Naikkan Produksi Padi, Guru Besar IPB Berikan 3 Masukan untuk Pemerintah

KOMPAS.com – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto memberikan tiga masukan penting yang harus dilakukan pemerintah agar prakiraan kenaikan produksi padi dapat diwujudkan.

“Pertama, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pupuk di level petani,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

Kedua, lanjut Hermianto, lahan usaha tani non-sawah harus ditanami dengan padi ladang atau jenis lain yang sesuai. Dengan begitu, usaha tani padi non-sawah mampu dikerjakan secara optimal.

Ketiga, penyuluhan atau pemberdayaan petani harus dilaksanakan lebih efektif. Hal ini untuk mendorong komando strategi pembangunan pertanian (Kostratani) bekerja secara riil, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan petani.

Baca juga: Mentan: Kostratani Wujud Membangun Ekosistem Pertanian Lewat Digital

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis adanya potensi peningkatan produksi padi pada 2021 sebesar 4,86 juta hektar (h) atau naik sebesar 26,56 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan produksi terjadi karena panen raya pada awal 2021, terutama di sejumlah daerah terus menunjukan tren positif.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah produksi beras pada 2020 mencapai 54,65 juta ton. Angka ini masih lebih tinggi daripada 2019 yang hanya mencapai 54,60 juta ton.

Adapun total luasan panen pada 2020 mencapai 10,66 juta hektar dengan total produksi padi mencapai 54,65 juta ton (gabah kering giling).

Baca juga: BPS: Ekspor Pertanian Naik, Sektor Lain Turun

Sementara itu, sentra terbesar produksi padi pada 2021 masih meliputi Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sulawesi, dan Jawa Barat (Jabar).

Terkait hal ini, Hermanto menilai semua prakiraan BPSitu sangat masuk akal. Sebab, areal tanam di musim ini maupun musim sebelumnya dialiri curah hujan yang cukup, sehingga proses produktivitas tanaman berjalan secara baik.

"Prakiraan BPS itu sangat wajar karena triwulan I 2021 panen padi akan cukup signifikan. Pasalnya, selama dua bulan terakhir 2020 areal-areal padi kita mendapat curah hujan yang cukup memadai,” katanya.

Namun demikian, sambung Hermanto, puncak panen padi akan terjadi pada triwulan II 2021.

Kebijakan Kementan dinilai sudah tepat

Pada kesempatan tersebut, Hermanto mengatakan, kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjaga produksi padi sudah sangat tepat.

“Terutama kebijakan dalam pengadaan benih unggul, penggunaan alat mesin pertanian hingga menyiapkan asuransi usaha tani padi (AUTP) sebagai jaminan dan perhatian terhadap nasib dan kesejahteraan para petani,” katanya.

Hermanto menilai, Kementan mampu menyikapi kondisi pandemi Covid-19 dengan baik. Terbukti, kementerian ini berhasil mendorong petani dalam meningkatkan produksi.

Begitu pula, dari pihak petani juga memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga ketahanan pangan, terutama di level rumah tangganya sendiri.

Baca juga: Dosen UGM: Lakukan Urban Farming sebagai Upaya Ketahanan Pangan

Menurut Hermanto, kebijakan Kementan dan kesadaran para petani adalah bekal penting untuk menjaga kondisi musim tanam pada 2021.

“Terlebih, pada era pandemi Covid-19 berbagai risiko memang harus diantisipasi. Namun, secara keseluruhan saya menilai produksi padi kita mengalami peningkatan yang cukup baik," jelasnya.

Oleh karena itu, Hermanto mengapresiasi langkah Kementan yang berhasil membangun kolaborasi dan sinergitas apik dengan para petani dalam menjaga produksi padi.

Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kementan Galakkan Program Percepatan Tanam

Selain sinergi, Kementan juga mampu melakukan upaya mitigasi dan pengendalian cuaca ekstrem, sehingga produksi padi pada setiap musim tanam selalu menunjukan hasil positif.