Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB) menerima kunjungan delegasi Parlemen Kerajaan Thailand serta perwakilan dari Royal Thai Embassy.

Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari pengalaman reformasi birokrasi Indonesia, khususnya transformasi digital, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas memaparkan bagaimana transformasi digital yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya memangkas proses bisnis.

Baca juga: Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

“Sekarang ada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tim koordinasi. Kita sedang mengintegrasikan layanan dalam satu portal, dimulai dengan menghentikan penambahan aplikasi, sesuai arahan Presiden,” ujar Anas saat menerima para delegasi di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Berdasarkan kajian yang dilakukan pada berbagai negara maju, Anas mengatakan bahwa keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola yang umum sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

Menurutnya, solusi yang tepat dengan membuat suatu agensi yang mampu menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang biasa disebut sebagai Government Technology (GovTech).

Dok. Humas Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas bersama Ketua Komite Tetap Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu.

Menjawab kebutuhan tersebut, ia mengungkapkan, Indonesia telah memiliki INA Digital sebagai GovTech. Tugas utama dari INA Digital adalah menyatukan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian atau lembaga.

Baca juga: Menpan RB Akan Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judi Online

Nantinya, beberapa layanan prioritas akan dipadukan oleh INA Digital dalam satu portal. Layanan yang dimaksud, sebut Anas, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online , izin keramaian, hingga layanan aparatur negara.

“Layanan ini masih on-progress, sekitar September hingga Oktober 2024 kita selesaikan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Partisipasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu berpendapat bahwa Thailand dan Indonesia menghadapi tantangan serupa, seperti lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki aplikasi masing-masing yang belum terintegrasi.

“Lebih mudah jika masyarakat memiliki one stop service dalam satu platform. Tidak hanya memudahkan akses pelayanan publik, tetapi juga berujung pada efisiensi dan transparansi sistem layanan,” ucap Parit.

Baca juga: Resmikan MPP di Ngawi, Menpan RB Sebut Pelayanan Masa Depan Cukup via HP

Seperti diketahui, untuk saat ini, Thailand tengah berupaya untuk mengintegrasikan aplikasi pemerintah. Parit mengatakan, terdapat puluhan aplikasi yang dimiliki instansi pemerintah Thailand bahkan terdapat instansi yang memiliki lebih dari satu aplikasi.

“Di sini menurut saya tantangannya, yakni sistem yang tidak mudah diintegrasikan serta adanya ego sektoral instansi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menaruh perhatian terhadap literasi digital masyarakat di negara berkembang untuk mengimbangi adanya transformasi digital yang sedang didorong pemerintah.

Menurutnya, masyarakat Thailand sedang menghadapi ancaman keamanan dan kejahatan siber. Hal ini dikarenakan, penggunanya yang cukup banyak sehingga rentan akan kejahatan siber, seperti phising atau penipuan online.