Kementan Jalin kerja Sama dengan BNI untuk Maksimalkan KUR Tani

KOMPAS.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya terus memerhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya petani.

Untuk itu, Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal PSP menandatangani kerja sama dengan Bank BNI (Persero) Tbk di Kantor Kementan, Rabu (11/3/2020).

Sarwo menerangkan, perjanjian kerja sama ini bertujuan sebagai landasan operasional penyaluran Kredit Usaha Rakyat ( KUR) Tani melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).

Kerja sama ini juga sebagai akselerasi penyerapan KUR untuk sektor pertanian melalui LKMA binaan Kementan, dan sebagai program linkage serta pembinaan berkelanjutan dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Baca juga: Ini Strategi Kementan untuk Tingkatkan Serapan KUR Pertanian

Sarwo memaparkan, saat ini di Indonesia terdapat 7.040 LKMA yang tersebar di seluruh desa.

LKMA ini merupakan kepanjangan tangan dari para petani peserta KUR, baik melalui Bank BNI, Mandiri, BRI, dan lainnya.

"Saya berharap setelah penandatangan kerja sama ini, bisa langsung action di lapangan, agar pada April nanti dapat tercapai realisasi minimal 40 persen," ujarnya.

Adapun untuk pelaksanaan pilot project  kerja sama antara Kementan dengan Bank BNI akan dilakukan di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kendal, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, dan Sragen.

Sebagai informasi, pemerintah sendiri menyalurkan dana Rp 50 triliun untuk program KUR pada 2020. 

Baca juga: Anggaran 900 Miliar Lebih, Kementan Minta Daerah Optimalkan Alsintan

"Dana sebesar itu diperuntukan untuk pembiayaan empat komoditas,” ujar Sarwo seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (11/3/2020).

Empat komoditas itu, di antaranya tanaman pangan,seperti padi, jagung, dan kedelai. Ada pula tanaman hortikultura seperti cabe, dan buah-buahan.

“Lalu, komoditas perkebunan seperti kopi, kakao dan komoditas peternakan," jelas Sarwo.

Dengan bunga KUR yang rendah, yaitu enam persen, Sarwo berharap uang yang beredar di masyarakat semakin banyak.

Dengan begitu, lanjutnya, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Skema pendanaan KUR

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Pertanian Ditjen PSP Kementan Indah Megahwati menjelaskan, akan ada konsultan yang berhubungan dengan bank. Konsultan ini akan dibantu oleh mitra usaha taninya.

"Apabila proposal kredit pembiayaan pertanian sebesar Rp 500 juta, maka bank juga akan berani memberikan pembiayaan,” jelasnya.

Untuk itu, dia mengatakan, mitra usaha punya peranan penting sebagai penjamin di mana petani tidak menerima berbentuk uang.

Selain menurunkan suku bunga, program KUR terbaru juga menaikkan plafon KUR mikro maksimal dari Rp 25 juta per debitur menjadi Rp 50 juta.

"Dengan pinjaman KUR, petani dapat membeli sarana produksi seperti pupuk atau keperluan olah tanam.” paparnya.

Baca juga: Ditjen PSP Kementan Siapkan 7,95 Juta Ton Pupuk Bersubsidi untuk 2020

Dia menambahkan, dengan suku bunga KUR sebesar 6 persen, dia berharap petani bisa memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mendapatkan pembiayaan.

Lebih lanjut, Indah Mengahwati menjelaskan, pembiayaan KUR ini didesain untuk memitigasi risiko terjadinya kredit macet, seperti kasus KUR di akhir tahun 1990-an.

Dia juga menuturkan, melalui Permenko Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah terbit, maka dokumen ini dijadikan pedoman dalam penyaluran KUR.

Berbeda dengan skema pinjaman komersial, menurut Indah, kelompok tani selaku debitur tanaman semusim seperti padi, jagung dan kedelai, mendapat keringanan berupa mencicil pinjaman apabila produk pertaniannya sudah dipanen.

Baca juga: Dorong Kemandirian Petani, Kementan Siapkan KUR untuk Alsintan

"Namun hal tersebut terlebih dahulu harus dinegosiasikan dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama dengan perbankan," lanjut Indah.

Selain itu, jangka waktu KUR khusus ditentukan paling lama empat tahun untuk pembiayaan modal kerja. Adapun, untuk kredit atau pembiayaan investasi maksimal lima tahun.