KOMPAS.com- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Kementerian Pertanian (Kementan) Prayudi Syamsuri menyatakan bahwa pihaknya telah menyediakan sembilan jenis bantuan sarana dan prasarana (sarpras).
"Sembilan bantuan sarpas yang dimaksud meliputi benih, pupuk, pestisida, alat pascapanen dan unit pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembangunan infrastruktur pasar, dan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)," kata Prayudi dalam siaran persnya, Jumat (8/9/2023).
Hal tersebut dikatakan Prayudi dalam focus group discussion (FGD) dan talkshow yang digelar di Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2023. Adapun kegiatan ini digelar oleh Ditjenbun sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perkebunan kelapa sawit.
Menurut Prayudi, upaya pemberian sarpas tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2022 dan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 62 Tahun 2023.
Baca juga: Kemenperin Beberkan Cuan di Balik Hilirisasi Industri Kelapa Sawit
"Target penyediaan sarpras tahun 2023 meliputi ekstensifikasi seluas 2.000 hektar (ha), intensifikasi 10.000 ha, pembuatan jalan kebun dan tata kelola air seluas 8.000 ha, penyediaan mesin pertanian sebanyak 20 unit, alat pascapanen 40 paket, infrastruktur pasar 5 paket, unit pengolahan hasil sebanyak 7 unit, 25 unit alat transportasi, dan pemberian sertifikat ISPO untuk 140 paket," ujar Prayudi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/9/2023).
Prayudi menambahkan, proses penyaluran bantuan tersebut ditargetkan akan melalui sistem pengusulan online dengan proses verifikasi hingga rekomendasi teknis diterbitkan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan, peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit dilakukan melalui pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Sejak 2017, dana tersebut telah digunakan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Program PSR ditujukkan untuk perkebunan sawit rakyat yang berusia lebih dari 25 tahun, berproduktivitas rendah, dan perlu peremajaan. Setiap tahunnya, program ini menargetkan bantuan untuk 180.000 ha perkebunan kelapa sawit di 21 provinsi Indonesia.
Baca juga: Gelar BUNEX 2023, Kementan Perkuat Industri Kelapa Sawit sebagai Penunjang Ekonomi Indonesia
"Selain program PSR, pemerintah juga mengadakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM), sarpras, penelitian dan pengembangan (litbang) perkebunan kelapa sawit. Program tersebut sebagai wujud nyata pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat," kata Prayudi.
Untuk diketahui, selama gelaran Bunex 2023, telah terbit 863 sertifikat ISPO dengan implementasi sebesar 24,9 persen.
Dalam gelaran Bunex 2023, diadakan pula talkshow bertajuk "Peningkatan Hilirisasi Produk Kelapa Sawit". Talkshow ini menyatakan bahwa hilirisasi sebagai aspek penting dalam pembangunan industri minyak sawit di Indonesia.
Hilirisasi di industri kelapa sawit diharapkan melalui tiga jalur, yakni oleofood complex, oleochemical complex, dan biofuel complex. Dengan tiga jalur ini, Indonesia diharapkan mampu mengubah posisinya dari raja crude palm oil (CPO) menjadi raja hilir pada 2045.
Baca juga: Kembangkan Food Estate dan KSPP, Kementan Usulkan Anggaran Rp 2,56 Triliun
Selain talkshow, pada BUNEX 2023, digelar pula Workshop Mixology Perfomance oleh pemilik toko Kopi Kuli Indonesia Farhan Nasibah dan lomba cerdas cermat serta yel-yel bertema Bunex dengan keyword sawit, biodiesel, dan sustainable.
Lomba tersebut diikuti oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) 11 Tangerang Selatan (Tangsel), SMA 7 Tangsel, SMA 22 Tangerang, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 63 Jakarta.