Punya Serikat Buruh, Perusahaan Wajib Buat PKB

Kompas.com - Jumat, 15 Februari 2019
Punya Serikat Buruh, Perusahaan Wajib Buat PKB Dok. Humas Kementerian Ketenagakerjaan RIKepala Sub Direktorat (Kasubdit) Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Wiwik Wisnu Murti saat membuka Dialog Pembuatan PKB yang Berkualitas di Tangerang Selatan, Kamis (14/2/2019).

KOMPAS.com — Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) mengimbau perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB) untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

"PKB ini adalah suatu sarana atau alat hubungan industrial yang dapat dipegang ketika terjadi suatu perselisihan," kata Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Peraturan Perusahaan (PPdan PKB Kemnaker Wiwik Wisnu Murti seusai membuka Dialog Pembuatan PKB berkualitas di Tangerang Selatan, Kamis (14/2/2019).

Seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Wiwik mengatakan, dalam hubungan kerja sangat memungkinkan terjadi perselisihan antara pihak perusahaan dan SP atau SB.

Untuk itu, PKB memiliki peranan penting sebagai instrumen dalam menyelesaikan perselisihan karena PKB dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak.

"PKB ini adalah suatu mekanisme kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini perwakilan dari pengusaha atau manajemen dengan serikat pekerja atau serikat buruh yang ada di perusahaan," papar Wiwik.

Kasubdit PP dan PKB Kemnaker, Wiwik Wisnu Murti saat membuka Dialog Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Berkualitas di Tangerang Selatan, Kamis (14/2/2019).Dok. Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI Kasubdit PP dan PKB Kemnaker, Wiwik Wisnu Murti saat membuka Dialog Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Berkualitas di Tangerang Selatan, Kamis (14/2/2019).
Lebih lanjut, Wiwik menjelaskan, PKB wajib dibuat manakala perusahaan sudah memiliki SP atau SB. Untuk itu, ia mengimbau perusahaan yang belum memiliki SP atau SB untuk membuatnya.

Sementara itu, perusahaan yang sudah memiliki SP atau SB tetapi belum memiliki PKB untuk segera membuatnya.

Ia menambahkan, perusahaan yang belum memiliki PKB biasanya mengacu pada peraturan perusahaan (PP). PP tersebut pun sangat memungkinkan memiliki kualitas yang baik, termasuk dalam persoalan pengaturan hubungan industrial.

Namun, perusahaan yang memiliki SP atau SB tetaplah harus membuat PKB meskipun secara konten, PP yang berlaku sudah baik dan komprehensif.

"Maka, kami dorong kalau PP-nya sudah bagus, buat aja PKB," ujarnya.

Pembuatan PKB merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang masuk dalam Rencana Strategis Kemnaker 2015-2019. Jumlah perusahaan yang telah membuat PKB pun terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pada 2017, target perusahaan yang membuat PKB sebanyak 13.584 perusahaan dan tercapai 13.829 perusahaan. Kemudian pada 2018 ditargetkan 13.910 perusahaan membuat PKB dan tercapai 14.418 perusahaan.

Adapun pada 2019, target tersusunnya PKB sebanyak 14.257 perusahaan. Ia pun berharap realisasi tersusunnya PKB dapat kembali melampaui target.

"Tentu ini adalah tantangan bagi kita semua untuk berkomitmen membuat tata syarat kerja yang baik melalui PKB," ujarnya.

EditorMikhael Gewati
Komentar
Terkini Lainnya
Sah, Indonesia-Swiss Jalin Kerja Sama di Bidang Ketenagakerjaan
Sah, Indonesia-Swiss Jalin Kerja Sama di Bidang Ketenagakerjaan
Kemnaker
Menaker Ungkap 3 Pilar Pembangunan SDM
Menaker Ungkap 3 Pilar Pembangunan SDM
Kemnaker
Indonesia Dukung Sierra Leone dan Somalia Dapatkan Hak Suara Lagi di ILO
Indonesia Dukung Sierra Leone dan Somalia Dapatkan Hak Suara Lagi di ILO
Kemnaker
Atasi Masalah Ketenagakerjaan Dunia, Indonesia Usulkan 3 Gagasan di Jenewa
Atasi Masalah Ketenagakerjaan Dunia, Indonesia Usulkan 3 Gagasan di Jenewa
Kemnaker
Ribuan Peserta Ikuti Seleksi PMB Politeknik Ketenagakerjaan
Ribuan Peserta Ikuti Seleksi PMB Politeknik Ketenagakerjaan
Kemnaker
Di Sidang ILO ke-108, Menaker Aktif Sampaikan Gagasan Indonesia
Di Sidang ILO ke-108, Menaker Aktif Sampaikan Gagasan Indonesia
Kemnaker
Ciptakan Tenaga Kerja Berkualitas, Pemerintah Galakkan Konsep Tripple Skilling
Ciptakan Tenaga Kerja Berkualitas, Pemerintah Galakkan Konsep Tripple Skilling
Kemnaker
Di Forum ILO, Indonesia Terus Perjuangkan Nasib Pekerja Palestina
Di Forum ILO, Indonesia Terus Perjuangkan Nasib Pekerja Palestina
Kemnaker
Gandeng Austria, Kemnaker Ingin Kembangkan SDM di Bidang Maritim
Gandeng Austria, Kemnaker Ingin Kembangkan SDM di Bidang Maritim
Kemnaker
Tingkatkan Kemampuan SDM di Bidang Otomotif, BBPLK Bandung Gandeng Mitsubishi Adakan Pelatihan
Tingkatkan Kemampuan SDM di Bidang Otomotif, BBPLK Bandung Gandeng Mitsubishi Adakan Pelatihan
Kemnaker
Lagi, Pemerintah Pulangkan Pekerja Migran Bermasalah dari Yordania
Lagi, Pemerintah Pulangkan Pekerja Migran Bermasalah dari Yordania
Kemnaker
Menaker Klaim Pengaduan THR 2019 Turun hingga 21 Persen
Menaker Klaim Pengaduan THR 2019 Turun hingga 21 Persen
Kemnaker
Pertahankan WTP, Hanif Apresiasi ASN Kemnaker
Pertahankan WTP, Hanif Apresiasi ASN Kemnaker
Kemnaker
Tingkatkan Pelayanan, Disnakertrans Jabar Buka 6 Posko Pengaduan THR
Tingkatkan Pelayanan, Disnakertrans Jabar Buka 6 Posko Pengaduan THR
Kemnaker
Posko THR 2019, Bentuk Kepedulian Pemerintah Kepada Pekerja
Posko THR 2019, Bentuk Kepedulian Pemerintah Kepada Pekerja
Kemnaker