Perpres dan Pemberian Insentif Bisa Tekan Jumlah Alih Fungsi Lahan

Alek Kurniawan
Kompas.com - Kamis, 17 Oktober 2019
Perpres dan Pemberian Insentif Bisa Tekan Jumlah Alih Fungsi Lahan Dok. Humas KementanPresiden Joko Widodo dan Mentan Andi Amran tampak membajak sawah menggunakan traktor.

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meneken keputusan strategis buat ketahanan pangan nasional di penghujung jabatan pertamanya sebagai presiden.

Melalui Perpres No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, jutaan hektar (ha) lahan sawah akan ditetapkan menjadi lahan baku sawah yang dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan non-sawah.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah memberikan insentif kepada petani yang sawahnya masuk dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD).

Kebijakan itu untuk perlindungan lahan sawah dari ancaman alih fungsi lahan yang terus menggerus luas lahan sawah baku dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Baca juga: Kementan: Inflasi Berhasil Ditekan karena Ketersediaan Pangan Stabil

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian ( Kementan), Sarwo Edhy mengatakan Konversi lahan ini, khususnya sawah menjadi non-sawah, semakin meningkat pesat yang berpotensi mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional.

"Itu sebabnya, pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui Perpres 59/2019 merupakan salah satu strategi peningkatan produksi padi dalam negeri," ujarnya melalui rilis tertulis, Rabu (17/10/2019).

Dengan begitu, lanjutnya, perlu dilakukan percepatan penetapan PLSD dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional.

Luas baku sawah nasional

Sejauh ini, berdasarkan hitungan baru dengan metode Kerangka Sampling Area (KSA), luas baku sawah nasional mencapai 7,1 juta ha.

Luas ini menurun sekitar 650.000 ha dibanding lahan tahun 2013 seluas 7,75 juta ha.

Perlindungan sawah terhadap alih fungsi sendiri sebetulnya sudah ada melalui UU No. 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta sejumlah PP sebagai produk hukum turunannya. Selain itu, ada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta PP-nya.

“Hal yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan komitmen para pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Daerah,” tegas Sarwo Edhy.

Baca juga: Kementan Dukung Toli-Toli sebagai Lumbung Pangan di Sulteng

Perpres ini juga mengatur pemberian insentif untuk pemerintah daerah maupun petani. Pemerintah pusat memberi insentif sesuai dengan aturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah jika di wilayahnya terdapat lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi.

"Sementara untuk petani, insentifnya berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian, irigasi, percepatan sertifikasi tanah, serta bentuk lainnya yang sesuai peraturan," tambah Sarwo Edhy.

Bentuk insentif lainnya, lanjut Sarwo Edhy, berupa Kartu Tani dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pemberian modal awal untuk usaha tani.

“Pemberian insentif ini menjadi daya tarik. Kami harapkan pemilik lahan sawah mempertahankan lahannya karena insentif yang menarik adalah pembebasan PBB, pemberian Kartu Tani dan sarana prasarana produksi lainnya,” pungkasnya.

PenulisAlek Kurniawan
EditorAlek Kurniawan
Terkini Lainnya
Hadapi Isu Food Waste, Kementan Ajak Masyarakat Bijak Konsumsi Pangan
Hadapi Isu Food Waste, Kementan Ajak Masyarakat Bijak Konsumsi Pangan
Kementan
Kementan Berhasil Buka Lahan Cetak Sawah Seluas 1,16 Juta Hektar
Kementan Berhasil Buka Lahan Cetak Sawah Seluas 1,16 Juta Hektar
Kementan
Tarik Minat Anak Muda, Kementan Adakan Program Petani Masuk Sekolah
Tarik Minat Anak Muda, Kementan Adakan Program Petani Masuk Sekolah
Kementan
Rayakan HPS 2019, Kementan Beri Bantuan Alsintan Senilai Rp 25 Miliar
Rayakan HPS 2019, Kementan Beri Bantuan Alsintan Senilai Rp 25 Miliar
Kementan
Perbarui Data LBS, Kementan Gandeng Kementerian ATR/BPN
Perbarui Data LBS, Kementan Gandeng Kementerian ATR/BPN
Kementan
Kementan Gandeng 6 Kementerian untuk Atasi Area Rawan Pangan
Kementan Gandeng 6 Kementerian untuk Atasi Area Rawan Pangan
Kementan
Kementan Konfirmasi SYL Sudah Laporkan LHKPN kepada KPK
Kementan Konfirmasi SYL Sudah Laporkan LHKPN kepada KPK
Kementan
Kementan Kirim Bantuan Alsintan 44 Unit ke Sukoharjo
Kementan Kirim Bantuan Alsintan 44 Unit ke Sukoharjo
Kementan
Program Serasi Jadi Strategi Kementan Tingkatkan Hasil Pertanian
Program Serasi Jadi Strategi Kementan Tingkatkan Hasil Pertanian
Kementan
Kementan Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Aman Jelang Musim Tanam
Kementan Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Aman Jelang Musim Tanam
Kementan
Kementan Kucurkan Rp 600 Miliar untuk Program Serasi di Kalsel
Kementan Kucurkan Rp 600 Miliar untuk Program Serasi di Kalsel
Kementan
Kementan: Warehouse UPJA Bisa Turunkan Biaya Produksi Usaha Tani
Kementan: Warehouse UPJA Bisa Turunkan Biaya Produksi Usaha Tani
Kementan
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Jadi Strategi Peningkatan Produksi Padi
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Jadi Strategi Peningkatan Produksi Padi
Kementan
Perpres dan Pemberian Insentif Bisa Tekan Jumlah Alih Fungsi Lahan
Perpres dan Pemberian Insentif Bisa Tekan Jumlah Alih Fungsi Lahan
Kementan
Kementan: Inflasi Berhasil Ditekan karena Ketersediaan Pangan Stabil
Kementan: Inflasi Berhasil Ditekan karena Ketersediaan Pangan Stabil
Kementan