Kementan: Penyebaran Benih Padi Tidak Boleh Sembarangan
Nusa Tenggara Barat berhasil menghasilkan 6.000 ton benih padi bersertifikat secara mandiri melalui program pengembangan perbenihan tanaman pangan berbasis korporasi yang dicanangkan oleh pemerintah.KOMPAS.com - Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan), Prof Erizal Jamal menegaskan penyebaran benih padi di Indonesia tidak boleh sembarangan, khususnya IF8.
Pasalnya, peredaran benih tanpa pelepasan dapat merugikan petani karena berisiko tersebarnya varietas yang rentan hama penyakit secara masif tanpa bisa dikendalikan.
"Bisa berdampak yang luar biasa bagi masalah pangan kita," ucap Erizal, sesuai rilis yang Kompas.com terima, Sabtu (27/7/2019).
Peristiwa tersebut, imbuh dia, sudah terjadi di banyak negara, sebut saja Zambia, Zimbabwe, Afrika Selatan, Ghana, Malawi dan lainnya.
Baca juga: Penahanan Kepala Desa yang Sebar Benih Padi IF8 Ditangguhkan
Untuk itu, pihaknya mengimbau semua pihak harus mematuhi aturan yang ada agar para petani terhindar dari kerugian.
"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman dimaksudkan untuk melindungi petani," sambungnya.
Untuk tindakan pencegahan, Kementan membuka diri kepada para petani pemulia tanaman untuk segera mendaftarkan proses pelepasan varietas benihnya ke PVTPP secara online.
Sementara itu, Indonesia Food Watch (IFW) mengingatkan memproduksi dan mengedarkan benih padi unggulan tanpa label dan serifikat merupakan tindakan melanggar hukum.
"Oleh karena itu, kasus benih padi IF8 mesti diusut hingga tuntas hingga hulu ujung pangkalnya," jelas koordinator IFW Pri Menix.
