Kementan Segera Kembangkan Komoditas Kopi di Jalur Trans Papua
Ruas jalan Trans Papua yang dilalui Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (10/5/2017). Pembangunan ruas jalan tersebut ditargetkan rampung pada 2018.
KOMPAS.com - Kementerian Pertanian ( Kementan) mengupayakan akan menanam kopi di sepanjang jalur Trans Papua dengan mengutamakan pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) atau petani.
"Kopi yang akan ditanam adalah jenis Kopi Arabika karena merupakan salah satu komoditas yang sangat sesuai untuk wilayah pegunungan," ujar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/6/2019).
Sarwo Edhy sendiri mengatakan itu dalam rapat koordinasi (rakor) pengembangan perluasan areal daerah penyangga Trans Papua, di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Selain menanam kopi, lanjut Edhy, pihaknya juga akan mengembangkan komoditas tanaman pangan dan hortikultura guna memenuhi kebutuhan pangan pokok secara berkelanjutan di sana.
"Harapannya, Trans Papua memiliki makna dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi komoditas dan melayani komunitas lokal di wilayah terpencil," katanya.
Baca juga: Dalam 4 Tahun Terakhir Nilai Ekspor Pertanian Papua Meningkat
Lebih lanjut, Dirjen PSP membeberkan beberapa kritikal poin dalam usaha tani agar rencana di jalur Trans Papua tersebut berhasil.
Di antaranya adalah lahan, prasarnana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen dan konomi biaya tinggi serta perubahan iklim.
"Dalam rangka pengembangan potensi lahan di wilayah Propinsi Papua, maka kepastian status lahan sebaiknya dapat dijamin clear dan clean guna pengembangan komoditas secara berkelanjutan," ujar Sarwo Edhy di Jakarta, Selasa (25/6).
Untuk itu, kata dia, Tim Staf Khusus Presiden akan memastikan status penggunaan lahan. Ini perlu agar tidak menjadi faktor penghambat untuk pengembangan komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intan Jaya.
Koordinasi lintas sektor
Adapun untuk menindaklanjuti hasil rakor tersebut, Edhy mengatakan perlu adanya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
"Akan dibentuk Tim Kerja guna melakukan action ke depan dan peninjauan ke lokasi. Staf khusus akan laporkan ke pak presiden RI terkait peresmian jalan trans dan membukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan pada Agustus 2019," ujarnya.
Sementara itu, dari sisi hulu, Kementan akan memperluas titik-titik produksi. Sedangkan di sisi hilir sudah dijalankan oleh beberapa mitra sehingga ke depannya perlu disinkronkan dan disinergikan.
"Ke depan kami akan mengembangkan bagaimana orang Papua bisa hidup dengan pertanian yang sudah mereka miliki," pungkasnya.
Baca juga: Dukung Pembangunan Papua, Inalum Jalin Kerja Sama dengan Uncen
Sebagai informasi, dalam rakor yang dipimpin Dirjen PSP Sarwo Edhy dihadiri oleh Tim staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Pemda Kabupaten Mimika (Sekda, Asisten II, Kepala dinas Pertanian), Pemda Kabupaten Intan Jaya (Kepala Bappeda, Kadistan), dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua.
Selain itu, hadir pula Direktorat Komoditas seperti Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Ditjen Tanaman Pangan, Perwakilan Direktorat Perbenihan Ditjen Hortikultura, Perwakilan Direktorat Tanaman tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan dan Para esselon II Lingkup Ditjen PSP.
