Tingkatkan Kualitas SDM Pekerja Migran, KP2MI Teken MoU dengan BNSP hingga Perguruan Tinggi

KOMPAS.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( KP2MI) resmi menjalin kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis, mulai dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Yayasan Maju Tapian Nauli (Matauli), hingga delapan universitas ternama di Indonesia.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS).

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2026) itu menandai babak baru dalam transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja migran Indonesia (PMI).

Baca juga: Ratusan Pekerja Migran Asal Bangkalan Masih di Timur Tengah, Pemkab Buka Hotline Pengaduan

Dalam sambutannya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan bahwa transisi status dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani isu migrasi.

"Sekarang, kami memiliki peran ganda, tidak lagi hanya sebagai operator atau pelaksana, tetapi juga regulator yang merumuskan kebijakan. Pengelolaan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari persiapan calon pekerja hingga pemberdayaan purna pekerja," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis.

Kompetensi sebagai perisai utama

Mukhtarudin menekankan bahwa strategi pelindungan terbaik bagi para pekerja migran adalah kompetensi. Hal ini mengingat menempatkan tenaga kerja tanpa keahlian hanya akan memperbesar risiko keamanan dan kerentanan di negara tujuan.

"Strategi utama dalam melindungi PMI adalah melalui penguatan kompetensi yang berperan sebagai perisai bagi mereka di luar negeri," kata Mukhtarudin.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa fokus utama kebijakan KP2MI kini dialihkan sepenuhnya pada pengiriman skilled workers, khususnya untuk level menengah (middle) hingga tinggi (high skill), guna meminimalkan risiko keamanan.

Baca juga: Finnet dan KP2MI Perkuat Digitalisasi Layanan Pekerja Migran Indonesia

Langkah tersebut sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penempatan sebanyak 500.000 pekerja migran ahli.

Selain meningkatkan perlindungan, transformasi ini juga terbukti memberikan dampak ekonomi secara nyata.

Pada 2025, tercatat kenaikan remitansi sebesar 14 persen yang berkontribusi langsung pada upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial di Tanah Air.

Baca juga: Remitansi dari TKI pada 2025 Capai Rp 288 Triliun, Gerakkan Ekonomi

Mengisi kesenjangan peluang kerja global

Mukhtarudin memaparkan data krusial terkait pasar kerja internasional. Berdasarkan data Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 15 April 2026, terdapat 327.658 peluang kerja di luar negeri. Namun, saat ini penyerapannya baru mencapai 69.187 posisi atau sekitar 21,12 persen.

"Masih terdapat 258.471 peluang kerja atau sekitar 78,88 persen yang terbuka lebar. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan SDM yang kompeten agar peluang ini tidak terbuang sia-sia dan diisi melalui jalur yang legal serta aman," ungkap Mukhtarudin.

Sesuai mandat Presiden Prabowo, KP2MI kini memfokuskan kinerjanya pada pembangunan ekosistem perlindungan yang terintegrasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Baca juga: Puan dan Ketua Parlemen Korsel Bahas Perlindungan Pekerja Migran RI

Pendekatan komprehensif tersebut mencakup fase prapenempatan melalui penguatan pendidikan vokasi dan upskilling, perlindungan hak, serta keamanan selama masa bekerja di luar negeri.

"Hingga pemberdayaan ekonomi purna penempatan, agar remitansi yang dihasilkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi keluarga dan daerah asal," jelas Mukhtarudin.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa di tengah momentum bonus demografi, Indonesia berkomitmen mengirimkan tenaga kerja terampil (skilled labor) yang berdaya saing tinggi, bukan lagi tenaga kerja tanpa keahlian.

Baca juga: Bonus Demografi Tanpa Lapangan Kerja Berkualitas

Sebagai langkah konkret, KP2MI menetapkan target penyiapan 500.000 tenaga kerja terampil untuk periode 2026-2029 melalui program prioritas (quick win).

Strategi itu diwujudkan melalui penguatan vokasi dan sertifikasi berstandar internasional, pembentukan Migrant Center di lingkungan kampus sebagai pusat layanan informasi, peningkatan literasi migrasi aman bagi masyarakat, serta kolaborasi pertukaran data riset demi terciptanya kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja global.

"Jadi, penandatanganan MoU hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan satu kesatuan kebijakan dan implementasi konkret. Saya berharap kerja sama ini segera ditindaklanjuti agar pekerja migran kita menjadi tenaga kerja yang legal, terampil, terlindungi, dan bermartabat," tutur Mukhtarudin.

Baca juga: Konflik AS-Israel Vs Iran, FAO Ingatkan Petani dan Pekerja Migran Bisa Terdampak Parah

Saat ini, KP2MI juga tengah memfinalisasi grand design untuk menciptakan ekosistem pelindungan pekerja migran yang terintegrasi secara menyeluruh.

Sebagai informasi, kegiatan penandatanganan MoU tersebut dihadiri langsung oleh pimpinan dari berbagai institusi, antara lain Ketua BNSP Syamsi Hari, Wakil ketua BNSP Ulfah Masfufah, serta Ketua Umum Pengurus Yayasan Matauli Fitri Krisnawati Tandjung.

Hadir pula unsur akademisi, yakni Rektor Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 Haswan Yunaz, Rektor Universitas Insan Cita Indonesia Asep Saefudin, Rektor Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Siti Marwiyah, Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang Khoirin, Rektor Universitas Sunan Gresik Abdul Muhith, Rektor Universitas Baiturahim Jambi Filius Chandra, serta Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangkaraya (UPR) Darmae.

Selain itu, turut hadir mendampingi Mukhtarudin, Wakil Menteri KP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) KP2MI Dwiyono.

Baca juga: Menteri Mukhtarudin: Kampanye Migran Aman Wujud Komitmen dan Kehadiran Negara dalam Melindungi PMI

Dukung visi Menteri Mukhtarudin

Dok. KP2MI Menteri P2MI Mukhtarudin dalam kegiatan penandatanganan MoU dan PKS di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2026).

Penandatanganan MoU antara KP2MI dengan berbagai mitra strategis disambut antusias oleh para pimpinan perguruan tinggi. 

Para rektor berkomitmen untuk menjadikan kampus sebagai garda terdepan dalam mencetak pekerja migran yang bergelar sarjana sekaligus memiliki sertifikasi kompetensi global.

Rektor IBI Kosgoro 1957 Haswan Yunaz mengungkapkan bahwa pihaknya telah merancang skema khusus bagi mahasiswa yang ingin menempuh studi sambil bekerja di luar negeri.

Baca juga: 296 Ribu WNI Bekerja di Luar Negeri, Lulusan Perguruan Tinggi Didorong Ikuti Peluang Global

"Kami menyiapkan kurikulum dan kompetensi yang dibutuhkan sebelum, sesaat, dan sesudah bekerja. Jadi, mereka tetap bisa meraih gelar sarjana sekaligus bekerja di mancanegara, baik di bidang entrepreneur, digital marketing, maupun bidang lainnya," jelasnya.

Semangat serupa disampaikan Rektor Unitomo Siti Marwiyah. Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin MoU ini menjadi "MoU tidur". Unitomo dengan cepat mengambil langkah nyata melalui pembentukan Migrant Center di lingkungan kampus.

"Kami ingin lulusan kami siap ilmunya, punya gelar sarjana, tetapi juga punya sertifikat keahlian yang siap bersaing. Ini energi baru bagi kami di tengah tantangan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak. Bahkan, Senin depan kami langsung menindaklanjuti dengan perusahaan mitra untuk seleksi penempatan ke Taiwan dan Jepang," jelas Siti.

Baca juga: UM Tawarkan S1-S2 Fast Track 5 Tahun, Kuliahnya di Malang dan Taiwan

Dari sektor kesehatan, Rektor Universitas Sunan Gresik Abdul Muhith yang juga mewakili aspirasi dari Jambi, berbagi keberhasilan program magang mahasiswa ke Jepang.

Mahasiswa semester 5 dan 7 di Universitas Sunan Gresik telah diberangkatkan untuk mengikuti magang selama setahun dengan benefit gaji mencapai 200.000 yen per bulan.

"Informasi dari Pak Menteri semakin menguatkan kami untuk berkecimpung di dunia ini. Kami akan memperluas jangkauan pendidikan dan pembinaan agar memberikan kontribusi positif bagi tenaga kerja, khususnya di daerah Jambi," tutur Abdul.

Baca juga: ADB: Indonesia Perlu Dorong Manufaktur untuk Serap Tenaga Kerja Formal

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya (UPR) Darmae memberikan apresiasi tinggi atas kepedulian negara dalam menyediakan wadah bagi pekerja migran.

Menurutnya, langkah kP2MI merupakan bagian dari upaya menjaga harga diri bangsa di mata dunia.

"Negara benar-benar hadir dan peduli pada warganya, baik sebelum, saat, maupun setelah bekerja di luar negeri. Kami ingin bonus demografi Indonesia berbuah manis melalui tenaga kerja yang skillful. Ini adalah strategi penting untuk memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi kita di masa depan," tegas Darmae.

Melalui kolaborasi ini, perguruan tinggi kini bukan hanya berperan sebagai penyedia ijazah, tetapi juga pusat inkubasi tenaga kerja profesional yang legal, aman, dan berdaya saing internasional.

Baca juga: Serap 1 Juta Tenaga Kerja, Menkeu Sebut MBG Bisa Dorong Ekonomi di Atas 1 Persen

Ciptakan peluang kerja terstruktur

Ketua Umum Pengurus Yayasan Matauli Fitri Krisnawati Tandjung menegaskan komitmen yayasan untuk berkolaborasi dengan KP2MI dalam menciptakan peluang kerja yang terstruktur.

Fokus utama Yayasan Matauli adalah memberikan pembinaan dan membantu mempersiapkan tenaga kerja terampil di sektor perikanan.

"Komitmen kami bersama kementerian adalah menciptakan peluang dan pembinaan, khususnya di sektor perikanan untuk negara tujuan, seperti Jepang dan Jerman. Berdasarkan data yang dipaparkan Pak Menteri, peminat di sektor ini sangat besar, terutama dari wilayah Sumatera Utara (Sumut)," ujar Fitri.

Baca juga: Bantuan KKP Tiba di Bener Meriah, Sektor Perikanan Siap Bangkit Lagi

Langkah tersebut diharapkan dapat memfasilitasi tingginya antusiasme masyarakat di Sumut untuk menembus pasar kerja internasional melalui jalur legal, terlatih, dan profesional.

Mukhtarudin menyambut baik antusiasme para mitra strategis tersebut. Sesuai mandat Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa kini KP2MI memiliki peran ganda sebagai regulator sekaligus operator. 

Adapun okus utama KP2MI adalah mengalihkan pengiriman dari tenaga kerja tidak terampil (unskilled) menjadi tenaga kerja ahli (skilled workers).

"Data menunjukkan ada lebih dari 258.000 peluang kerja global yang belum terserap. Dengan keterlibatan Yayasan Matauli dan universitas, kita bisa menutup celah tersebut melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi yang tepat," tegas Mukhtarudin.

Baca juga: Sejalan Asta Cita, Menperin Perkuat Pendidikan Vokasi Pacu Kualitas SDM Industri