Menteri PANRB Dukung Penguatan Peran IPDN dalam Transformasi Sektor Publik

KOMPAS.com – Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN) adalah pionir birokrasi masa depan Indonesia. 

IPDN memegang peran strategis dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi manajemen aparatur sipil negara ( ASN) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Kuliah Umum (Stadium General) kepada praja, mahasiswa, dan civitas akademika IPDN Jatinangor. 

“Sebagai kawah candradimuka kader ASN, IPDN diharapkan bisa mencetak pemimpin birokrasi yang kompeten, profesional, dan berintegritas,” ujarnya di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (13/6/2025).

Rini menyampaikan, IPDN berfungsi sebagai laboratorium tata kelola pemerintahan, yang diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi untuk memperkuat birokrasi di masa depan. 

Baca juga: Kemenpan RB Ungkap Ada Posisi CPNS untuk Usia 40 Tahun, Apa Saja?

Lebih dari itu, IPDN juga memiliki peran penting dalam mempererat wawasan kebangsaan dan menjaga persatuan bangsa melalui pembinaan para praja sebagai generasi penerus birokrasi Indonesia.

Rini menerangkan, pemerintah saat ini berfokus pada transformasi digital yang tidak sekadar menekankan pengembangan dan penggunaan teknologi, tetapi lebih pada membuat teknologi berdampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah membuka peluang terjadinya perubahan signifikan dalam cara birokrasi bekerja.

Peluang tersebut mencakup proses yang lebih cepat, layanan publik yang lebih mudah dan terintegrasi, peningkatan kualitas dan akurasi data, hingga transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik.

Rini juga menyebutkan, tumbuh bersama teknologi menjadi modal besar bagi para praja IPDN yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya.

Baca juga: Apresiasi Pelaksanaan RB di Kemenag, Menteri Rini: Birokrasi adalah Jalan Ibadah Melayani Umat

Pola pikir yang cepat, adaptif, dan terbiasa dengan digitalisasi merupakan kekuatan utama para praja IPDN dalam menghadapi tantangan masa depan.

“Para praja IPDN ini akan menjadi agen perubahan sehingga mulai dari sekarang harus sudah mempersiapkan diri untuk mengakselerasi kompetensi digital. Karena kalian bukan sekadar calon pamong praja, tetapi juga akselerator transformasi digital di daerah,” tuturnya. 

DOK. Humas Kemenpan RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dalam Kuliah Umum (Stadium General) kepada praja, mahasiswa, dan civitas akademika IPDN Jatinangor di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (13/6/2025).

Rini menambahkan bahwa menjadi praja IPDN bukanlah akhir dari tantangan, melainkan awal dari perjalanan untuk menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. 

Di tengah dinamika birokrasi saat ini, lulusan IPDN dihadapkan pada realitas dunia kerja yang semakin kompleks. 

Tantangan birokrasi bukan hanya tentang kemampuan teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perubahan, inovasi dalam pelayanan publik, serta keberanian menghadapi sistem yang masih sering diwarnai dengan resistensi terhadap reformasi.

Baca juga: Menpan RB Sebut Perpanjangan Usia Pensiun ASN Bisa Ganggu Anggaran dan Sistem Karier

Rini juga menyampaikan pesan kepada para praja IPDN, mahasiswa, dan civitas Akademika IPDN agar menjadi ASN bukan sekedar sebagai pekerja, tetapi sebuah panggilan untuk memperbaiki negeri dengan sepenuh hati. 

“Pesan saya kepada para praja IPDN, jadilah seorang intrapreneur di dalam sistem. Artinya, ketika kalian melihat proses yang berbelit, layanan yang lambat, atau data yang tidak akurat di tempat kalian bertugas nanti—jangan hanya diam dan menerima. Mulailah dengan terobosan kecil,” pintanya. 

Pada kesempatan yang sama, Rektor IPDN Halilul Khairi mengungkapkan, dalam menyukseskan program reformasi birokrasi saat ini, IPDN semakin menggencarkan penguatan penerapan sistem merit dalam rekrutmen hingga praja sudah melaksanakan pendidikan di kampus IPDN. 

“Kami berterima kasih karena Kementerian PANRB sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan IPDN,” ujarnya. 

Halilul mengatakan, MoU itu menjadi pintu emas bagi IPDN untuk mendapat bimbingan dan panduan praktis di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Baca juga: Korpri Usul Usia Pensiun ASN Diperpanjang, Menpan RB: Harus Pertimbangkan Berbagai Aspek

“Kerja sama ini juga memperkaya pengetahuan praktik para praja yang nanti akan dibawa saat masuk dalam dunia birokrasi,” ucapnya.