Bertemu Ainun Najib dan Para Praktisi Digital, Menpan-RB Percepat Transformasi Digital Pemerintahan

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) intensif mendorong agenda reformasi birokrasi nasional dengan mengakselerasi transformasi digital pemerintahan melalui berbagai inisiatif dan kebijakan.

Sebagai langkah lebih lanjut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan sejumlah praktisi dan ahli digital untuk meminta masukan terkait percepatan transformasi digital pemerintahan.

Ia mengatakan, transformasi digital pelayanan publik dijalankan lewat skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Pemerintah menyiapkan government technology (govtech) untuk mengintegrasikan semua layanan secara bertahap sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). Hari ini, Senin (6/11/2023), kami mendapat banyak insight dari para digital expert tentang strategi, implementasi, dan komunikasi transformasi digital tersebut,” ujar Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Baca juga: Kemendikbud: Transformasi Digital Kuatkan Ekosistem Pendidikan

Dalam kesempatan itu, hadir praktisi digital dan aktivis Tech for Good Ainun Najib, Chief Executive Officer (CEO) Sevenpreneu Raymond Chin, Chief Operating Officer (COO) Hukumonline Jan Ramos Pandia, President Director Elitery Kresna Adiprawira, Partner Antler Indonesia Agung Bezharie, CEO Feedloop Ahmad Rizqi Mediarso, dan Manajer Pemerintahan Digital Tony Blair Institute Pandu Kartika Putra.

Selain itu, juga hadir Staf Ahli Menteri Kesehatan (Menkes) RI Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji, Tenaga Ahli Menkes Izak Jenie, Project Director-Digital Transformation of Government Procurement PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Indonesia Rahmat Danu Andika, Direktur Utama (Dirut) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Dwina Septiani Wijaya, serta Direktur Operasi dan Teknologi Manajemen Pelaksana Program (PMO) Prakerja Hengki Sihombing.

Dalam kesempatan tersebut, Anas mengatakan, digitalisasi adalah "jalan tol" pelayanan publik.

Digitalisasi, kata dia, akan mempercepat dan mengintegrasikan beragam pelayanan publik, sehingga berdampak lebih optimal kepada masyarakat.

Baca juga: Tak Perlu Gedung Baru, Menpan-RB Percepat Hadirnya Mal Pelayanan Publik

Integrasi pelayanan publik tersebut, mulai dari mengejar target pengentasan kemiskinan, meningkatkan investasi, dan menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat.

Anas menyampaikan, arah transformasi digital Indonesia sudah berada di jalur yang tepat sebagaimana praktik baik di negara-negara dengan e-government terdepan, seperti Inggris, Estonia, dan Australia.

“Masukan dari teman-teman praktisi dan ahli digital semakin mendetailkan arah percepatan transformasi digital pelayanan publik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Anas menekankan pentingnya transformasi digital agar pelayanan publik semakin cepat dan mudah.

Baca juga: Pacu Reformasi Birokrasi Berdampak, Kemenpan-RB Lakukan Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik

“Ini memang tidak mudah. Di sejumlah negara juga memiliki pengalaman serupa dengan Indonesia. Di Inggris, misalnya, dari sebelumnya ada ribuan aplikasi, diintegrasikan ke 75 aplikasi. Juga ada 2.000 layanan berbasis web di Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu portal pelayanan publik. Artinya, di Inggris awalnya sama dengan Indonesia, dengan skala yang berbeda. Namun, kemudian ada integrasi yang memudahkan rakyat,” tuturnya.

Anas menyebut, Indonesia memiliki puluhan ribu aplikasi di lingkungan pemerintah.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, kata dia, aplikasi tersebut secara bertahap harus diintegrasikan agar tidak menyusahkan rakyat.

“Sekarang kalau mau akses izin A, masuk ke aplikasi A. Mau urus dokumen B, masuk ke aplikasi B. Ini yang akan diintegrasikan,” ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Baca juga: Pertamina Gandeng LKPP Implementasikan Aplikasi E-Katalog

Saat ini, lanjut Anas, pihaknya sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang akan melipatgandakan langkah transformasi di Tanah Air.

Pentingnya transformasi digital pelayanan publik

Pada kesempatan yang sama, salah satu praktisi digital dan aktivis Tech for Good Ainun Najib mengaku bahagia dengan atensi semua pihak yang menyadari tentang pentingnya transformasi digital pelayanan publik di Tanah Air.

Ia juga menilai koordinasi yang dilakukan Kemenpan-RB sudah sangat baik dengan melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan SPBE di Indonesia.

"Saya bahagia sekali hari ini dan optimistis ke depan kita bisa bersama-sama mewujudkan transformasi digital pelayanan publik,” ujar Ainun yang dikenal dengan berbagai inovasi digital untuk membantu masyarakat.

Baca juga: Sekjen Kemendagri Dorong Penerapan SPBE Semudah Aplikasikan WhatsApp

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa teknis SPBE yang sudah banyak dilakukan di negara maju memiliki esensi sama, yaitu satu tata kelola dan satu standarisasi interoperabilitas antarsistem.

Ainun berharap, penyusunan Perpres tentang Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional bisa menyentuh tiga prinsip e-government atau e-govt, yaitu satu data, satu tata, dan satu atap.

"Setiap kementerian atau lembaga (K/L) harus berbicara menggunakan bahasa yang sama, menggunakan satu tata," tuturnya.