Penyelamatan Arsip Pascabencana Jadi Isu Strategis, Menteri PANRB Tekankan Koordinasi Lintas Sektor

KOMPAS.com – Bencana ekologis yang terjadi di sejumlah daerah di Pulau Sumatera menyebabkan kerusakan di berbagai sektor. Selain lingkungan, permukiman, dan infrastruktur, satu aspek yang kerap luput dari penanganan bencana adalah penyelamatan arsip negara.

Dalam pandangan yang lebih luas, penyelamatan arsip pascabencana menjadi isu strategis, karena bencana tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan kemanusiaan.

“Tetapi juga berisiko mengganggu keberlangsungan arsip negara dan pemerintahan daerah,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PANRB) Rini Widyantini dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/12/2025).

Hal tersebut disampaikan Rini saat menerima audiensi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Rini menegaskan, arsip memiliki manfaat jangka panjang, baik sebagai memori kolektif bangsa maupun sebagai dasar evaluasi kebijakan. Penyelamatan arsip yang ada saat ini penting untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, termasuk dalam situasi darurat akibat bencana.

Baca juga: Menteri PANRB Ungkap Penetapan Gaji Tunggal ASN Tunggu RPP

Rini mencontohkan pembelajaran dari arsip sejarah. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera, misalnya, telah mencatat upaya mitigasi banjir melalui pembangunan taman dan sistem tata air.

Taman Sriksetra yang dibangun pada 606 Saka atau 684 Masehi (M) dirancang dengan sistem hidraulika kuno berupa kanal, kolam, telaga, dan parit untuk mengatur aliran air.

Kawasan tersebut juga ditanami berbagai jenis pohon yang mampu menampung air saat hujan deras dan menjaga ketersediaan air saat musim kemarau. Seluruh upaya itu terdokumentasi dengan baik dalam Prasasti Talang Tuo.

Dalam konteks tersebut, peran ANRI menjadi penopang penting agar arsip negara tetap selamat dan tertata.

Dengan demikian, generasi mendatang dapat belajar dari pengalaman kebencanaan saat ini, termasuk dalam proses pembelajaran kebijakan, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta keberlanjutan reformasi birokrasi.

Rini menilai, upaya ANRI dalam penanganan arsip kebencanaan selama ini telah menunjukkan peran strategis lembaga tersebut di lapangan. Namun, penguatan tetap diperlukan agar penyelamatan arsip pascabencana berjalan lebih sistematis.

Baca juga: Kementerian PANRB Ungkap Dua Mal Pelayanan Publik di Aceh Terdampak Banjir Sumatera

Beberapa hal menjadi perhatian Menteri PANRB. Pertama, sebagai penjaga memori kolektif bangsa, ANRI perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L), serta pemerintah daerah (pemda) dalam penyelamatan arsip pascabencana, termasuk integrasi dengan data kebencanaan dan data aparatur sipil negara (ASN) terdampak.

“Kedua, ANRI diharapkan menyusun peta prioritas arsip terdampak, terutama arsip yang bersifat vital dan strategis, yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan pengambilan keputusan pemerintahan daerah,” kata Rini.

Ketiga, lanjut dia, ANRI perlu memperkuat kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar penyelamatan arsip terhubung dengan proses pemulihan manajemen ASN.

Keempat, Rini menekankan pentingnya penguatan arsip digital yang bersifat resilien, yakni sistem kearsipan yang mampu bangkit dan beradaptasi setelah menghadapi bencana alam.

Selain itu, Rini menilai perlu adanya pergeseran pendekatan dalam penanganan arsip pascabencana, dari yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif dan sistemik.

Baca juga: Kementerian PANRB Resmikan 9 Mal Pelayanan Publik, Ini Rinciannya

“Apresiasi terhadap langkah awal yang telah dilakukan ANRI perlu diikuti dengan penguatan kebijakan, koordinasi, dan sistem pendukung agar negara tidak kehilangan memori, legitimasi, dan kapasitas institusionalnya,” jelasnya.