Menaker Dorong Delegasi RI Tunjukkan Jati Diri Bangsa Besar yang Menuju Negara Maju di ILC Ke-113

KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia (RI) Yassierli menegaskan pentingnya peran delegasi tripartit Indonesia sebagai duta bangsa dalam forum ketenagakerjaan global, International Labour Conference (ILC) ke-113. 

Hal tersebut disampaikan Menaker dalam Rapat Koordinasi Delegasi Tripartit Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (26/5/2025). Rakor digelar sebagai persiapan menjelang ILC ke-113 yang akan berlangsung pada 2 hingga 13 Juni 2025 di Kantor Pusat ILO dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.

Mengangkat tema “Advancing Social Justice: Reshaping The Future of Work in a Polarized World", konferensi ILC pada 2025 ini menekankan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi ketimpangan dan perubahan dunia kerja.

Menaker yang juga Ketua Delegasi Indonesia pada ILC ke-113 ini menyampaikan, dalam beberapa bulan terakhir, dunia menaruh perhatian besar pada Indonesia, terutama karena kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, banyak negara ingin bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk melihat kemajuan pembangunan nasional.

Baca juga: Menaker Ajak Korban PHK Cari Peluang Kerja Baru di Job Fair 2025

Yassierli mengatakan, kehadiran Indonesia di ILC menjadi peluang strategis untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini layak mencapai visi besar Indonesia Emas 2045.

Menaker menyatakan, delegasi harus tampil sebagai perwakilan dari bangsa besar yang sedang menuju negara maju.

Ia menekankan, meski berasal dari unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha, seluruh delegasi membawa satu nama, yaitu Indonesia. Karena itu, setiap perwakilan harus menjunjung tinggi nilai-nilai Indonesia.

“Dalam proses di ILC, kita mungkin berbeda suara sesuai peran masing-masing, tetapi tetap dalam bingkai Indonesia. Kita jalani diskusi, argumentasi, hingga voting dengan karakter khas kita sebagai bangsa besar,” ujar Menaker melalui siaran persnya, Senin. 

Ia juga menekankan pentingnya nilai musyawarah mufakat sebagai fondasi dari Pancasila. Menurutnya, nilai-nilai ini harus dibawa ke forum internasional untuk menunjukkan bahwa Indonesia punya budaya yang bisa menjadi contoh bagi dunia.

"Di mana-mana saya selalu bicara bahwa hubungan industrial itu tidak cukup dijawab dengan teori atau regulasi, tetapi dijawab bahwa itulah jati diri bangsa," kata Menaker Yassierli.

"Bagaimana kepedulian itu ada, bagaimana kita punya cita-cita bersama melampaui visi entitas perusahaan atau kepentingan entitas perusahaan atau kelompok, tetapi kita harus maju bersama, yakni buruhnya sejahtera, perusahaannya maju, dan kemudian nagarnya juga akan sejahtera," ucapnya.

Baca juga: Menaker Resmi Larang Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan

DOK. Kemenaker RI Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Delegasi Tripartit Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (26/5/2025). Rakor di gelar sebagai persiapan menjelang ILC ke-113 yang akan berlangsung pada 2 hingga 13 Juni 2025 di Kantor Pusat ILO dan Kantor PBB di Jenewa, Swiss.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial  (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri, melaporkan bahwa delegasi Indonesia terdiri atas 96 orang.

Mereka terdiri dari 37 orang dari pemerintah, 43 orang dari serikat pekerja, dan 16 dari kalangan pengusaha. Adapun Indonesia merupakan 1 dari 187 negara yang akan hadir pada ILC tersebut.

Lebih lanjut, Indah yang juga Wakil Ketua Delegasi Indonesia mengatakan, dalam ILC ke-113, Indonesia akan mengusung empat agenda prioritas.

Pertama, agenda standard-setting yang mencakup penetapan norma ketenagakerjaan baru terkait pekerjaan layak dalam ekonomi platform dan perlindungan terhadap bahaya biologis di tempat kerja.

Kedua, agenda general discussion mengenai transisi pekerja dari sektor informal ke sektor formal. Ketiga, pembahasan mengenai amandemen Konvensi Maritim 2006 (Maritime Labour Convention/MLC 2006).

Lalu, keempat, isu strategis berupa masukan delegasi tripartit Indonesia untuk World Social Summit 2025.