Di ILC Ke-113, Wamenaker Paparkan 3 Strategi Konkret Atasi Dominasi Sektor Informal

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menegaskan langkah konkret untuk mengatasi tingginya jumlah pekerja informal.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam forum Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, Rabu (4/6/2025).

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan strategi komprehensif untuk mendorong transisi dari sektor informal ke sektor formal secara berkelanjutan dan inklusif.

“Per Februari 2025, lebih dari 59 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. Ini bukan sekadar angka, tetapi sinyal bahwa kita butuh perubahan nyata dan sistemik,” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (5/6/2025).

Untuk mempercepat peralihan dari sektor informal ke sektor formal, pemerintah Indonesia merancang tiga strategi utama yang dijalankan secara simultan.

Baca juga: Nasabah Tak Keluhkan Bunga KPR, BTN Tetap Siapkan Strategi Tekan Risiko NPL

Pertama, menciptakan lapangan kerja formal berbasis ekonomi hijau dan digitalisasi industri.

Kedua, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pemagangan industri.

Ketiga, memperkuat layanan penempatan kerja lewat digitalisasi sistem nasional melalui platform SIAPKerja.

“Langkah ini kami ambil agar sistem ketenagakerjaan Indonesia lebih kuat dan siap menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan cara kerja di masa depan,” ujar Immanuel.

Ia menegaskan bahwa seluruh strategi tersebut telah sejalan dengan Rekomendasi ILO Nomor 204, yang menyerukan negara anggota untuk mendukung transisi dari ekonomi informal ke formal.

Baca juga: OECD Kembali Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini

Hal itu mencakup pemenuhan hak-hak pekerja, peningkatan produktivitas, serta perlindungan sosial yang inklusif.

Perluas cakupan perlindungan sosial

DOK. Kemenaker Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam forum Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, Rabu (4/6/2025).

Sejalan dengan itu, pemerintah terus memperluas cakupan perlindungan sosial, termasuk bagi pekerja informal.

Program seperti Kartu Prakerja dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga alat strategis untuk memperkuat daya tahan dan mobilitas ekonomi tenaga kerja.

“Kami ingin memastikan tidak ada pekerja yang merasa sendirian saat menghadapi perubahan. Sistem perlindungan sosial harus hadir bagi semua, bukan hanya untuk mereka yang sudah bekerja secara formal,” tegas Immanuel.

Dari sisi pelaku usaha, percepatan formalisasi juga dilakukan melalui penyederhanaan prosedur legalisasi usaha.

Baca juga: Bahlil Ungkap Tambang Nikel di Raja Ampat Milik PT Gag, Anak Usaha Antam

Platform online single submission (OSS) kini memungkinkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendaftarkan usahanya secara digital, tanpa harus bertemu langsung dengan birokrasi panjang.

Hal itu menjadi pintu masuk penting bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk masuk ke ekosistem formal dan mendapatkan perlindungan hukum.

“Formalisasi itu bukan sekadar soal perizinan, tapi juga menyangkut kepastian hukum, akses pembiayaan, dan keberlanjutan usaha,” jelas Immanuel.

Menutup pernyataannya, Immanuel menegaskan bahwa kesempatan kerja harus terbuka bagi semua orang, termasuk perempuan, anak muda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

Pemerintah ingin memastikan siapa pun, dari latar belakang apa pun, bisa memperoleh akses kerja yang layak, terlindungi, dan produktif.

Baca juga: Bantu Perempuan Tetap Produktif Usai Punya Anak, Kemendukbangga Luncurkan Program Tamasya

“Kalau kita bicara pekerjaan yang layak, maka harus layak untuk semua, tanpa terkecuali. Kita sedang membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif, tidak pilih-pilih,” ujar Immanuel.

Perkuat sinergi dengan mitra internasional

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Eva Trisiana mengatakan bahwa pemerintah juga memperkuat sinergi dengan mitra internasional, termasuk Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Indonesia mengapresiasi program ILO seperti Promise II Impact dan inisiatif digital wage (upah digital), yang dinilai mendukung transparansi dan efisiensi dalam sistem ketenagakerjaan.

“Kami terbuka untuk belajar dari negara lain dan membagikan praktik baik yang telah kami jalankan. Kolaborasi global adalah kunci untuk memastikan pekerjaan layak bisa dirasakan semua orang, di mana pun mereka berada,” kata Eva.