Menpan-RB Dorong Kantor Perwakilan RI Terapkan Pelayanan Publik Terintegrasi

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat menghadiri Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Pelindungan WNI di Los Angeles, California, AS, Jumat (31/5/2024).

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat menghadiri Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Pelindungan WNI di Los Angeles, California, AS, Jumat (31/5/2024).

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendorong agar kantor perwakilan RI di berbagai belahan dunia untuk dapat menerapkan digitalisasi untuk mewujudkan pelayanan terintegrasi.

Hal tersebut dilakukan agar dapat mewujudkan pelayanan publik terintegrasi yang memudahkan warga negara Indonesia ( WNI) dalam aksesibilitas dan kecepatan layanan.

Anas mengatakan, ketika bertemu para diplomat Indonesia yang tersebar di seluruh kawasan Amerika Serikat (AS), ia mendorong mereka untuk memangkas proses bisnis yang ada.

"Mereka perlu mewujudkan pelayanan digital dengan cara yang lebih efisien agar bekerja berdampak bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah AS,” ujar Anas lewat siaran persnya, Sabtu (1/6/2024).

Hal itu disampaikan Anas dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Pelindungan WNI di Los Angeles, California, AS, Jumat (31/5/2024).

Seperti diketahui, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memiliki peran penting dalam melindungi WNI yang berada di luar negeri.

Peran tersebut, antara lain adalah pelindungan di bidang hukum dan HAM, konsuler dan bantuan darurat, pemantauan dan penanganan kasus, penyuluhan dan edukasi, diplomasi dan negosiasi, hingga reintegrasi dan bantuan kepulangan.

Menurut Anas, dalam menjalankan peran penting tersebut, kantor perwakilan RI perlu melakukan inovasi dan hal-hal yang out of the box untuk mendukung dan mengakselerasi pelayanan bagi masyarakat Indonesia.

"Dengan demikian, kantor perwakilan RI dapat terus beradaptasi untuk mampu menghadapi tantangan yang dinamis," sebutnya.

Selaras dengan perwujudan pelayanan publik terintegrasi di berbagai perwakilan Indonesia, Anas menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki government technology yang dikenal dengan INA Digital.

"Pelayanan dari Kemenlu nantinya dapat diinteroperabilitaskan agar semakin memudahkan WNI ketika berada di luar Indonesia dalam mengurus berbagai layanan," ucapnya.

Saat ini, Indonesia memiliki 132 kantor perwakilan RI yang terdiri dari 95 perwakilan diplomatik, 34 perwakilan konsuler, serta 3 perutusan tetap.

" Kantor perwakilan RI harus dapat menjadi hub dalam menjembatani seluruh layanan yang berkaitan dengan pelindungan WNI serta berbagai aspek kenegaraan di luar negeri," ucapnya.

Dalam menjalankan tugas tersebut, berbagai instansi terlibat sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Untuk mewujudkan pelayanan publik terintegrasi, perlu dibentuk aturan dan kebijakan kolaboratif dalam pelindungan WNI dan berbagai aspek kenegaraan yang tidak lagi mementingkan urusan instansi masing-masing.

“Meskipun perwakilan RI sering kali didominasi oleh Kemenlu, tetapi pelindungan dan pelayanan bagi WNI adalah tanggung jawab bersama secara kolaboratif," ucap Anas.

Oleh karenanya, sebut dia, untuk mendorong implementasi pelayanan publik yang prima, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkala.

"Utamanya di kantor perwakilan RI agar penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Anas berkesempatan untuk meninjau pelayanan yang diberikan oleh Konsulat Jenderal RI di Los Angeles serta Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Los Angeles.

Menurutnya, pelayanan yang diberikan sudah baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang dapat diperbaiki.

“Saya tadi cek berbagai layanan, memang ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Harapan saya ke depan agar ini juga bisa menjadi prioritas para diplomat, selain fungsi diplomasi juga dapat meningkatkan layanan bagi warga negara dengan cara-cara yang lebih mudah,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut penting untuk menyamakan persepsi dan tujuan dalam pelayanan dan pelindungan WNI.

Kesamaan pandangan itu, kata dia, diperlukan karena kawasan Amerika memiliki karakteristik yang unik dan istimewa.

“Yang telah disampaikan oleh Menpan-RB terkait dengan birokrasi berdampak bagi WNI menjadi tekad dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan publik prima di seluruh kantor perwakilan RI di seluruh dunia dan khususnya kawasan Amerika,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah pejabat konsuler yang tersebar di berbagai kantor perwakilan RI di kawasan AS juga menyampaikan apresiasi terkait langkah strategis kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan-RB.

Adapun kebijakan tersebut meliputi simplifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan evaluasi yang dilakukan, digitalisasi pelayanan publik, penyederhanaan birokrasi, serta tata kelola jabatan fungsional yang memudahkan para diplomat dalam pengisian pelaporan kinerja.

Perlu diketahui, sebelumnya, para pegawai menggunakan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang cenderung administratif.

Saat ini, layanan itu sudah terintegrasi dalam penilaian kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sehingga pegawai dapat fokus pada pelayanan publik yang dilakukan.