Wujudkan Indonesia Berdaulat Pangan, Pakar Ekonomi Minta Pemerintah Bangun Strategi Besar

Kompas.com - 29/07/2021, 19:05 WIB
DWN,
A P Sari

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com – Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli meminta pemerintah untuk segera membuat strategi besar dalam menjawab berbagai tantangan zaman.

Strategi tersebut, kata dia, harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat pangan.

"Intinya Indonesia harus jadi mangkok pangan Asia. Kita patut bersyukur karena memiliki matahari paling lama sepanjang tahun. Selain itu rakyat juga ingin bekerja," kata Rizal.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri web seminar (webinar) berjudul "Potensi Sektor Pertanian dalam Mencegah Krisis Ekonomi” Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Penyaluran KUR ke Sektor Pertanian Capai Rp 42,7 Triliun

Dalam kesempatan itu, Rizal memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, sektor pertanian terbukti mampu membuka peluang kerja bagi jutaan orang yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya mendengar ada tiga juta petani baru yang masuk saat pandemi. Saya kira ini luar biasa dan saya percaya sektor pertanian selalu bertahan dari gejolak saat industri lain seperti hotel ikut terpuruk. Akhirnya banyak profesional pulang kampung dan mereka jadi petani," ujar dia.

Rizal menilai, kehadiran petani baru merupakan angin segar sekaligus potensi besar bagi Indonesia untuk menciptakan berbagai peluang usaha.

Baca juga: Dapat Bantuan Sembako, Petani: Ini Sangat Berarti bagi Kami

Terlebih, para petani muda dikenal inovatif, kreatif, dan punya pengalaman yang cukup panjang.

"Semoga petani muda bisa survive karena mereka adalah orang-orang yang berpengalaman," kata Rizal.

Pemerintah jadi instrumen kuat

Pada kesempatan yang sama, Mantan Menteri era Orde Baru Emil Salim mengatakan, pemerintah merupakan instrumen kuat yang masih dipercaya rakyat dalam membela petani.

Baca juga: Salurkan KUR Pertanian Rp 1 Miliar ke Petani Serang, Mentan: Mari Kita Dorong Kebijakan Ini

Oleh karenanya, sebut dia, pembelaan itu wajib dibuktikan dengan ketersediaan pupuk dan mendorong pengembangan pupuk organik.

"Siapa yang mau bela petani kalau bukan Kementerian Pertanian (Kementan). Misalkan apabila distribusi pupuk terlambat, apa bisa kami membuat pupuk sendiri dari kandang? Maka dari itu, para produsen pangan harus menjadi bintang, terlebih saat pandemi Covid-19," kata Emil.

Menurutnya, peningkatan nilai tukar petani (NTP) menjadi hal penting dalam membangun sektor pertanian masa depan.

NTP merupakan ukuran berapa biaya masuk dan yang dikeluarkan dari hasil kegiatan olah tanam.

Baca juga: BPS: NTP Naik 0,49 Persen pada Juli 2020, Indikasi yang Bagus

Untuk itu, Emil meminta Kementan fokus meningkatkan kesejahteraan petani melalui NTP di atas 100.

“Saya melihat NTP perkebunan sudah di atas 130, sehingga menarik untuk berinvestasi. Maka, tugas Kementan adalah menghilangkan hambatan yang menyebabkan tingginya biasa bagi petani di lapangan," katanya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis NTP pada Juni 2021 mencapai 103,58 atau naik sebesar 0,19 persen meter to meter (m to m).

Sebelumnya, curva NTP pada Oktober 2020 juga mengalami kenaikan di atas 100, mencapai 102,25. Kemudian pada November 2020 mencapai 102,86 dan Desember 103,25.

Baca juga: Capaian Positif Kementan Dalam 6 Bulan, NTP Hortikultura Naik

Begitu pula, pada Januari 2021 juga naik menjadi 103,26, Februari 103,10, Maret 103,29, April 102,93 dan Mei mencapai 103,29 atau naik sebesar 0,44 persen.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, sektor pertanian selama ini terus melakukan perbaikan dari sisi hulu maupun hilir.

Adapun tujuannya, imbuh dia, untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai program, di antaranya membuka peluang usaha hingga akses data bagi petani Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Baca juga: Jaga Produksi Pertanian, Pemkab Ponorogo Realokasi Pupuk Bersubsidi

"Kami sudah melakukan berbagai upaya menjadikan pertanian sebagai tulang punggung. Misalnya, pengadaan pupuk subsidi selalu menjadi kendala serius. Alhamdulillah sekarang mulai menunjukan perkembangan," ucap Harvick.

Terkini Lainnya
Kementan Komitmen Jaga Stabilitas Harga dan Tingkatkan Produktivitas Petani, Pengamat Beri Respons Positif

Kementan Komitmen Jaga Stabilitas Harga dan Tingkatkan Produktivitas Petani, Pengamat Beri Respons Positif

Kementan
Pakar Pangan Universitas Andalas: Kepastian Harga Pemerintahan Prabowo Bikin Petani Senang

Pakar Pangan Universitas Andalas: Kepastian Harga Pemerintahan Prabowo Bikin Petani Senang

Kementan
DJBC Catat Tak Ada Impor Beras dan Jagung, Kinerja Bea Masuk Turun 5,1 Persen

DJBC Catat Tak Ada Impor Beras dan Jagung, Kinerja Bea Masuk Turun 5,1 Persen

Kementan
Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

Kementan
Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras

Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras

Kementan
Respons Keluhan Petani Singkong di Lampung, Mentan Amran Siap Kawal Regulasi Tata Niaga

Respons Keluhan Petani Singkong di Lampung, Mentan Amran Siap Kawal Regulasi Tata Niaga

Kementan
Perkuat Ketahanan Pangan, Mentan Amran Gandeng 3 Bupati Sulsel Kembangkan Kopi dan Kakao

Perkuat Ketahanan Pangan, Mentan Amran Gandeng 3 Bupati Sulsel Kembangkan Kopi dan Kakao

Kementan
Beras Nasional Surplus 3,7 Juta Ton, Mentan Amran: Hasil Kerja Keras Petani

Beras Nasional Surplus 3,7 Juta Ton, Mentan Amran: Hasil Kerja Keras Petani

Kementan
Mendag : Ekspor Hortikultura Naik 49 Persen Semester I 2025, Indonesia Tekan Impor dan Tingkatkan Ekspor

Mendag : Ekspor Hortikultura Naik 49 Persen Semester I 2025, Indonesia Tekan Impor dan Tingkatkan Ekspor

Kementan
Sejalan dengan Prabowoisme, Wamentan Dukung Tani Merdeka Indonesia

Sejalan dengan Prabowoisme, Wamentan Dukung Tani Merdeka Indonesia

Kementan
Soal Framing Negatif Mentan Amran, PP KAMMI: Publik Harus Menilai sesuai Fakta dan Data

Soal Framing Negatif Mentan Amran, PP KAMMI: Publik Harus Menilai sesuai Fakta dan Data

Kementan
Lawan Mafia Pangan, Ini Upaya Mentan Jaga Kesejahteraan Petani

Lawan Mafia Pangan, Ini Upaya Mentan Jaga Kesejahteraan Petani

Kementan
Komisi IV DPR RI Apresiasi Mentan Amran, Produksi Pangan Naik hingga Serapan Bulog Capai 4 Juta Ton

Komisi IV DPR RI Apresiasi Mentan Amran, Produksi Pangan Naik hingga Serapan Bulog Capai 4 Juta Ton

Kementan
Harga Beras Turun di 13 Provinsi, Mentan Amran Yakin Stabilitas Berlanjut

Harga Beras Turun di 13 Provinsi, Mentan Amran Yakin Stabilitas Berlanjut

Kementan
Berkat Dukungan Kementan, Panen Padi Gadu di Lampung Timur Menguntungkan Petani

Berkat Dukungan Kementan, Panen Padi Gadu di Lampung Timur Menguntungkan Petani

Kementan
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com