Akselerasi Target Peremajaan Sawit Rakyat, Mentan Lepas Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melepas Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023).JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melepas Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun di Kantor Pusat Kementerian Pertanian ( Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023).
Adapun pelepasan gugus tugas tersebut bertujuan guna memacu akselerasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun di Tanah Air.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor minyak kelapa sawit di Tanah Air periode Januari hingga Februari 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode sama pada 2022.
Mentan SYL mengatakan, tren peningkatan tersebut menunjukan bahwa komoditas kelapa sawit tetap eksis. Bahkan, menjadi penopang komoditas ekspor pertanian di Tanah Air.
“Komoditas kelapa sawit dihadapkan dengan berbagai tantangan. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak segera lakukan suatu langkah komprehensif," ujar Mentan SYL kepada Kompas.com, Selasa.
Baca juga: Percepat Peremajaan Sawit Rakyat, Ditjenbun Kementan Gandeng Stakeholder Kelapa Sawit
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Mentan SYL pada kesempatan tersebut didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS.
Mentan SYL pun secara simbolis mengenakan rompi warna khaki kepada enam perwakilan Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit.
Lebih lanjut, Mentan SYL menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diperlukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat.
Guna mendorong upaya tersebut, Kementan menghadirkan solusi tepat guna lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
"Program PSR setiap tahunnya ditargetkan seluas 180.000 hektar (ha) yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit,” terang Mentan SYL.
Baca juga: Ikuti Panen Raya di Cirebon, Irjen Kementan Pastikan Jumlah Ketersediaan Beras Nasional Bertambah
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) secara simbolis mengenakan rompi warna khaki kepada enam perwakilan Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023).Kolaborasi jadi kunci
Pada kesempatan tersebut, Mentan SYL mengapresiasi Dirjen Perkebunan atas ide serta gagasan dalam mengakselerasi program PSR melalui pembentukan Tim Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.
Ia pun berharap, Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dapat mendorong akselerasi capaian program PSR. Gugus tugas ini juga diharapkan membantu mengurai permasalahan serta kendala di berbagai daerah, baik dalam pengusulan maupun pelaksanaan program PSR.
Mentan SYL mengatakan, upaya tersebut sebagai sinyal positif dalam pencapaian program PSR.
Mentan SYL juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam program peremajaan sawit rakyat, khususnya pekebun sawit program PSR di seluruh Indonesia.
"Mari, jadikan hari ini sebagai momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan melalui program PSR. Langkah ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat. Dengan begitu, dapat meningkatan kesejahteraan pekebun sawit,” katanya.
Baca juga: Dirjenbun dan Komisi IV Bertolak ke Subang, Bahas Kendala dan Potensi Usaha Perkebunan
Mentan SYL menambahkan, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci yang harus ditingkatkan. Terutama, kepedulian terhadap sektor sawit Indonesia agar dapat mencapai angka produktivitas maksimal, serta memperbaiki tatakelola bersama.
Selain itu, imbuh Mentan SYL, mendorong kelembagaan pekebun agar kita lebih aktif dalam meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing kelapa sawit Indonesia atau CPO untuk meningkatkan devisa negara.
Mentan SYL meningatkan bahwa kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci yang harus ditingkatkan.Terutama, kepedulian terhadap sektor sawit Indonesia agar dapat mencapai angka produktivitas maksimal, serta memperbaiki tatakelola bersama.Capai target program PSR
Pada kesempatan sama, Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan, Gugus Tugas merupakan wujud implementasi secara konkret.
Tujuannya, untuk mencapai target program PSR dengan memberikan masukan dalam merumuskan komitmen dari para pihak yang terlibat program PSR.
Baca juga: Kementan Gaungkan Kelapa Sawit Indonesia dan Ajak Stakeholders Dukung Perkebunan Rakyat
Adapun sosialisasi, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi dengan para pelaku PSR merupakan agenda penting yang menjadi tugas dari tim Gugus Tugas.
"Kementan melibatkan kurang lebih 30 persen pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan ( Ditjenbun). Gugus Tugas difokuskan pada tahap awal di delapan provinsi sentra peremajaan, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Sulawesi Tenggara (Sultra)
Ia berharap, Gugus Tugas dapat memberikan sumbangsih dan bahu membahu membantu pelaksanaan program PSR agar lebih efisien dan efektif, serta dapat bekerja sesuai dengan perannya masing-masing secara aktif.
Andi Nur menambahkan, sebagai upaya mendukung kerja tim Gugus Tugas, Ditjenbun Kementan berkolaborasi dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang berada delapan provinsi sentra peremajaan kelapa sawit untuk turut ambil bagian dalam pelaksanaan PSR.
Menurutnya, Program PSR merupakan upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tua dan tidak produktif dengan benih unggul yang berkualitas, sekaligus juga upaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit nasional secara umum dan kelapa sawit rakyat secara khusus.
Baca juga: Mentan SYL Minta Penyuluh Jadi Garda Terdepan Jaga Produktivitas di Musim Kemarau Panjang
Untuk diketahui, sejak 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 ha per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS.
“Guna mencapai realisasi PSR diperlukan upaya percepatan. Dengan begitu, target yang telah dicanangkan dapat tercapai sesuai ketentuan peraturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
