Belajar dari Australia, Indonesia Terus Tingkatkan Dampak Layanan Publik Berbasis Digital

Kompas.com - 17/10/2023, 11:09 WIB
DWN,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia untuk mempermudah akses masyarakat pada layanan dasar terus dikembangkan.

Pemerintah Indonesia belajar dari Australia yang telah sukses mengembangkan layanan dasar yang berorientasi masyarakat (citizen centric), yakni layanan kesejahteraan sosial (social welfare) selama lebih dari sepuluh tahun melalui strategi digitalisasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyediaan layanan masyarakat di Australia memiliki strategi serupa, yakni melalui pendekatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi secara intens.

Hal tersebut dilakukan pemerintah Indonesia melalui penyediaan layanan SPBE prioritas dengan mengutamakan layanan dasar yang berorientasi masyarakat, seperti layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Baca juga: Kemenperin Luncurkan Digitalisasi Sertifikasi TKDN, 22 Hari Kerja Bisa Terbit

“Upaya intens pemerintah Indonesia melalui digitalisasi pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan dapat tercapai, serupa dengan kisah sukses yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia lewat Australia Digital Services,” ujar Anas saat bertemu dengan jajaran Services Australia di Canberra, Selasa (17/10/2023).

Ia menjelaskan, Services Australia adalah lembaga pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan pemerintah dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat.

Strategi lembaga tersebut, kata Anas, menyediakan akses yang mudah dan efisien serta inklusif mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, seperti bantuan keuangan, perawatan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan lain-lain.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Australia melalui MyGov dapat membantu mempermudah masyarakat.

Baca juga: Resmikan 5 MPP di Jatim, Menteri PAN-RB Anas: Mudah-mudahan Berdampak bagi Rakyat

Praktik serupa juga tengah dikerjakan pemerintah Indonesia melalui Portal Nasional Pelayanan Publik termasuk di dalamnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

MPP Digital dapat diakses masyarakat dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Saat ini untuk MPP Digital kita melakukan piloting di 21 kabupaten atau kota di Indonesia dan juga sudah mulai menggunakan face recognition. Indonesia secara bertahap sudah mulai mengintegrasikan berbagai layanan,” ucap Anas.

Strategi digitalisasi pelayanan publik di Australia melalui layanan digital dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan.

Baca juga: Wujudkan Kesejahteraan Petani, Kementan Koordinasi dengan Berbagai Pihak untuk Tingkatkan Produktivitas

Pendekatan tersebut dimulai dengan menyediakan layanan kesehatan yang membantu masyarakat untuk mengakses layanan terpadu yang bersifat inklusif.

Layanan terpadu tersebut, seperti akses melalui telepon dan pertemuan fisik (face-to-face services), serta layanan yang mendekat ke masyarakat (mobile services), sehingga seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai kondisi yang beragam dan mudah mendapatkan layanan.

Layanan kesehatan di Australia dirancang berupa layanan yang terpersonalisasi, sehingga dapat memberikan layanan dengan prinsip sederhana, inklusif, terintegrasi, transparan, tepercaya, dan aman sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Jika melihat perkembangan Indonesia saat ini, Indonesia sudah on the track, mengikuti jejak keberhasilan Australia. Kami tentu punya harapan praktik-praktik baik di Services Australia bisa menjadi percontohan bagi transformasi layanan digital di Indonesia, khususnya MPP Digital,” tutur Anas.

Baca juga: Bank Digital Bukan Sekadar Layanan Digital Banking

Sebagai informasi, kunjungan kerja Anas selaku Menpan-RB ke Services Australia membuka kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang operasional Services Australia dan memetakan kemungkinan kerja sama pada masa depan.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperluas pandangan tentang berbagai inisiatif dan program yang telah berhasil diluncurkan oleh Services Australia sebagai sumber inspirasi dalam merancang dan mengimplementasikan program-program serupa di Indonesia.

Terkini Lainnya
Wamen PANRB Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Instansi dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

Wamen PANRB Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Instansi dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

Kementerian PANRB
Pemerintah Perluas Digitalisasi Bansos untuk Dorong Produktivitas Masyarakat

Pemerintah Perluas Digitalisasi Bansos untuk Dorong Produktivitas Masyarakat

Kementerian PANRB
Pemerintah Pastikan Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir soal Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD

Pemerintah Pastikan Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir soal Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD

Kementerian PANRB
Evaluasi Pengentasan Kemiskinan, Menteri Rini Tekankan Akselerasi Dukungan Kementerian PANRB

Evaluasi Pengentasan Kemiskinan, Menteri Rini Tekankan Akselerasi Dukungan Kementerian PANRB

Kementerian PANRB
Sinergi Lintas Instansi dalam Percepatan Transformasi Digital Pemerintah

Sinergi Lintas Instansi dalam Percepatan Transformasi Digital Pemerintah

Kementerian PANRB
Menteri PANRB Buka Pameran Foto “Kartini Masa Kini: Jejak Langkah Kartini”, Tampilkan Karya Fotografi

Menteri PANRB Buka Pameran Foto “Kartini Masa Kini: Jejak Langkah Kartini”, Tampilkan Karya Fotografi

Kementerian PANRB
Pelaksanaan WFH ASN Pekan Pertama Berjalan Lancar, Pemerintah Tetap Lakukan Evaluasi

Pelaksanaan WFH ASN Pekan Pertama Berjalan Lancar, Pemerintah Tetap Lakukan Evaluasi

Kementerian PANRB
Kualitas SDM Ujung Tombak Kesuksesan Optimalisasi PHTC Presiden

Kualitas SDM Ujung Tombak Kesuksesan Optimalisasi PHTC Presiden

Kementerian PANRB
Hadiri Taklimat Presiden RI, Menteri PANRB Pastikan Akselerasi Reformasi Birokrasi Terus Diperkuat

Hadiri Taklimat Presiden RI, Menteri PANRB Pastikan Akselerasi Reformasi Birokrasi Terus Diperkuat

Kementerian PANRB
Akselerasi Pemerintah Digital untuk Kemudahan Layanan Masyarakat

Akselerasi Pemerintah Digital untuk Kemudahan Layanan Masyarakat

Kementerian PANRB
Kinerja Berbasis Output, Bukan Kehadiran Fisik: Paradigma Baru Manajemen ASN dalam Transformasi Budaya Kerja

Kinerja Berbasis Output, Bukan Kehadiran Fisik: Paradigma Baru Manajemen ASN dalam Transformasi Budaya Kerja

Kementerian PANRB
Percepat Transformasi Tata Kelola, Pemerintah Terapkan Penyesuaian Pola Kerja ASN

Percepat Transformasi Tata Kelola, Pemerintah Terapkan Penyesuaian Pola Kerja ASN

Kementerian PANRB
Pemerintah Tetapkan Penyesuaian Budaya Kerja ASN Nasional

Pemerintah Tetapkan Penyesuaian Budaya Kerja ASN Nasional

Kementerian PANRB
Menteri PANRB Jabarkan Rencana Kerja 2026, Transformasi dari Hulu hingga Hilir

Menteri PANRB Jabarkan Rencana Kerja 2026, Transformasi dari Hulu hingga Hilir

Kementerian PANRB
Wujud Akuntabilitas Pemerintah, Kementerian PANRB Terima Hasil Reviu LKjPP dari BPKP

Wujud Akuntabilitas Pemerintah, Kementerian PANRB Terima Hasil Reviu LKjPP dari BPKP

Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com