Bangun Ketahanan Pangan Masyarakat, BKP Kementan Bentuk Pertanian Keluarga

KOMPAS.com – Badan Ketahanan Pangan ( BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk Pertanian Keluarga ( PK) karena dinilai punya sisi strategis dalam membangun ketahanan pangan masyarakat.

"Ketahanan pangan ini dibangun dari unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga," ujar Kepala BKP Agung Hendriadi, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (14/4/2021).

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya mendirikan pertanian keluarga tidak hanya untuk meningkatkan penyediaan pangan dan kesejahteraan petani, namun juga mengentaskan daerah rentan rawan pangan

Lebih lanjut dikatakan Agung, melalui pertanian keluarga, ia berharap kebutuhan pangan masyarakat terjamin. Mulai dari desa sampai ke tingkat kabupaten dan kotamadya, hingga akhirnya secara nasional.

Baca juga: Hasil Pertanian RI Senilai Rp 220,4 Miliar Diekspor ke 41 Negara

"Jadi, membangun ketahanan pangan itu juga harus memperhatikan unit terkecil sebagai pondasinya, yaitu keluarga. Maka dari itu, pertanian keluarga ini akan terus kami kembangkan," ucapnya.

Adapun program pertanian keluarga sejalan dengan arah kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

Perlu diketahui, pertanian keluarga dibangun BKP pada 2020 di 80 lokasi. Pada 2021, pembangunan PK ditambah sebanyak 150, sehingga total pertanian ini mencapai 230 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Andriko Noto Susanto berharap, pertanian keluarga dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Baca juga: Mentan: Alih Fungsi dari Lahan Pertanian di 2019 Capai 150.000 Hektar

"Model PK ini sangat strategis untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Sebab, kelompok diberi keleluasaan mengelola dana bantuan pemerintah untuk produksi pangan sesuai petunjuk teknis (juknis)," ujarnya.

Oleh karenanya, Andriko berharap, pemda dapat mereplikasikan PK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya, kata dia, dalam pertanian keluarga, BKP mengintervensi kegiatan melalui bantuan permodalan, pemberdayaan masyarakat, dan penyuluhan.

Baca juga: Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Respon dari pihak penerima PK

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sugeng Purwanto mengucapkan terima kasih dengan adanya program pertanian keluarga dari BKP Kementan.

"Pertanian Keluarga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha. Untuk ke depan, kami akan mereplikasikan di desa lainnya melalui APBD maupun dana keistimewaan," katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (13/4/2021).

Sugeng menjelaskan, salah satu PK yang berkembang dengan baik adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mertani di Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

Gapoktan tersebut, kata dia, telah membudidayakan jagung, kacang tanah, kacang hijau, melon, semangka, bawang merah, kambing, itik petelur, dan entok.

Baca juga: Ibarat Seperti Jatuh Tertimpa Tangga, Harga Hasil Tani Sudah Murah, Pupuk Masih Saja Sulit

Selain Sugeng, Ketua Gapoktan Mertani Sutikno turut mengucapkan terima kasih atas bantuan pemerintah dalam memajukan usaha tani di daerahnya.

"Alhamdulilah, semua usaha yang kami kelola meningkat. Misalnya, itik petelur, dengan penambahan populasi maka produksi telur di kelompok pun semakin bertambah," ujarnya.

Menurut Kadis Pertanian dan Pangan Gunung Kidul Bambang Wisnu Broto, berbagai peningkatan usaha tersebut berhasil dicapai karena pembinaan yang dilakukan dinas kabupaten.

“Selain pembinaan, kami juga memberikan pendampingan dan penyuluhan dengan memperkenalkan teknologi pertanian yang aplikatif,” imbuhnya.

Baca juga: Menggantungkan Harapan pada Teknologi Pertanian...

Program pertanian keluarga, kata Bambang, sudah memberikan hasil dan manfaat terhadap petani. Oleh karena itu, ia bersama pihaknya akan terus melakukan pembinaan agar bisa berkelanjutan.