Pacu Reformasi Birokrasi Berdampak, Kemenpan-RB Lakukan Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik
Seminar Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik bertemakan Arah Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Menuju Birokrasi Berdampak di Bali, Kamis (2/11/2023).KOMPAS.com - Pemerintah daerah terus dipacu untuk menerapkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung ke masyarakat, salah satunya melalui pengembangan inovasi pelayanan publik.
Untuk mengakselerasi hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB) menggelar Seminar Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik bertemakan "Arah Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Menuju Birokrasi Berdampak".
Seminar tersebut diadakan untuk berbagi pengetahuan terkait pembinaan inovasi pelayanan publik. Kegiatan ini juga menjadi upaya Kemenpan-RB untuk memberdayakan hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di pemerintah daerah (pemda)
"Seminar ini sekaligus mendorong penyelenggara pelayanan publik melalui inovasi,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa di Bali, Kamis (02/11/2023).
Baca juga: Bertemu Sandiaga Uno, Menpan-RB Puji Penyempurnaan Integrasi Digitalisasi Izin Event
Bali menjadi salah satu lokasi pelaksanaan seminar karena pemda di Bali dinilai aktif mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan Kemenpan-RB.
Diah menjelaskan bahwa KIPP merupakan salah satu upaya strategi untuk penciptaan inovasi pelayanan publik.
“Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2014, KIPP telah berhasil menjaring 1.065 Top Inovasi Pelayanan Publik. Sebanyak 42 Inovasi di antaranya berasal dari wilayah Provinsi Bali yang tersebar di pemerintahan kabupaten/kota,” tutur Diah.
Penciptaan inovasi tersebut, lanjut dia, merupakan arahan dari Menpan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.
"Namun, perlu ditegaskan, meskipun penciptaan inovasi pelayanan publik tersebut membawa dampak positif ke masyarakat, tapi bukan berarti pemda berlomba-lomba membuat aplikasi yang baru," ujarnya.
Baca juga: Menpan-RB Serukan Percepatan MPP di Berbagai Daerah di Indonesia
Ia menjelaskan, selain inovasi, Kemenpan-RB juga melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik melalui pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik.
Seminar Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik bertemakan Arah Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Menuju Birokrasi Berdampak di Bali, Kamis (2/11/2023).Menurut Diah, pengembangan inovasi bukan hanya untuk memperbarui cara kerja inovasi, tetapi juga memperluas jangkauan dan dampaknya ke unit kerja, instansi, atau daerah lain di Indonesia.
Diah berharap, ketiga aspek pembinaan tersebut dapat menciptakan ekosistem sehat yang dapat mendorong reformasi birokrasi berdampak.
"Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa setelah sepuluh tahun program pembinaan inovasi pelayanan publik, masih ada tantangan yang perlu direspons secara positif untuk melakukan perbaikan," ucapnya.
Baca juga: Tak Perlu Gedung Baru, Menpan-RB Percepat Hadirnya Mal Pelayanan Publik
Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah belum meratanya pertumbuhan inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kriteria inovasi.
Hal tersebut dapat dilihat dari sebaran Top Inovasi Pelayanan Publik yang didominasi oleh instansi pemerintah yang terkonsentrasi di Pulau Jawa.
"Terdapat keengganan untuk melakukan replikasi inovasi, karena dianggap sebagai tindakan yang tidak kreatif, tidak orisinal, dan memiliki konotasi negatif. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pertumbuhan inovasi pelayanan publik di daerah," jelasnya.
Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Kemenpan-RB perlu melihat kembali bahwa replikasi sangat penting karena merupakan bagian dari penyebarluasan inovasi.
"Replikasi juga dapat menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas karena inovasi yang direplikasi sudah teruji di daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memahami kebutuhan apakah lebih strategis menciptakan inovasi atau mereplikasi suatu inovasi," papar Diah.
Penciptaan inovasi maupun replikasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik.
"Pemda juga harus bisa menempatkan kebutuhan dan pengambilan kebijakan dalam penciptaan maupun replikasi inovasi pelayanan publik,” imbuh Diah.
Seminar Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik bertemakan Arah Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Menuju Birokrasi Berdampak di Bali, Kamis (2/11/2023).Sebagai informasi, hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah, Ketua Tim Panel Independen KIPP 2023 Siti Zuhro, serta Ketua Tim Evaluasi KIPP 2023 Ida Bagus Wyasa Putra.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah mengatakan, replikasi inovasi telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Provinsi Bali.
Baca juga: Menpan-RB dan Jaksa Agung Sepakat Jalankan Upaya Penguatan Kelembagaan Kejaksaan
"Replikasi inovasi yang akan diimplementasikan di wilayah pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di Bali dilaksanakan sesuai kebutuhan pada setiap instansi daerah pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)," tuturnya.
Kemudian, Ketua Tim Evaluasi KIPP 2023 Ida Bagus Wyasa Putra menjelaskan mengenai inovasi pelayanan publik berkelanjutan. Menurutnya, inovasi yang baik adalah inovasi yang dapat berkelanjutan, salah satunya bisa dikembangkan melalui replikasi.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, untuk membangun dan menjaga keberlangsungan inovasi.
"Dukungan yang dibutuhkan adalah infrastruktur dan anggaran. Infrastruktur sendiri dapat berupa regulasi yang bisa menjamin keberlangsungan inovasi," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tim Panel Independen KIPP 2023 Siti Zuhro mengatakan, masing-masing institusi memiliki fungsi untuk mendorong keberhasilan inovasi pelayanan publik.
Baca juga: Menpan-RB Berikan 3 Rekomendasi Tata Kelola kepada Ditjen Imigrasi
"Tantangan besarnya adalah political will, political commitment, dan law enforcement yang acapkali berubah," ujarnya.
