Perkuat Pelayanan Publik di Timur Indonesia, Menteri Anas Resmikan Mal Pelayanan Publik Pertama di Papua
KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Jayapura, Papua.
"Selamat atas diresmikannya MPP Kota Jayapura. Ini menjadi tonggak sejarah sebagai MPP pertama yang diresmikan di Pulau Papua, sekaligus menjadi MPP ke-120 di seluruh Indonesia," ungkap Menteri Anas saat bersama Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Suzana Wanggai dan Pejabat (Pj) Wali Kota Jayapura Frans Pekey meresmikan MPP di Kota Jayapura, Jumat (19/5/2023).
Menteri Anas mengatakan, kehadiran MPP di berbagai daerah Indonesia, termasuk Jayapura, menunjukkan bahwa Indonesia-sentris bukan hanya terkait infrastruktur. Indonesia-sentris juga meliputi sektor pelayanan publik yang ramah bagi masyarakat Indonesia.
“Kehadiran MPP di Papua ini sebagai bukti bahwa Indonesia-Sentris di era Presiden Jokowi tidak hanya dalam arti infrastruktur fisik saja, tapi juga dalam hal pelayanan publik yang harus merata ke seluruh penjuru Tanah Air," kata Menteri Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.Jumat.
Ia mengatakan, saat ini sebanyak 45 persen dari total 120 MPP ada di luar Jawa dan 42 persen rintisan MPP Digital ada di luar Jawa.
Baca juga: Menpan-RB Resmikan 4 MPP di Sumatera, Gerbang Investasi dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Hal tersebut, kata dia, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pemerataan kualitas pelayanan publik agar tidak terkonsentrasi di Jawa saja.
Adapun kehadiran MPP di Kota Seribu Pinang ini merupakan fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat Kota Jayapura agar mudah dalam mengakses beragam layanan publik.
Terlebih MPP Kota Jayapura berdiri di lokasi strategis, yakni di Terminal Tipe A Entrop, yang merupakan pusat mobilisasi masyarakat Jayapura.
Melalui MPP, masyarakat kini hanya perlu datang ke satu tempat untuk mengurus perizinan dan pelayanan administratif, serta dapat mengakses informasi seputar pelayanan publik.
Pasalnya di MPP ini, sebanyak 99 layanan dari 21 instansi tersedia untuk berbagai kebutuhan masyarakat Jayapura dan sekitarnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Pelaksana harian (Plh). Sekretaris Daerah Provinsi Papua Suzana Wanggai dan Pejabat (Pj). Wali Kota Jayapura Frans Pekey menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Jayapura, Papua, pada Jumat (19/5/2023).Berdirinya MPP adalah wujud transformasi birokrasi pelayanan publik yang tradisional ke model birokrasi modern. Terbangunnya MPP juga merupakan upaya Pemerintah Kota Jayapura dalam menerapkan program reformasi birokrasi tematik.
"Kehadiran MPP menjadi kebijakan yang sangat krusial karena merupakan bentuk nyata kehadiran negara sebagai rumah penghubung dengan masyarakat," lanjut mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini.
Dalam perwujudan transformasi digital pemerintah, MPP juga akan bergerak menuju MPP Digital yang sejalan dengan visi Presiden Jokowi tentang digital melayani.
Dengan collaborative governance, MPP Digital mengedepankan model birokrasi smart government untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan dapat menjadi magnet investasi.
Menteri Anas juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pembangunan MPP di Kota Jayapura ini sebagai pelopor MPP pertama di Pulau Papua. Berdirinya MPP ini diharapkan menjadi pemacu semangat kabupaten/kota di Pulau Papua untuk dapat membangun MPP di wilayahnya.
"Semoga MPP ini menjadi terobosan dalam mempermudah iklim berinvestasi dan mendorong peningkatan ekonomi di Kota Jayapura maupun secara umum di Pulau Papua. Dan saya berharap MPP Kota Jayapura dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selamat untuk Kota Jayapura," harap Anas.
Baca juga: Semobil dengan Menteri PAN-RB, Gibran Ajukan Solo Jadi Percontohan MPP Digital
Dalam kesempatan itu, Plh. Sekda Provinsi Papua Suzana Wanggai yang mewakili Plh. Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun menyatakan, kehadiran MPP di Kota Jayapura merupakan pionir reformasi birokrasi di Papua. Dengan demikian, kabupaten dan kota lainnya bisa belajar dari Kota Jayapura.
"Kota Jayapura sebagai pionir reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik, dapat menjadi tempat belajar bagi kabupaten dan kota di Papua, tentunya dengan pendampingan dari Kementerian PANRB. Kami juga berharap kedepannya MPP Digital juga dapat terealisasi di MPP Kota Jayapura," ungkapnya.
Sementara itu, Pejabat (Pj). Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyampaikan bahwa masyarakat Kota Jayapura mayoritas bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Makanya, kemudahan dan percepatan dalam memberikan pelayanan publik menjadi suatu kewajiban Pemkot Jayapura.
Pemkot Jayapura, katanya, memiliki semangat yang sama untuk maju dan berkompetisi dengan daerah lain.
"Biarlah dari ujung timur negeri ini berdiri sebuah MPP utk kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura. Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan MPP Kota Jayapura, karena MPP hadir untuk kitorang semua," ujarnya.
...
