Pertemuan Menteri Mukhtarudin dan Kepala Bappenas: Satukan Visi Lindungi Pekerja Migran Indonesia

KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin melakukan audiensi strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Rachmat Pambudy di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pertemuan ini membahas langkah integratif dalam memperkuat kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia ( PMI) dari hulu ke hilir, sekaligus strategi penguatan kompetensi demi mengisi peluang kerja formal di pasar global.

Dalam audiensi tersebut, Mukhtarudin didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian P2MI Dwiyono, Direktur Jenderal (Dirjen) Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Dwi Setiawan Susanto, Dirjen Penempatan Ahnas, Dirjen Pemberdayaan Fachri, serta Dirjen Pelindungan Rinardi.

Sementara itu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas didampingi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki, serta Direktur Ketenagakerjaan Nur Hygiawati Rahayu.

Baca juga: Sah! Kementerian P2MI Canangkan Gerakan Nasional Migran Aman dari Hulu ke Hilir

Tantangan peluang kerja global

Mukhtarudin mengungkapkan, terdapat lebih dari 314.000 peluang kerja yang tersebar di 10 negara penempatan besar di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan.

Jumlah itu diketahui berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026. 

Namun, dari total peluang yang tersedia, baru sekitar 24 persen yang berhasil terisi atau dilamar.

"Artinya, ada gap sebesar 76 persen yang belum terisi. Ini tantangan sekaligus peluang besar. Permintaan dari luar negeri sangat tinggi, tetapi membutuhkan kompetensi khusus, baik dari segi keahlian maupun penguasaan bahasa,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. 

Sementara itu, kata dia, suplai dari lulusan SMK maupun perguruan tinggi di dalam negeri masih belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pasar kerja global. 

Baca juga: Menteri P2MI Sebut Perpres 25/2026 Jadi Tonggak Perlindungan Buruh Migran Laut

Untuk menjembatani gap kompetensi tersebut, Kementerian P2MI bergerak cepat secara lintas sektoral dengan menggandeng 12 kementerian dan lembaga yang memiliki fasilitas vokasi serta pelatihan. 

Salah satu implementasi konkretnya adalah pembentukan Migrant Center di sektor pendidikan tinggi. Di sini, sebanyak 12 perguruan tinggi telah meresmikan pusat layanan tersebut dan 15 kampus lainnya kini tengah dalam proses persiapan. 

Sementara itu, pada tingkat pendidikan menengah seperti SMK dan SMA, kolaborasi dilakukan dengan mengintegrasikan materi migrasi, penguasaan bahasa, dan skill global sebagai muatan baru dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler tanpa mengubah kurikulum utama.

Tak hanya itu, Mukhtarudin mengatakan, Kementerian P2MI juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui program Sekolah Rakyat.

Hal itu dilakukan untuk menyiapkan jalur khusus bagi masyarakat kurang mampu sehingga mereka mendapatkan akses pelatihan vokasi yang memadai demi menembus pasar kerja dunia.

Baca juga: Pemprov Sulsel dan Kementerian P2MI Negosiasi Bebaskan Pelaut Indonesian dari Perompak Somalia

Penegakan hukum dan pencegahan PMI nonprosedural

Selain penyiapan kapasitas, fokus utama Kementerian P2MI sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto adalah meningkatkan kualitas perlindungan hulu-hilir serta pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Mukhtarudin pun menyoroti situasi di perbatasan karena deportasi PMI dari Malaysia masih terjadi hampir setiap minggu akibat masalah ketiadaan dokumen (undocumented) hingga kasus kriminalitas.

Untuk memastikan kehadiran negara, pemerintah mengoptimalkan 23 BP3MI serta ruang perlindungan (shelter) deportan di wilayah perbatasan, seperti Nunukan, Batam, dan Pontianak untuk proses pemulangan, pembinaan, dan pendampingan.

Program Quick Win SMK Global

Pada pilar pemberdayaan, program Desa Migran Emas kini telah menjangkau sekitar 669 desa di Indonesia. 

Baca juga: Wamen P2MI Dzulfikar Klaim Tak Pernah Ambil Tunjangan Kinerja, Didasari Ucapan Prabowo

Program tersebut difokuskan pada edukasi literasi keuangan bagi pekerja dan keluarganya agar dana remitansi dapat dikonversi menjadi investasi produktif. 

Bagi purnapekerja migran, pemerintah bersinergi dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyediakan pelatihan wirausaha berkelanjutan.

Dalam pertemuan itu, Mukhtarudin juga memaparkan program Quick Win SMK Global yang merupakan arahan langsung presiden. 

Program berkonsep "latih, kompeten, dan tempatkan" itu menargetkan lulusan SMK serta masyarakat umum untuk mendapatkan upskilling berbasis kebutuhan pasar kerja internasional.

"Target awal 2026 diproyeksikan mencapai 80.000 peserta. Eksekusinya akan terus disesuaikan dengan kesiapan anggaran pemerintah," papar Mukhtaruddin.

Baca juga: Wamen P2MI Sebut Ada Ratusan PMI Ilegal di Iran, Keluarga Diminta Proaktif Sampaikan Data

Lebih lanjut, ia berharap penuh agar Bappenas memberikan dukungan penganggaran dan perencanaan strategis yang kokoh. 

Sinergi itu diharapkan mampu mentransformasikan Kementerian P2MI menjadi leading sector yang tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga efektif dalam mengatasi angka pengangguran nasional secara terintegrasi.

Pujian Kepala Bappenas

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberikan apresiasi tinggi terhadap grand design dan peta jalan (roadmap) yang dipaparkan Mukhtarudin.

Rachmat menilai, program-program yang disiapkan Kementerian P2MI sudah sangat lengkap, komprehensif, dan berada pada jalur yang tepat untuk menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas serta kapasitas calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

Sejalan dengan arahan presiden dan UUD 1945

Dalam tanggapannya, Rachmat menegaskan, fokus Kementerian P2MI dalam memperkuat perlindungan hulu-hilir mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah purna penempatan sudah sejalan dengan komitmen kepala negara. 

Baca juga: Temui Jokowi di Solo, Wamen P2MI Dzulfikar Dapat Pesan soal Beratnya Jadi Pejabat Publik

Lebih jauh lagi, ia mengaitkan esensi pelindungan tersebut dengan nilai-nilai luhur konstitusi negara.

"Apa yang dipaparkan Pak Mukhtarudin ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945. Kita harus ingat bahwa setiap warga negara yang berada di luar negeri adalah duta Indonesia,” kata Rachmat. 

Ia menegaskan, negara memiliki duta besar (dubes) secara formal, tetapi setiap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri adalah duta bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, kualitas perlindungan dan pembekalan kompetensi bagi pekerja migran menjadi sangat krusial.

Sebab, profil mereka di luar negeri akan langsung mencerminkan kualitas manusia Indonesia di mata dunia. 

"Oleh karena itu, pekerja migran bukan hanya harus dilindungi, tetapi penampilan dan kapasitas mereka juga harus mencerminkan kualitas terbaik orang Indonesia," imbuh Rachmat.

Baca juga: Menteri P2MI Mengaku Sedang Benahi Akar Masalah PMI, Cegah Masyarakat Jadi Korban TPPO

Bappenas dukung penuh

Menanggapi berbagai program strategis yang telah berjalan, seperti pembentukan Migrant Center, integrasi vokasi, hingga program Quick Win SMK Global, Rachmat menyatakan, Bappenas siap memperkuat kerja sama dan memberikan dukungan penuh dari sisi perencanaan dan penganggaran nasional.

Sebagai lembaga yang mengawal perencanaan pembangunan, Bappenas berkomitmen untuk menyokong penuh ekosistem yang tengah dibangun Kementerian P2MI agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

"Kami dari Bappenas, dalam rangka kerja sama yang lebih baik lagi, pada prinsipnya pasti akan membantu,” ujar Rachmat.

Ia menyebutkan, tugas Bappenas adalah mendukung penuh kementerian dan lembaga. 

“Kami percaya bahwa perencanaan yang baik, jika dieksekusi dengan baik, maka manfaatnya akan dirasakan dengan baik pula oleh seluruh masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Menteri P2MI Sebut Ada Sekitar 100 PMI di Iran, Tidak Dikirim Pemerintah