konferensi ILO, Menaker Janji Pemerintah Akan Buka Lapangan Kerja yang Merata

Pemerintah Indonesia, lanjut Yassierli, tengah memperkuat layanan ketenagakerjaan berbasis inklusi, pelatihan vokasi, dan upaya formalisasi bagi kelompok pekerja rentan.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga berkomitmen menjawab tantangan ekonomi digital dengan memastikan pekerja platform mendapatkan perlindungan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta hak-hak dasar lainnya.

“Kebijakan ketenagakerjaan ke depan harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan menjawab kebutuhan riil pekerja di lapangan,” kata Yassierli dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (11/6/2025).

Dalam diskusi tersebut, Menaker Yassierli juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan terhadap bahaya biologis di tempat kerja.

Menurutnya, pemerintah tengah menyusun dan mengembangkan standar nasional yang dapat digunakan untuk mencegah risiko penularan virus, bakteri, atau zat biologis lainnya di lingkungan kerja.

Upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemerintah, sebagai bagian dari pendekatan tripartit yang inklusif dan berbasis risiko.

“Keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi fondasi dalam menciptakan tempat kerja yang produktif dan berkelanjutan,” kata Yassierli.

Baca juga: Pemerintah Ingin Ratifikasi Konvensi ILO soal Keselamatan Nelayan dan Pekerja Perikanan

Menaker Yassierli juga menyampaikan pentingnya kesiapan menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia kerja.

Untuk itu, Indonesia mengajak ILO berkolaborasi dalam penyusunan panduan, pembelajaran global, serta penguatan kapasitas nasional agar transformasi digital dapat memberikan manfaat optimal bagi pekerja dan pelaku usaha.

“AI membawa banyak peluang, tapi juga tantangan baru. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa regulasi, perlindungan, dan pelatihan tenaga kerja bisa berkembang seiring dengan teknologi,” kata Yassierli.

Sementara itu, Dirjen ILO, Gilbert F. Houngbo, menyambut positif pertemuan tersebut dan mengapresiasi kontribusi aktif Indonesia dalam berbagai forum ketenagakerjaan internasional.

Houngbo menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis dalam mendukung agenda kerja layak dan keadilan sosial global.

“Saya senang bisa bertemu langsung dengan delegasi Indonesia, khususnya Bapak Menteri Yassierli. Indonesia adalah negara anggota yang sangat strategis bagi ILO, dan kami menyambut baik semangat kolaboratif dalam memperkuat dunia kerja yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Houngbo.