Hadiri Musrenbang Jateng, Menpan-RB Tekankan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Harus Berjalan Selaras

KOMPAS.com - Reformasi birokrasi (RB) dan pembangunan harus berjalan seiringan seperti dua sisi koin. 

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), instansi pemerintah diminta untuk melakukan reformasi birokrasi yang berdampak agar selaras dengan tujuan pembangunan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa diperlukan upaya dan langkah konkret yang kuat agar instansi pemerintah tidak terjebak dalam urusan birokrasi semata, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi rakyat. 

Terlebih, kata dia, pembangunan sangat bergantung pada kualitas reformasi birokrasi yang menjadi mesin utamanya. 

“Kami melihat Jawa Tengah (Jateng) menjadi sentrum perubahan birokrasi yang penting. Tentu ini ke depan perlu ada penjagaan yang konsisten agar kinerja instansi pemerintah di seluruh Provinsi Jateng tetap baik,” ujar Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (29/4/2024).

Baca juga: Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Pernyataan tersebut disampaikan Anas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jateng Tahun 2024 untuk Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Semarang, Jateng, Senin (29/4/2024).

Implementasi reformasi birokrasi mendorong terjalinnya kolaborasi lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah untuk mencapai prioritas pembangunan. 

DOK. Kemenpan-RB Tampak para bupati dan wali kota di Jawa Tengah sedang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jateng Tahun 2024 untuk Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Semarang, Jateng, Senin (29/4/2024).

Hal tersebut memastikan bahwa manfaat dari implementasi reformasi birokrasi langsung dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan di daerah.

Sebagai mesin pembangunan, kualitas birokrasi akan menentukan seberapa jauh target pembangunan dapat tercapai. 

Baca juga: Jokowi Minta Singapura Dukung Pembangunan Pembangkit Listrik di IKN

Dengan birokrasi yang semakin baik, hasil pembangunan dapat dicapai dengan lebih cepat, dan inilah yang sedang dibangun melalui upaya reformasi birokrasi yang konsisten.

Anas mengungkapkan bahwa dalam merencanakan pembangunan, alokasi anggaran harus sesuai dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan. 

Prinsip "money follow program, program follow result" harus diterapkan agar tidak ada anggaran yang tidak memberikan hasil dan manfaat.

Di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana dan pemerintah kota atau kabupaten se-Jateng, Anas mengapresiasi pencapaian jajaran pemerintah daerah (pemda) di Jateng dalam reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Saya mengapresiasi karena secara umum capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng beserta kabupaten dan kotanya sudah sangat baik. Hampir seluruh kabupaten dan kota sudah mendapat predikat A, BB, dan B pada RB dan Sakip serta predikat Baik dan Sangat Baik dalam SPBE,” imbuhnya.

DOK. Kemenpan-RB Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana memaparkan 10 program prioritas Jateng dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jateng Tahun 2024 untuk Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Semarang, Jateng, Senin (29/4/2024).

Terkait pelayanan publik, Anas menyatakan kegembiraannya karena salah satu unit penyelenggara pelayanan publik di Jateng, yaitu Rumah Sakit Daerah (RSD) K.R.M.T. Wongsonegoro, berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2023. 

Ia berharap banyak unit kerja dan instansi di Jateng yang dapat membangun zona integritas untuk mendorong pembangunan unit kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM.

Mantan Kepala LKPP itu juga turut mengapresiasi atas berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah berdiri di hampir seluruh wilayah Jateng, serta kehadiran 10 MPP Digital. 

Baca juga: Menpan-RB Anas Dorong Optimalisasi Pemanfaatan MPP Kabupaten Semarang

Capaian tersebut telah mendorong Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2023 di wilayah Jateng menjadi cukup baik.

Anas menyampaikan bahwa ujung dari jalannya pemerintahan adalah pelayanan publik, di mana pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat berada di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. 

Oleh karena itu, kegiatan musrenbang diharapkan dapat memberikan arahan dalam merancang birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

“Kami berharap bahwa kegiatan musrenbang ini akan menciptakan birokrasi yang berdampak melalui perencanaan pembangunan di Jateng yang komprehensif, berkelanjutan, serta mampu mencatat kebutuhan serta aspirasi masyarakat,” tutur Anas.