Wamen PANRB Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Prima di Kalbar

KOMPAS.com – Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan inovasi pelayanan publik.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui berbagai prestasi di ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) di sejumlah wilayah Kalbar, serta aktif mendorong pelayanan publik yang inklusif dan ramah kelompok rentan.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan, inisiatif pengembangan pelayanan publik di Kalbar mendorong budaya inovasi berkelanjutan lintas sektor dan wilayah. Hal ini juga memperkuat posisi Kalbar sebagai daerah progresif dalam tata kelola pelayanan publik.

“Salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif adalah dengan menciptakan pelayanan publik prima. Saya mengapresiasi, dan berharap pelayanan publik prima ini dapat diterapkan di Kalbar,” kata Purwadi saat bertemu dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (17/7/2025).

Dalam mewujudkan tata kelola menuju pelayanan publik prima, pemenuhan dan kepatuhan terhadap kebijakan pelayanan publik melalui pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi sangat penting.

Hal itu meliputi pemenuhan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pemberian penghargaan dan sanksi, serta kebijakan pelibatan masyarakat seperti Survei Kepuasan Masyarakat, Forum Konsultasi Publik, dan pengaduan melalui SP4N LAPOR!.

Baca juga: Di Forum Konsultasi Publik, Pemkab TTS Ajak Semua Pihak Bahas Tindak Lanjut RKPD 2026

“Untuk mewujudkan cita-cita pelayanan prima, perlu ditopang dengan sumber daya manusia (SDM) yang terus membaik. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam manajemen ASN yang dimulai dari rekrutmen berkualitas dan sesuai kebutuhan,” ujar Purwadi.

DOK. Kementerian PANRB Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto bertemu dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (17/7/2025).

Purwadi menyampaikan, sektor publik juga perlu melakukan transformasi mendasar.

Birokrasi harus bertransformasi menjadi lebih lincah (agile), adaptif, memiliki visi jauh ke depan (thinking ahead), mampu melakukan reviu berkelanjutan (thinking again), dan berpikir lintas batas (thinking across).

“Yang terpenting, seluruh proses pengambilan keputusan di sektor publik harus berbasis bukti dan data (evidence-based decision making),” kata Purwadi.

Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif adalah bagian dari arah pembangunan jangka panjang bangsa.

Oleh karena itu, transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi, inovasi, dan integrasi layanan merupakan kontribusi nyata terhadap masa depan bangsa.

“Transformasi ini mutlak diperlukan agar negara kita tetap kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan,” tegas Purwadi.

Baca juga: ASN Boleh WFA, Komisi II: Ganggu Pelayanan Publik Enggak?

Ia menjelaskan, Kementerian PANRB berkomitmen mengembangkan strategi pelayanan publik multikanal (omnichannel) untuk memperkuat ekosistem layanan yang inklusif dan responsif.

Pendekatan tersebut mencakup integrasi empat kanal utama guna memastikan layanan publik yang mudah, dekat, dan berkualitas bagi masyarakat.

“Tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh,” ujar Purwadi.

Dalam kesempatan tersebut, Purwadi juga berpesan agar pengembangan inovasi pelayanan publik di Kalbar disesuaikan dengan konteks lokal karena tidak semua daerah memerlukan pendekatan yang sama.

Menurutnya, pelayanan berdampak lebih penting daripada sekadar keseragaman.

“Budaya pelayanan prima harus menjadi bagian dari etos kerja aparatur sipil negara (ASN), khususnya di Kalbar, di mana mereka bukan hanya bekerja, tetapi juga benar-benar melayani masyarakat,” imbuh Purwadi.

Baca juga: Astranauts 2025: Ajang Apresiasi Bagi Ide dan Inovasi Startup Generasi Muda

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, Pemprov Kalbar terus mengupayakan peningkatan pelayanan publik dengan berbagai inovasi.

Hasil evaluasi Indeks Pelayanan Publik Kalbar pada 2024 menunjukkan capaian nilai dengan kategori “Baik”. Nilai ini mencerminkan kinerja pelayanan publik yang cukup merata.

Saat ini, Kalbar memiliki 11 MPP untuk memudahkan berbagai layanan publik di wilayahnya. Diharapkan kehadiran MPP dapat semakin mempermudah masyarakat mengakses layanan publik, yang berdampak pada peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi Kalbar.

“Melalui pertemuan ini, kami menanti arahan dan masukan dari Bapak Wakil Menteri PANRB agar tujuan besar mewujudkan pelayanan publik berkualitas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kalbar dapat tercapai,” ujar Ria.