Jokowi Nilai Porang Akan Jadi Makanan Sehat Masa Depan Pengganti Nasi

KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo ( Jokowi) menilai, porang akan menjadi makanan sehat sebagai pengganti beras pada masa depan.

“Porang ini akan menjadi makanan masa depan karena low calorie, low carbo dan juga rendah kadar gula. Saya kira ini akan menjadi makanan sehat di masa depan. Ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah,” paparnya.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengunjungi pabrik pengolahan tanaman umbi-umbian porang, PT Asian Prima Konjac, di Kota Madiun, Jawa Timur (Jatim), Kamis (19/8/2021).

“Saya tadi menanyakan, porang per hektar bisa menghasilkan berapa ton, disampaikan satu hektar (ha) bisa menghasilkan 15 sampai 20 ton,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Jumat (20/8/2021).

Lebih lanjut, Jokowi memaparkan, hasil panen porang per musim tanam, yakni di musim tanam pertama, bisa mencapai Rp 40.000.000 dalam kurun delapan bulan.

Baca juga: Cara Menanam Porang Tanpa Modal, Potensi Untung Puluhan Juta Rupiah

Menurut Jokowi, industri porang memiliki nilai yang sangat besar dan pasarnya pun masih terbuka lebar untuk digarap dalam negeri. Hal ini terlihat dari tingginya permintaan porang di pasar ekspor.

Sebagai informasi, tanaman umbi-umbian tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam produk turunan di antaranya berupa beras, mi, kwetiau, bakso, sosis, es krim, dan sebagainya.

Jokowi berharap, Indonesia dapat mengekspor porang dalam bentuk olahan sehingga nilai jual produk akan meningkat.

“Kita harapkan kita tidak akan mengekspor porang dalam bentuk mentahan, tapi seperti yang kita lihat tadi di sini, ini sudah setengah jadi. Ini bisa menjadi tepung dan Insya Allah tahun depan sudah menjadi barang jadi, menjadi beras porang,” tutur Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, ia memerintahkan Menteri Pertanian ( Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk serius menggarap pengembangan porang, baik dari hulu maupun dari hilir.

Baca juga: Diminta Presiden Jokowi Serius Kembangkan Porang, Mentan: Budidaya Sudah 50.000 Hektare

Menanggapi hal itu, Mentan SYL pun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong industri porang.

“Ada dua pilihan Bapak Presiden untuk didorong maksimal, antara lain komoditi porang dan yang kedua sarang burung walet. Dan hari ini, tentu saja seperti harapan Bapak Presiden, budidayanya porang kita kembangkan,” ujar Mentan SYL.

Ia juga memaparkan, saat ini harga porang sedang bagus. Bahkan, harga beras porang shiratake mencapai lebih dari Rp 200.000 per kilogram.

“Harga porang sekarang bagus, tetapi kita tidak boleh bergantung pada ekspor. Oleh karena itu, mengolah produk turunan porang harus dilakukan sendiri di Indonesia,” katanya.

Mentan SYL menjelaskan, ekspor produk porang saat ini berada pada tahap hilirisasi, dalam bentuk chips dan tepung. Ke depannya, produk porang akan dikembangkan lagi agar menghasilkan produk olahan dalam bentuk beras.

Baca juga: Jokowi Yakin Porang Jadi Pangan Masa Depan Pengganti Beras, Mentan Diminta Serius Menggarap

“Kita pasti bisa melakukan ini, dan hari ini PT Asia Prima Konjac sepakat akan mengekspansi industrinya dari chips dan tepung porang, akan dihirilisasi pada beras,” ujar Mentan SYL.

Ia berharap, pengembangan porang tidak hanya di Madiun saja, tetapi dapat merata secara nasional.

Sentra porang di Indonesia

Saat ini, sentra porang terluas di Tanah Air berada di Provinsi Jatim, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah (Jateng), Sulawesi Selatan (Sulsel), Jawa Barat (Jabar), dan lainnya.

Adapun eksistensi porang periode 2020 seluas 19.950 ha, kemudian periode 2021 mencapai 47.461 ha.

Sentra porang yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia itu ditargetkan akan menjadi 100.000 ha pada 2024, didukung dengan industri hilir atau olahan dan pasarnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) merencanakan, target tanam porang pada 2021 seluas 10.000 ha.

Rinciannya meliputi 1.000 ha di Aceh, 1.000 ha di Jabar, 1.500 ha di Jateng, 3.000 ha di Jatim, 1.000 ha di NTT, 500 ha di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan 2.000 ha di Sulsel.