Menaker Pastikan Pemerintah Sedang Matangkan Konsep Tunjangan PHK

KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri memastikan saat ini pemerintah tengah mematangkan konsep tunjangan bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja ( PHK) dan pemberian pelatihan skill gratis.

Hal itu menaker katakan saat menghadiri perayaan ulang tahun Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke-46 di Tangerang, Banten, Sabtu (23/2/2019

"Melalui lonsep perlindungan sosial, memungkinkan keluarga pekerja ter-PHK mendapatkan tunjangan selama calon pekerja mengikuti proses pelatihan sampai mendapatkan pekerjaan lagi," ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Sementara itu, melalui program pelatih skill gratis nantinya pekerja bisa memiliki kemampuan yang baik, skill terlindungi, serta skill yang bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Di kesempatan itu, Hanif juga berpesan kepada KSPSI untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Harapannya, KSPSI terus berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan ketenagakerjaan.

Baca juga: Punya Serikat Buruh, Perusahaan Wajib Buat PKB

"Semoga di usia yang semakin matang ini, KSPSI tetap konsisten dalam memperjuangkan, melindungi, serta membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja di Indonesia," kata Hanif.

Menurut Hanif pergerakan buruh memiliki peranan penting dalam mendorong terpenuhinya hak-hak pekerja untuk menciptakan perekonomian yang berkeadilan.

"Saya ingin berpesan kepada seluruh pekerja di Indonesia untuk terus menjaga semangat agar tetap positif, optimis, sehingga bisa mengejar capaian-capaian ke depan," ujar Hanif. 

Sementara itu, Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea yang hadir dalam acara tersebut menyoroti pentingnya persatuan buruh di Indonesia. Pasalnya, buruh mempunyai perjuangan yang sama, yaitu kesejahteraan.

"Mari kita jaga terus persatuan dan kesatuan sesama serikat pekerja seluruh Indonesia. walaupun di Indonesia ini serikat pekerja memiliki pandangan dan prinsip yang berbeda. Karena pada intinya kita memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan sebagai pekerja," tutur Andi.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, meminta Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB) untuk terus memperkuat dialog sosial di forum bipartit.

"Marilah kita terus perkuat dialog sosial dan terus perkuat sinergitas antara pengusaha dan pekerja. Karena dengan tidak adanya pekerja, pengusaha tidak bisa apa-apa, begitu juga sebaliknya. Sinergi keduanya akan menciptakan suatu hubungan yang baik guna meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia," kata Sukamdani.