Kementan Gandeng 6 Kementerian untuk Atasi Area Rawan Pangan

Hotria Mariana
Kompas.com - Rabu, 30 Oktober 2019
Kementan Gandeng 6 Kementerian untuk Atasi Area Rawan PanganKompas.com/Hotria MarianaKementerian Pertanian melakukan kerja sama dengan enam menteri terkait guna mengentas masalah kerawanan pangan di Indonesia. Upaya ini disahkan dalam bentuk Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian ( Kementan) menemukan masih ada 88 daerah kabupaten atau kota yang rentan mengalami rawan ketersediaan pangan.

Penetapan area-area rentan pangan tersebut ditentukan berdasarkan beberapa parameter, seperti rasio konsumsi normatif per kapita, penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan, alokasi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makan, akses air bersih, dan prevalensi balita stunting.

Sementara itu, terkait lokasi rentan rawan pangan, Ketua BKP Kementan Agung Hendriardi hanya menyebutkan bahwa sebagian daerah tersebut terletak di Indonesia bagian timur.

"Isu ketahanan pangan bersifat kompleks dan multidimensi. Ini juga menjadi isu strategis nasional, karena ketahanan pangan adalah hak setiap masyarakat," ujar Agung.

Baca juga: 2019, Pemerintah Targetkan Tak Ada Lagi Daerah Rentan Rawan Pangan

Melihat fakta lapangan dari BKP tersebut, Kementan mengajak enam kementerian lain untuk bersinergi mengentaskan masalah kerawanan pangan lewat Penandatangan Kerja Sama (PKS) yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Adapun keenam kementerian yang berada dalam PKS itu terdiri dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenskes).

Selanjutnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes DPTT), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendag), serta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat menghadiri Penandatangan Kerja Sama Sinergi Dukungan Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).Kompas.com/Hotria Mariana Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat menghadiri Penandatangan Kerja Sama Sinergi Dukungan Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Menteri Pertanian ( Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang menyaksikan langsung penandatangan tersebut mengatakan, pada tahap awal seluruh pihak terkait akan melakukan pemetaan daerah-daerah rentan rawan pangan.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Jamin Rakyat Tak Kekurangan Bahan Pangan

"Kementerian Pertanian tidak bisa jalan sendiri, harus ditopang dengan lainnya demi mengentaskan kerawanan pangan," ucap Syahrul.

Maka dari itu, Syahrul meminta seluruh kementerian dan lembaga yang berada dalam kerja sama ini turut memberikan asistensi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan begitu, penanganannya diharapkan akan selesai dalam satu tahun.

"Kami akan coba benahi 88 daerah ini. Saya berharap seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah untuk menyatu dan berkonsentrasi," lanjutnya.

Selain kementerian dan lembaga yang terikat dalam PKS tersebut, Syahrul juga mengimbau para pemimpin daerah dapat bekerja sama demi terwujudnya kecukupan pangan di Indonesia.

Baca juga: Kementan Konfirmasi SYL Sudah Laporkan LHKPN kepada KPK

"Untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan, saya mengajak pimpinan daerah mulai dari kepala desa, lurah, camat, bupati atau walikota dan gubernur untuk bersama-sama menangani sesuai tanggung jawabnya masing-masing,” ajaknya.

PenulisHotria Mariana
EditorAlek Kurniawan
Terkini Lainnya
Dinas Pertanian Cirebon Siap Tolak Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian
Dinas Pertanian Cirebon Siap Tolak Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kementan
Kementan Minta UPJA Gelar Pelatihan dan Sosialisasi Penggunaan Alsintan
Kementan Minta UPJA Gelar Pelatihan dan Sosialisasi Penggunaan Alsintan
Kementan
Berikan Banyak Manfaat untuk Petani, KUR Kini Bisa Diajukan melalui Kostrani
Berikan Banyak Manfaat untuk Petani, KUR Kini Bisa Diajukan melalui Kostrani
Kementan
Ini Kategori Penerima Alsintan dari Kementan
Ini Kategori Penerima Alsintan dari Kementan
Kementan
Kementan Aktif Lawan Upaya Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kementan Aktif Lawan Upaya Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kementan
Kementan Awasi Distribusi Pupuk Bersubsidi
Kementan Awasi Distribusi Pupuk Bersubsidi
Kementan
Libatkan KPK, Pemerintah Serius Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian
Libatkan KPK, Pemerintah Serius Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kementan
Kementan: Pesatnya Laju Konversi Lahan Ancam Ketahanan Pangan Nasional
Kementan: Pesatnya Laju Konversi Lahan Ancam Ketahanan Pangan Nasional
Kementan
Lindungi Lahan Pertanian, Bupati Situbondo Gencarkan Program KOBESSA
Lindungi Lahan Pertanian, Bupati Situbondo Gencarkan Program KOBESSA
Kementan
Terkait Alih Fungsi Lahan, Mentan Dorong Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2019
Terkait Alih Fungsi Lahan, Mentan Dorong Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2019
Kementan
Petani Cimahi Sudah Bisa Gunakan Kartu Tani, Ini Manfaatnya
Petani Cimahi Sudah Bisa Gunakan Kartu Tani, Ini Manfaatnya
Kementan
Hadapi Perubahan Iklim, Kementan Anjurkan Petani Ikut Asuransi Usaha Tani Padi
Hadapi Perubahan Iklim, Kementan Anjurkan Petani Ikut Asuransi Usaha Tani Padi
Kementan
Atasi Konversi Lahan Pertanian, Rachmat Gobel Minta Dukungan Pemda
Atasi Konversi Lahan Pertanian, Rachmat Gobel Minta Dukungan Pemda
Kementan
Sikap Tegas Mentan Tolak Alih Fungsi Lahan Pertanian Diapresiasi
Sikap Tegas Mentan Tolak Alih Fungsi Lahan Pertanian Diapresiasi
Kementan
Lindungi Lahan Pertanian, Pemkab Lumajang Komitmen Dukung LP2B
Lindungi Lahan Pertanian, Pemkab Lumajang Komitmen Dukung LP2B
Kementan