Kemenaker dan Kementerian PPPA Perkuat Sinergi Ketenagakerjaan lewat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepakat menjalin kerja sama strategis di bidang ketenagakerjaan.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang berlangsung di Gedung Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Penandatanganan itu turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto.

Melalui kerja sama tersebut, Kemenaker dan Kementerian PPPA bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Kemenhan Sebut SDM Industri Pertahanan RI Tak Kalah, Pamer Menang Lomba Senjata

Fokus utamanya adalah pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen bersama yang telah terjalin antara kedua kementerian.

“Kami percaya bahwa kolaborasi lintas kementerian adalah kunci menciptakan perubahan yang berkelanjutan,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (21/4/2025).

Dengan sinergi yang kuat, lanjut Yassierli, kolaborasi tersebut dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan setara, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi tulang punggung masa depan bangsa.

“Bersama, kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, aman, dan berkeadilan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” imbuhnya.

Baca juga: Peringati Hari Kartini, Pemerintah Dorong Wanita Indonesia Berdaya

DOK. Kemenaker Kemenaker dan Kementerian PPPA sepakat menjalin kerja sama strategis di bidang ketenagakerjaan. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Gedung Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Coiri Fauzi menegaskan bahwa nota kesepahaman tersebut bukan sekadar simbol sinergi. 

Kesepakatan tersebut, kata dia, juga mencerminkan komitmen kuat untuk memperkuat peran perempuan serta memenuhi dan melindungi hak-hak anak di Indonesia.

“Kami menyadari bahwa persoalan perempuan dan anak sangat kompleks. Tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, termasuk Kementerian PPPA,” ujar Arifah.

“Oleh karena itu, kami membutuhkan kolaborasi untuk saling mendukung. Sinergi inilah yang akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” lanjutnya.