Dapat Kartu Tani, 7.000 Petani di Batu Memperoleh Pupuk Bersubsidi

KOMPAS.com – Sebanyak 7.000 petani di Kota Batu kini bisa menikmati pupuk bersubsidi dari pemerintah karena telah menerima kartu tani.

Menurut Kepala Seksi Pupuk Pestisidan dan Alat Dinas Pertanian Kota Batu Imron Arifianto, 6.100 kartu tani sudah diambil, sisanya belum.

“ Kartu tani harus dimiliki petani untuk mendapat sejumlah bantuan kebutuhan pertanian bersubsidi,” ujar dia dalam keterangan tertulis.

Salah satu bantuan, sambung Imron, adalah pupuk bersubsidi di kios-kios pengecer yang hanya bisa didapat dengan kartu tani.

Baca juga: 16.220 Petani di Mukomuko, Bengkulu Segera Terima Kartu Tani

“Kalau tidak ada kartu tani, tidak boleh membeli pupuk bersubsidi. Namun jika petani ingin memaksakan membeli pupuk dan tidak memiliki kartu tani, boleh saja, tetapi bukan pupuk bersubsidi,” imbuh dia.

Imron pun berharap petani bisa segera mengambil kartu tani karena bisa digunakan pula untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tercover dalam program kredit lunak dengan limit Rp 25 juta tanpa agunan dan Rp 200 juta dengan agunan.

Agar petani dapat kartu tani

Imron menjelaskan, petani yang ingin mendapat kartu tani harus tergabung dalam kelompok tani (poktan). Jika belum, petani bisa melapor ke penyuluh pertanian di wilayah setempat.

“Penerapan kartu tani ini dapat menekan dan membatasi warga luar daerah untuk membeli pupuk di wilayah Kota Batu,” kata dia.

Ia melanjutkan, petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di kios pengecer berhak mendapat pupuk bersubsidi.

“Untuk itu, segerah hubungi penyuluh setempat untuk membuat kartu tani. Tidak ada biaya apa pun,” kata Imron.

Baca juga: Kementan Gencarkan Program Pupuk Bersubsidi, 3.000 Petani di Bangka Tengah Terima Kartu Tani

Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian ( Kementan) Sarwo Edhy, data penerima pupuk bersubsidi telah dimiliki setiap kabupaten atau kota di Indonesia.

Data itu dihimpin dari kartu tani dan elektronik RDKK (e-RDKK). Dengan demikian berapa banyak alokasi dan ke mana akan disalurkan jelas terdata.

“Data dalam kartu tani ini juga bermanfaat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah, data kebutuhan pupuk yang akurat, dapat memproyeksikan potensi panen di daerah tertentu, dan mengetahui produktivitas lahan suatu daerah,” kata Sarwo Edhy.

Menurut dia, kartu tani dan e-RDKK dapat meminimalkan penyalahgunaan alokasi pupuk, sehingga tepat sasaran.

Baca juga: Kotamobagu Terapkan Kartu Tani untuk Batasi Pembeli Pupuk Subsidi

Manfaat lain adalah, sistem tersebut memastikan tidak ada kekurangan stok pupuk untuk petani karena data telah tervalidasi sesuai e-RDKK milik pemerintah daerah.

Meski demikian, Kementan tetap menjalankan kebijakan solusi dengan membuka sistem e-RDKK mulai tanggal 20-25 setiap bulannya untuk menginput data yang belum terkumpul.

Sarwo Edhy juga menjelaskan bahwa alokasi dan distribusi pupuk dapat dikonfirmasi ke pihak produsen utama, bukan hanya Kementan, sehingga diketahui validitasnya.