Menteri P2MI Teken MoU dengan 3 Gubernur, Upaya Realisasikan "Quick Win" Presiden Prabowo

KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan sekaligus menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian P2MI Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Purnawirawan (Purn) Dwiyono.

Pertemuan ini bertujuan menyamakan visi dan persepsi serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya penciptaan lapangan kerja berkualitas di luar negeri untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Mukhtarudin menegaskan bahwa Kementerian P2MI kini menjadi leading sector penyerapan tenaga kerja ke luar negeri sesuai arahan Presiden Prabowo.

Baca juga: Malaysia-China Siap Investasi Rp 62,3 T di Jateng, Tertarik Tenaga Kerja yang Kompetitif

"Ada dua arahan utama Bapak Presiden. Pertama, perlindungan menyeluruh mulai sebelum berangkat, selama penempatan, hingga pulang kampung. Kedua, paradigma penempatan bergeser dari low skill ke middle dan high skill,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa.

Mukhtarudin menyebut, Indonesia sedang menuju puncak bonus demografi pada 2030, sementara banyak negara maju mengalami aging population.

"Saya kira ini peluang emas. Saat ini saja ada 350.000 lowongan resmi setiap tahun di luar negeri, tetapi penyerapan kita masih rendah karena faktor kompetensi dan bahasa,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa target Presiden Prabowo pada 2026 adalah menempatkan 500.000 pekerja migran Indonesia berkualitas. Target ini merupakan quick win pemerintah.

Baca juga: Danantara Sebut Reforestasi Jadi Quick Win Ekonomi Indonesia

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian P2MI menyiapkan program pelatihan vokasi intensif dan Kelas Migran yang akan dibuka di Maluku, Malut, dan Sultra.

Dari 500.000 target penempatan, 300.000 kuota dialokasikan secara khusus untuk lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan 200.000 untuk masyarakat umum.

“Kami sudah MoU dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait link and match pelatihan dengan penempatan. Kami mohon dukungan pemerintah daerah (pemda) di Maluku, Malut, dan Sulawesi Tenggara. Nanti kami profiling data calon pekerja migran sehingga urusan pekerja migran menjadi agenda kita bersama,” kata Muktarudin.

Baca juga: Menteri PPMI Dorong Pengangguran Kerja di Luar Negeri: Peluang Terbuka Lebar

Dukungan pemda

Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos menyambut baik program tersebut sebagai solusi mengatasi pengangguran di daerah.

“Kami sangat mengapresiasi Bapak Menteri Mukhtarudin dan Presiden Prabowo. Program ini memberikan jalur resmi, aman, dan terlindungi bagi masyarakat kami yang ingin bekerja ke luar negeri," ucap Sherly.

Dengan skill yang mumpuni, lanjut dia, masyarakat Indonesia bisa mengisi kekosongan tenaga kerja berkualitas di negara lain.

Baca juga: Wali Kota Sue Machi Jepang Kunjungi Kendal, Bahas Impor Kopi dan Tenaga Kerja

Senada dengan Sherly, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menilai program Kementerian P2MI selaras dengan visi daerah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

“Kami menyambut sukacita kerja sama ini. Beberapa hari lalu kami juga sudah resmikan Pos Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Maluku. Tidak ada cara lain bagi pemerintah daerah dan pusat selain berkolaborasi dan bersinergi,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengatakan bahwa melalui MoU dengan Kementerian P2MI ini, pihaknya akan memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran asal Bumi Anoa agar siap bekerja di luar negeri.

Baca juga: Belum Ada Kerja Sama Negara, Kamboja Masih Rentan Bagi Pekerja Migran Indonesia

"Kami tentu akan siapkan pelatihan untuk menyiapkan keterampilan menguasai bahasa dan kompetensi calon pekerja migran di Sulawesi Tenggara untuk siap ditempatkan di luar negeri," ungkap Andi.

Usai penandatanganan MoU, keempat pimpinan menyatakan komitmen untuk segera merealisasikan program pelatihan vokasi, Kelas Migran, dan penempatan pekerja berkualitas tinggi dari Provinsi Maluku, Malut, dan Sultra dalam waktu dekat.

Mukhtarudin optimistis, target 500.000 pekerja migran berkualitas Presiden Prabowo pada 2026 dapat tercapai dengan kolaborasi yang solid serta dukungan signifikan dari Maluku, Malut, dan Sultra.

Baca juga: Menteri Mukhtarudin: Indonesia Siaga Penuh Lindungi Pekerja Migran Korban Kebakaran Tai Po Hong Kong