Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi, Kementan Tetapkan Kebijakan Minim Risiko

Amalia Purnama Sari
Kompas.com - Jumat, 12 Februari 2021
Stok pupuk yang diproduksi PT Petrokimia Gresik.Dok. Petrokimia Gresik Stok pupuk yang diproduksi PT Petrokimia Gresik.

KOMPAS.com – Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pupuk Bersubsidi Kementerian Pertanian (Kementan) Yanti Ermawati mengatakan, Kementan berusaha untuk menetapkan kebijakan minim risiko.

Kebijakan minim risiko itu, kata Yanti, merupakan upaya untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

“Kebijakan minim risiko ini membutuhkan sinergi dari instansi terkait. Sebab, akan sulit untuk dilakukan sendiri,” kaya Yanti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/2/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan Yanti mewakili Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy dalam live streaming dialektika “Evaluasi Subsidi Pupuk, Tunai Jadi Solusi?” pada Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Kasus Penimbunan Pupuk Bersubsidi di Blora, Ini Tanggapan Pupuk Indonesia

Terkait mekanisme distribusi pupuk bersubsidi, Yanti menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan kebijakan secara tertutup. Hal ini dilakukan agar penyaluran bisa tepat sasaran.

“Penyaluran pupuk dilakukan secara tertutup lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 5/2013. Ini agar bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Selain itu, kita juga menyesuaikan dengan musim tanam,” papar Yanti.

Ia menerangkan, sasaran distribusi pupuk bersubsidi adalah petani yang tercantum dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK). Pemberian ini juga mencakup jumlah pupuk yang diusulkan.

“Hal yang jadi masalah saat ini adalah para petani yang tidak tercantum dalam sistem eRDKK menuntut untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” katanya.

Baca juga: Pupuk Bersubsidi Langka? Ini Penjelasan Kementan

Padahal, lanjut dia, pupuk bersubsidi hanya diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani dan sudah menyusun RDKK tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya, RDKK ini diruangkan dalam sistem eRDKK untuk dijadikan dasar pertimbangan.

“Sistem eRDKK ini kan untuk bahan pertimbangan penyaluran pupuk bersubsidi tahun berjalan. Perbedaan pemahaman pendataan ini seringkali memunculkan polemik. Jadi, tidak seharusnya ada kelangkaan,” terangnya.

Mendukung pernyataan Yanti, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Gusrizal menyatakan, sistem tertutup yang digagas pemerintah mengharuskan distribusi pupuk melalui mekanisme pendataan.

“Kuncinya ada pada pendataan. Ada beberapa pihak di luar data yang kemudian menuntut diberikan pupuk bersubsidi,” katanya.

Baca juga: Begini Pengakuan Penimbun Ratusan Sak Pupuk Bersubsidi di Blora

Lebih lanjut, Gusrizal menjelaskan, penggunaan pupuk bersubsidi sudah diproporsionalkan agar tidak menimbulkan polemik dalam masyarakat.

“Misal ada daerah meminta 24 juta ton, tetapi alokasi hanya bisa sembilan juta ton. Penggunaan ini berarti harus proporsional. Tapi terkadang daerah tidak mau dan tetap meminta 24 juta ton sesuai usulan,” paparnya.

Ia beranggapan, kelangkaan yang muncul merupakan persepsi publik yang merasa tidak mendapat pupuk, tidak masuk RDKK, dan tidak mengetahui perubahan dosis yang telah ditetapkan.

Sebagai tambahan informasi, proses distribusi pupuk ini sebelumnya telah ditegaskan oleh Kementan dan PT Pupuk Indonesia. Dua belah pihak berjanji akan mengawal secara maksimal kebijakan pupuk bersubsidi.

Baca juga: Polisi Tangkap Penimbun Ratusan Zak Pupuk Bersubsidi di Blora

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL menuturkan, pemerintah selalu mengawal kebijakan yang dikeluarkan, termasuk salah satunya pupuk bersubsidi.

Pupuk bersubsidi adalah salah satu keseriusan pemerintah menjaga ketahanan pangan. Dengan kebijakan ini, bersama kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Utuk itu, kita selalu memantau dan mengawal kebijakan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran,” papar SYL.

PenulisAmalia Purnama Sari
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Lewat RJIT, Dirjen PSP Berupaya Tingkatkan Indeks Pertanaman dan Partisipasi Poktan
Lewat RJIT, Dirjen PSP Berupaya Tingkatkan Indeks Pertanaman dan Partisipasi Poktan
Kementan
Kementan Dukung Urban Farming Kota Solo, Gibran Ucapkan Terima Kasih
Kementan Dukung Urban Farming Kota Solo, Gibran Ucapkan Terima Kasih
Kementan
Wujudkan Indonesia Berdaulat Pangan, Pakar Ekonomi Minta Pemerintah Bangun Strategi Besar
Wujudkan Indonesia Berdaulat Pangan, Pakar Ekonomi Minta Pemerintah Bangun Strategi Besar
Kementan
Salurkan KUR Pertanian Rp 1 Miliar ke Petani Serang, Mentan: Mari Kita Dorong Kebijakan Ini
Salurkan KUR Pertanian Rp 1 Miliar ke Petani Serang, Mentan: Mari Kita Dorong Kebijakan Ini
Kementan
Gelar Doa Bersama, Mentan SYL Minta Rakyat Tak Khawatirkan Stok Pangan
Gelar Doa Bersama, Mentan SYL Minta Rakyat Tak Khawatirkan Stok Pangan
Kementan
Fokus Jaga Ketersediaan Pangan Rakyat, Kementan Rumuskan 5 Program Pembangunan Pertanian
Fokus Jaga Ketersediaan Pangan Rakyat, Kementan Rumuskan 5 Program Pembangunan Pertanian
Kementan
Mentan Minta Jajarannya dan Pemda Kerja Sama Jadikan Pertanian Penopang Pembangunan
Mentan Minta Jajarannya dan Pemda Kerja Sama Jadikan Pertanian Penopang Pembangunan
Kementan
Politisi Nasdem Nilai Mentan SYL Bawa Perubahan Besar pada Pertanian RI
Politisi Nasdem Nilai Mentan SYL Bawa Perubahan Besar pada Pertanian RI
Kementan
BPS Prediksi Panen Beras 33 Juta Ton, Kementan Dinilai Berhasil Jaga Keamanan Pangan
BPS Prediksi Panen Beras 33 Juta Ton, Kementan Dinilai Berhasil Jaga Keamanan Pangan
Kementan
Kementan Siapkan 1,7 Juta Ekor Hewan Kurban, Mentan: Harga Terkendali
Kementan Siapkan 1,7 Juta Ekor Hewan Kurban, Mentan: Harga Terkendali
Kementan
Masuki Musim Kemarau, Kementan Imbau Petani di Sukabumi Mengikuti Asuransi
Masuki Musim Kemarau, Kementan Imbau Petani di Sukabumi Mengikuti Asuransi
Kementan
Kondisi Pandemi, Mentan SYL: 273 Juta Penduduk Butuh Makan
Kondisi Pandemi, Mentan SYL: 273 Juta Penduduk Butuh Makan
Kementan
Realisasikan Pertanian 4.0, Kementan Buka Perbengkelan Alsintan di Parigi
Realisasikan Pertanian 4.0, Kementan Buka Perbengkelan Alsintan di Parigi
Kementan
Kementan Sarankan Petani di Aceh Barat Daya Gunakan AUTP untuk Atasi Gagal Panen
Kementan Sarankan Petani di Aceh Barat Daya Gunakan AUTP untuk Atasi Gagal Panen
Kementan
Kembangkan Pertanian Tanah Air, Kementan Dorong Fasilitasi KUR Rp 70 Triliun
Kembangkan Pertanian Tanah Air, Kementan Dorong Fasilitasi KUR Rp 70 Triliun
Kementan