Bertemu Ombudsman RI, Kementan Bicarakan Tantangan Sawit dan Tebu hingga EBT

DOK. Kementan Plt Mentan Arief Prasetyo Adi.

KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi beserta jajaran lingkup Kementerian Pertanian ( Kementan) berkoordinasi dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Yeka Hendra Fatika di Kantor Pusat Kementan, Jumat (20/10/2023).

Pertemuan itu dilakukan untuk membiacarakan pelayanan publik di sektor pertanian dan pangan. Muncul juga pembahasan mengenai tantangan perkebunan kelapa sawit serta energi baru dan terbarukan ( EBT).

"Perlunya koordinasi antarinstansi pemerintah, dinas, pemerintah daerah, badan/lembaga terkait, hingga sampai ke kelompok taninya guna menyelaraskan kepentingan dan terciptanya pertanian yang transparan," ujar Yeka melalui keterangan persnya, Jumat (20/10/2023).

Yeka mengatakan, agenda Ombudsman perlu disinergikan agar rencana dan fokus untuk memperbaiki aspek-aspek penting dalam pengembangan pembangunan pertanian.

"Agar pelayanan publik kepada petani maupun pekebun bisa ditingkatkan. Kita akan bahas bersama supaya bisa menemukan solusi tepat guna untuk kebijakan perkebunan, hortikultura, pakan, unggas, alat dan mesin pertanian (alsintan)," jelasnya.

Menurut Ombudsman, terdapat catatan penting tentang kelapa sawit, yakni pembinaan, pengawasan, serta penyediaan data produksi sawit nasional yang akurat, transparan dan akuntabel.

Selain itu tantangan capaian kinerja Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan program biodiesel juga menjadi isu yang harus segera direalisasikan sesuai target.

Sementara itu, Plt Mentan Arief Prasetyo Adi mengapresiasi koordinasi Kementan dengan Ombudsman RI. Ia mengaku senang bahwa Ombudsman hadir untuk membahas isu-isu pertanian.

"Intinya, mari kita bersinergi, supaya bisa lebih optimal dalam melayani petani maupun pekebun dan publik kita. Transparansi itu penting, dan kita ini pelayan publik," ujar Arief.

Arief pun meminta jajarannya untuk memaksimalkan berbagai program perubahan pertanian. Ia juga berpesan kepada Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Andi Nur Alam Syah untuk segera membentuk program akselerasi PSR, mengembangkan biodiesel dari tebu dan sawit, serta melakukan replanting teh dan kopi.

"Sawitnya sudah bagus, kemudian kalau bisa kita buat pabrik minyak merah untuk pekebun sawit kita, dan itu bisa jadi sumber penghasilan tambahan juga untuk pekebunnya," jelas Arief.

Sementara untuk komoditas lain, sebut dia, bisa dijadikan sebagai EBT. Contohnya tebu yang bisa diolah menjadi etanol.

"Selain itu, kita juga harus bisa mencadangkan gula untuk ekspor. Kemudian kita kan belum pernah replanting teh dan kopi, alokasikan ke situ juga," ujar Arief.

DOK. Kementan Kementan berkoordinasi dengan Ombudsman RI di Kantor Pusat Kementan, Jumat (20/10/2023).

Merespons instruksi Plt Mentan, Dirjenbun Andi Nur Alam Syah mengaku siap untuk meneruskan program-program lanjutan. Ia bahkan telah menyiapkan strategi tata kelola kelapa sawit nasional.

"Kami sudah menyiapkan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN), Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan, Satgas Sawit dan Gugus Tugas Monitoring TBS, dan pengembangan tebu serta strategi pencapaian swasembada gula konsumsi," jelasnya.

Di samping itu, Andi juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, seperti pemerintah daerah (pemda), kementerian/lembaga (K/L), serta pihak terkait lain untuk menemukan solusi serta strategi cepat dan tepat dalam mencapai target program perkebunan.

Menurutnya, sawit berkelanjutan bisa menjadi program untuk menggerakan biodiesel di Tanah Air. Oleh karenanya, biodiesel dari sawit dan tebu akan terus dikembangkan sesuai arahan Plt Mentan.

"Biodiesel akan menjadi salah satu energi terbarukan yang bisa menggantikan bahan bakar fosil yang akan habis. Untuk replanting teh dan kopi, kita akan garap dulu datanya, kemudian dikoordinasikan dengan pihak terkait," jelas Andi Nur.