Amankan Ketersedian Pangan hingga Lebaran, Kementan Intervensi Distribusi dan Stok
KOMPAS.com – Kementerian Pertanian ( Kementan) terus melakukan pengamanan stabilitas harga bahan pokok menjelang datangnya bulan puasa dan Hari Raya Lebaran 2021.
Pengamanan tersebut dilakukan agar masyarakat tetap khusyuk menjalankan ibadah suci Ramadan tanpa ada gangguan mengenai gejolak harga.
Kepala Badan Ketahanan Pangan ( BKP) Kementan Agung Hendriadi mengatakan, pemerintah sudah melakukan penjagaan harga bahan sejak beberapa bulan sebelumnya.
Hal tersebut, kata dia, dilakukan melalui pemantauan pada setiap daerah defisit dengan menggunakan sistem monitoring stok (Simontok).
Baca juga: Harga Pangan di Kabupaten Semarang Naik Jelang Ramadhan, Satgas Pangan Bakal Gelar Operasi Pasar
"Bahkan, peta Simontok mampu memantau kondisi harga dan kebutuhan bahan pokok di daerah terpencil,” katanya, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (13/4/2021).
Agung berharap, pihaknya dapat melakukan intervensi dari daerah surplus ke daerah defisit melalui Simontok. Sebab, ia meyakini bahwa Simontok dapat menjamin pasokan dan distribusi.
Ia menjelaskan, pemantauan sistem intervensi telah dilakukan secara rutin dalam rentang waktu seminggu sekali.
Dari pemantauan tersebut, Kementan melalui BKP terus mengumpulkan informasi dan laporan dari semua Kepala Dinas Pertanian dan Perdagangan di seluruh Indonesia.
Baca juga: Pemkot Jaksel Akan Relokasi Gereja BKP Pasar Minggu
"Tantangan sekarang itu mau tidak mau harus melakukan intervensi. Langkahnya, daerah yang surplus harus menyuplai defisit," ujar Agung.
Selain itu, ia mengaku, pihaknya turut membuka pasar online seperti PasTani. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan berbagai start-up dalam rangka membuka marketplace online.
“Selanjutnya akan kami kontrol secara rutin agar tidak ada gejolak," ujar Agung, dalam diskusi ketersediaan pangan jelang Ramadan dan lebaran, Senin (12/4/2021).
Baca juga: Kementan Jamin Ketersediaan Pangan Aman Selama Puasa dan Lebaran
Pembinaan pelaku UMKM
Selain pengamanan harga pangan, Agung mengatakan, pemerintah melalui Kementan sudah melakukan pembinaan terhadap ribuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar menyediakan produk pascapanen.
Pembinaan tersebut dilakukan agar masyarakat terbiasa dengan makanan olahan, sehingga tidak ada makanan sisa yang terbuang percuma.
"Sekarang, posisinya konsumsi pengolahan produk olahan itu 30 persen, sedangkan sisanya, yakni 70 persen adalah produk fresh. Saya kira ini terbalik dengan negara maju di Eropa atau Amerika,” ujar Agung.
Oleh karena itu, ia bersama pihaknya berupaya mengembangkan UMKM agar melakukan pengolahan guna memaksimalkan pembungangan makanan.
Baca juga: Ini Kendala Ekspor Produk UMKM
Menanggapi Kepala BPK Kementan, Ketua Umum (Ketum) Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi S Lukman mengaku setuju dengan konsep online dan pembinaan UMKM.
Menurutnya, upaya tersebut merupakan langkah tepat dalam menekan angka impor melalui konsumsi makanan agar tidak terbuang secara percuma.
"Untuk itu, petani harus belajar proses pascapanen supaya makanan bertahan lebih lama," kata Adhi.
Selain petani, lanjut dia, konsumen juga harus diberikan edukasi terkait pola konsumsi yang baik. Hal tepat yang bisa dilakukan adalah dengan tidak mebuang-buang makanan. Ia pun mencontohkan olahan sambal kering dari cabai tidak segar.
Baca juga: Konsumen Beralih ke Belanja Online, Ini yang Dilakukan Unilever Indonesia
Tak lupa, Adhi turut mengapresiasi kebijakan BKP Kementan terhadap lapangan pasar melalui online. Pasalnya, pasar online saat ini terus bergairah dan mengalami pertumbuhan yang signifikan.
"Mau tidak mau, pasar online menjadi tren baru. Saya yakin, dengan semakin baiknya infrastruktur internet, pasar online akan lebih bergairah nantinya. Hanya saja, basisnya masih rendah, namun pertumbuhannya cukup tinggi dan terus meningkat. Saya lihat hasilnya semakin baik," tuturnya.
