KOMPAS.com - Integrasi dan digitalisasi penyelenggaran event menjadi salah satu prioritas dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Usai uji coba digitalisasi perizinan event yang dimulai 11 September 2023 lalu, proses yang dilakukan adalah memperbaiki sejumlah kendala yang ditemukan. Hal ini merupakan bagian dari wujud reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi gerak cepat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf) Sandiaga Uno beserta jajarannya.
Menurut Anas, perizinan penyelenggaraan event merupakan layanan prioritas yang ditekankan dalam SPBE. Oleh karena itu, dia mengapresiasi perizinan berbasis digital yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan instansi lainnya.
Baca juga: Menpan-RB Serukan Percepatan MPP di Berbagai Daerah di Indonesia
"Kami acungkan jempol atas kualitas pelayanan publik yang makin baik terkait penyelenggaraan event,” ujar Anas usai bertemu dengan Sandiaga Uno di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB) di Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Anas mengatakan, penyelenggara event yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu pembangkit perekonomian. Apalagi, sektor ekonomi kreatif telah membuka jutaan lapangan pekerjaan.
“Artinya, ketika izin event semakin mudah dengan integrasi dan digitalisasi ini, lapangan pekerjaan akan semakin terbuka lebar,” ujar Anas.
Ia menjelaskan, integrasi dan digitalisasi perizinan event sebelumnya telah disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.
“Ada sembilan prioritas yang sedang diperbaiki pemerintah, salah satunya perizinan event,” ujar Anas yang juga merupakan salah satu Koordinator SPBE nasional.
Baca juga: Tak Perlu Gedung Baru, Menpan-RB Percepat Hadirnya Mal Pelayanan Publik
Atas hal tersebut, Anas pun memberikan apresiasinya kepada seluruh kementerian/lembaga terkait yang telah bekerja keras mewujudkan digitalisasi pelayanan perizinan event secara terintegrasi melalui pemangkasan bisnis yang signifikan.
“Dengan pemangkasan proses bisnis, dengan kemudahan perizinan, dengan deregulasi, semoga semakin banyak event di Indonesia yang menggerakkan ekonomi lokal. Tinggal sekarang apa yang perlu diperbaiki dari temuan saat uji coba layanan ini. (Hal) itu akan disempurnakan oleh kementerian/lembaga terkait,” ujar Anas.
Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan, Presiden Jokowi akan hadir saat grand launching digitalisasi perizinan event setelah semua perbaikan rampung.
“Ini reformasi terbesar berbasis digitalisasi di industri event yang jumlah totalnya sekitar 3.000 lebih event per tahun. Output ekonominya pun menyentuh angka yang besar, yakni sekitar Rp 170 triliun," jelas Sandiaga.
Dengan pemanfaatan sistem digital, Sandi berharap bisnis bisa berjalan lancar, sehingga event-event di berbagai daerah bisa tumbuh.
"Dalam uji coba beberapa waktu lalu, semua sistem instansi telah terintegrasi, termasuk sistem pada online single submission (OSS) dan Polri. Kolaborasi lintas sektor pada digitalisasi perizinan event ini memudahkan dunia usaha," tuturnya.
Sandiaga mengaku, pertemuannya dengan Anas turut membahas soal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada sektor pariwisata.
Menurutnya, birokrasi menjadi hal yang penting bagi kemajuan pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Ia pun sepakat dengan Anas soal manfaat birokrasi harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
“Dampaknya ini yang kita ukur berdasarkan data dan evidence. Kami sepakat memastikan kualitas SDM kepariwisataan ini bisa ditingkatkan,” jelas Sandiaga.
Baca juga: Menpan-RB dan Jaksa Agung Sepakat Jalankan Upaya Penguatan Kelembagaan Kejaksaan