Menpan-RB Resmikan 4 MPP di Sumatera, Gerbang Investasi dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Kompas.com - 12/05/2023, 15:33 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan empat Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pulau Sumatera secara serentak di Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (12/5/2023).

Empat MPP tersebut ada di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Asahan, dan Kota Dumai. Dengan diresmikannya empat MPP ini, total ada 119 Mal Pelayanan Publik di seluruh Indonesia.

Anas berharap, berdirinya MPP bisa mendorong peningkatan angka investasi yang dapat memicu angka pertumbuhan ekonomi dengan level outcome mampu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kita berharap MPP ini dapat menjadi magnet investasi di daerah. Jika investasi meningkat, lapangan pekerjaan meningkat dan angka kemiskinan akan turun," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/5/2023).

Baca juga: 40 Persen Masyarakat Jadi Miskin jika RI Ikuti Bank Dunia

Anas tak menampik bahwa masih terjadi kendala dalam akses masyarakat terhadap layanan publik, seperti jarak yang jauh, antrean panjang, atau kurangnya informasi tentang layanan yang tersedia.

Melalui kehadiran MPP, kata dia, pemerintah menciptakan fasilitas agar masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan publik.

“Di MPP ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik seperti pembuatan kartu identitas, paspor, izin usaha, pembayaran pajak, dan masih banyak lagi,” imbuh Anas.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga bisa mengakses informasi tentang layanan publik, baik secara online maupun melalui petugas yang tersedia di MPP.

Dalam kesempatan tersebut, Anas menyebutkan bahwa digitalisasi penting untuk jalannya pemerintahan, termasuk pelayanan.

Baca juga: Warga Aceh Ragu BSI Mampu Beri Pelayanan Perbankan yang Baik Buntut Sistem Eror Berhari-hari

“Nantinya, pelayanan publik akan bergerak ke arah digital. Termasuk MPP yang akan bertransformasi menjadi MPP Digital,” jelas dia.

Meski demikian, ia mengakui bahwa digitalisasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal.

Oleh karenanya, MPP menjadi program yang dinilai cukup memudahkan masyarakat. Adapun pelayanan mulai diubah dari menggunakan kertas atau dokumen menjadi paperless (tidak perlu kertas).

"Mengedepankan model birokrasi yang tidak hanya e-government namun meningkat menjadi smart government," tegas Anas.

Baca juga: Mudarat Rimba Birokrasi

Empat MPP di Lampung

Untuk diketahui, MPP Kabupaten Lampung Selatan menyediakan 228 pelayanan dan perizinan secara terpadu dari 15 perangkat daerah dan 12 instansi vertikal atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sementara itu, MPP Kabupaten Lampung Utara menunjang 193 pelayanan dan perizinan secara terpadu dari tujuh perangkat daerah dan 47 pelayanan dari 11 instansi vertikal/BUMN/BUMD untuk kemudahan pelayanan perizinan dan investasi.

Kemudian, MPP Kabupaten Asahan menyediakan 442 jenis layanan dari 22 instansi dan berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Sei Renggas Kisaran, Sumatera Utara (Sumut).

Terakhir, untuk MPP Kota Dumai memiliki 106 layanan dari 21 instansi.

Baca juga: Kebakaran Lahan Gambut di Dumai Sulit Padam, Petugas Pakai Racun Api

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap, empat MPP tersebut mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Sebab, menurutnya, pelayanan publik sangat memengaruhi minat pelaku ekonomi berinvestasi. Nantinya, investor akan melihat apakah pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut berbelit-belit atau tidak.

"Peningkatan investasi akan mendukung proses percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan dapat memberikan multiplier effect bagi kemajuan berbagai aspek mendasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menjelaskan, masyarakat sangat terbantu dengan adanya MPP.

Baca juga: Kementerian PUPR: Pemprov Lampung Tidak Mampu Perbaiki Jalan Rusak

Sejumlah pelayanan di MPP Lampung Selatan pun sudah menerapkan layanan secara online. Hal ini merupakan bentuk adaptasi teknologi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

"MPP sebagai rumah pelayanan digital yang efektif, akan memudahkan masyarakat memperoleh akses pelayanan terpadu. Untuk itu, MPP hadir sebagai salah satu terobosan bagi pemda untuk menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat," ujar Nanang.

 

Terkini Lainnya
Pernyataan Menteri PAN dan RB atas Wafatnya ASN dalam Tragedi Pembakaran Gedung DPRD di Makassar

Pernyataan Menteri PAN dan RB atas Wafatnya ASN dalam Tragedi Pembakaran Gedung DPRD di Makassar

Kementerian PANRB
Pesan Presiden dan Menteri PANRB bagi Guru Sekolah Rakyat

Pesan Presiden dan Menteri PANRB bagi Guru Sekolah Rakyat

Kementerian PANRB
Kementerian PANRB Dukung Akselerasi Program Prioritas Presiden

Kementerian PANRB Dukung Akselerasi Program Prioritas Presiden

Kementerian PANRB
Hadirkan Kemudahan Berusaha melalui Transformasi Digital Pemerintahan: Kementerian PANRB dan Kadin Indonesia Teken Nota Kesepahaman

Hadirkan Kemudahan Berusaha melalui Transformasi Digital Pemerintahan: Kementerian PANRB dan Kadin Indonesia Teken Nota Kesepahaman

Kementerian PANRB
Menteri PANRB: Transformasi Digital Pemerintah dan Tata Kelola Data Jadi Fondasi Sukseskan Program Prioritas Presiden

Menteri PANRB: Transformasi Digital Pemerintah dan Tata Kelola Data Jadi Fondasi Sukseskan Program Prioritas Presiden

Kementerian PANRB
Kementerian PANRB Dukung RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara, Bentuk Program Prioritas Reformasi Hukum

Kementerian PANRB Dukung RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara, Bentuk Program Prioritas Reformasi Hukum

Kementerian PANRB
Permudah Layanan Publik melalui Multi Kanal, Kementerian PANRB Hadirkan

Permudah Layanan Publik melalui Multi Kanal, Kementerian PANRB Hadirkan "Public Service Day"

Kementerian PANRB
Tidak Sekadar Perayaan, HUT Ke-80 RI Jadi Semangat Pendorong Program Prioritas Presiden

Tidak Sekadar Perayaan, HUT Ke-80 RI Jadi Semangat Pendorong Program Prioritas Presiden

Kementerian PANRB
Implementasi Asta Cita Presiden, Menteri PANRB Pastikan Rekrutmen Sekolah Kedinasan Hasilkan SDM Berintegritas

Implementasi Asta Cita Presiden, Menteri PANRB Pastikan Rekrutmen Sekolah Kedinasan Hasilkan SDM Berintegritas

Kementerian PANRB
Pastikan Asta Cita Presiden Terkait Penguatan SDM, Wamen PANRB Tinjau Pelaksanaan SKD Sekolah Kedinasan di Surabaya

Pastikan Asta Cita Presiden Terkait Penguatan SDM, Wamen PANRB Tinjau Pelaksanaan SKD Sekolah Kedinasan di Surabaya

Kementerian PANRB
Menteri PANRB Dorong Peserta PKN Akselerasi Perwujudan Asta Cita dan Indonesia Maju

Menteri PANRB Dorong Peserta PKN Akselerasi Perwujudan Asta Cita dan Indonesia Maju

Kementerian PANRB
Menteri Rini Tekankan Digitalisasi Koperasi Merah Putih, Penggerak Ekonomi dari Desa

Menteri Rini Tekankan Digitalisasi Koperasi Merah Putih, Penggerak Ekonomi dari Desa

Kementerian PANRB
Cuti Bersama 18 Agustus 2025 Ditetapkan, Menteri PANRB: Momentum Mempererat Kebersamaan dan Pelayanan Tetap Terjaga

Cuti Bersama 18 Agustus 2025 Ditetapkan, Menteri PANRB: Momentum Mempererat Kebersamaan dan Pelayanan Tetap Terjaga

Kementerian PANRB
Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo

Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo

Kementerian PANRB
Pastikan Program Prioritas Presiden Berjalan, Menteri PANRB Tinjau Langsung Cek Kesehatan Gratis

Pastikan Program Prioritas Presiden Berjalan, Menteri PANRB Tinjau Langsung Cek Kesehatan Gratis

Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke